AMBON, Siwalimanews – Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia ProÂvinsi Maluku, Hendrita Tuankota akhirnya meÂngakui kesalahannya dalam pengelolaan keÂuangÂan Medical Check up antara RSUD HauÂlussy dan KPU.
Hal tersebut disampaiÂkan terdakwa dalam perÂsidangan di Pengadilan Tipikor Ambon saat diceÂcar JPU Ahmad Attamimi dalam persidangan yang dipimpin Marta Maitimu sebagai hakim ketua, didamÂpingi dua hakim anggota dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Selasa (5/9).
Ketika ditanya soal daftar nama-nama penerima honor yang mengaku dipalsukan tanda tangan dan cap, terÂdakwa mengaku membuat laporan fiktif.
âAda pertanggungÂjaÂwaban fiktif yang telah saya pakai dan tidak memberikan kepada mereka yang punya nama,â ujar terdakwa Singkat.
Selain itu terdakwa sendiri yang mengelola anggaran makan minum baik bagi tim pendampingan maupun yang kaitannya dengan persoalan tersebut, dimana pembuatan lapoÂran fiktif juga terjadi dalam item makan malam.
Hal itu dimana dalam keterangan sejumlah saksi makan untuk proses medical check up hanya sampai jam lima sore.
Dalam sidang pemeriksaan terÂdakwa itu juga Terdakwa mengakui jika dirinya mengetahui ada regulasi, dimana anggaran tersebut tidak boleh dikelola oleh IDI tetapi terdakwa tetap melakukan berdaÂsarkan kesepakatan dengan RSUD dan juga tidak adanya keberatan dari pihak KPU.
âSaya yang mengusulkan angÂgaran dengan rincian lewat RSUD Haulussy kepada pihak KPU yang juga ikut setuju terkait besaran anggaran meski ada regulasi yang bertentangan dengan tindakan yang kami ambilâ akui terdakwa.
Sementara dari total nilai kerugian negara 800 juta terdakwa telah mengembalikan 44 juta dan berjanji di depan hakim akan berusaha kembalikan sebagian.
Akui Kelola Dana Rp2 M
Terdakwa juga mengaku mengeÂlola anggaran MCU di RS Haulussy Ambon sebesar Rp2 miliar lebih.
“Iya memang benar, tapi itu sesuai MoU seperti itu,” ucap terdakwa menjawab pertanyaan JPU ChateÂrina Lesbata.
JPU juga mengejar terdakwa soal nota kesepakatan dalam MoU. Menurut JPU, sesuai konsep yang ada dalam MoU, terdakwa sendiri yang buat MoU lalu menyerahkan ke KPU.
“Iya benar, saya yang buat, tapi KPU yang setujui anggaran,” papar terdakwa.
Mendengar pengakuan terdakwa, ketua majelis hakim Martha Maitimu menyarankan agar terdakwa berkata jujur dan segera mengembalikan uang negara yang sudah digunakan. Mengingat fakta persidangan sudah menemukan bukti materil jika terÂdakwa yang dikelola sendiri uang tersebut.
“Terdakwa dalam perkara ini jumlah kerugian Rp800 juta lebih, saudara hanya baru pengembalian sekitar Rp.44 juta, sisanya belum kembalikan. Semoga sebelum agenda putusan saudara sudah kembalikan uangnya agar bisa menjadi pertimbangan meringankan saudara,” jelas hakim.
Usai mendengar pengakuan terÂdakwa, hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda tuntutan JPU.
Di sisi lain, kuasa hukum terdakÂwa, Fileo Pistos Noija mengaku, yang namanya tindak pidana koÂrupsi harusnya tidak bisa tersangka tunggal, dan itu pun kliennya tidak bisa dijadikan sebagai tersangka. Namun pihak RS Haulussy bersama KPU.
Menurutnya, terdakwa dalam mengelola anggaran tersebut hanya sebagai penyelenggara terkait pemeriksaan para calon-calon Legislatif dan Kepala Daerah. Tetapi yang menjadi kuasa pengguna anggaran adalah KPU Maluku.
“Karena itu tidak bisa klien saya atau mantan Ketua IDI sendiri yang dijadikan tersangka. Tapi harusnya KPU dan pihak lain di RS Haulussy juga,” jelas Noija, usai sidang.
Menurutnya, walaupun kliennya salah mengelola uang, itu pun tidak bisa dituntut secara pidana korupsi, tapi harus masuk ranah penggeÂlapan.
“Jadi semestinya jaksa penyidik lebih perhatikan hal ini, karena klien saya itu bukan KPA atas anggaran ini,” pungkasnya.
Rugikan Negara 800 Juta
Peran dokter senior itu dibongkar jaksa dalam sidang perdana yang digelar, Selasa (30/5).
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku, membeberkan peranan mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Maluku, dokter Hendrita Tuanakotta di sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (30/5).
Dia digiring ke pengadilan lantaran terlibat dalam kasus korupsi pembayaran jasa medical check up calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pilkada 2016 hingga 2020 di RS Haulussy Ambon.
Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Orpha Marthina, JPU mengungkapkan, terdakwa selaku Ketua IDI wilayah Maluku berdasarkan Surat KepuÂtusan Ikatan Dokter Indonesia Nomor 02452/PB/A.4/09/2018 masa bakti tahun 2018-2021 yang mengelola anggaran serta mengatur jalannya proses medical check up calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.
Dia didakwa melakukan penyimÂpangan dengan tujuan mengÂuntungÂkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengÂakibatkan kerugian negara sebesar Rp829.299.698.
Terdakwa diduga telah menyalahÂgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagai Ketua IDI Wilayah Maluku dalam melakukan kegiatan pengelolaan anggaran MCU calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota dan Provinsi Maluku pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
Selain itu, terdapat kegiatan penggunaan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara sejumlah Rp829.299.698.
Hal ini berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Jasa Medical Check Up Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016 s/d 2020 Nomor: PE.03.02/R/SP1915/PW25/5/2022 tanggal 24 Oktober 2022.
JPU mendakwa terdakwa meÂlanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberanÂtasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Subsider sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang no 31 tahun 1999.
Untuk diketahui, Pada tahun 2017, tercatat dilaksanakan tiga Pilkada, yang proses MCU dilaksanakan di RS Haulussy yakni, Kota Ambon dan KKT.
Selanjutnya pada tahun 2018 lalu, dilaksanakan kegiatan serupa untuk Pilkada Kota Tual, Maluku Tenggara dan Pilgub Maluku.
Kemudian pada tahun 2020, tercatat empat kabupaten yang melaksanakan Pilkada, dimana seluruhnya melakukan medical check up di RS Haulussy, yaitu Kabupaten Buru Selatan, KepuÂlauan Aru, Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Timur.(S-26)