AMBON, Siwalima.id - Mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Ambon, Lona Parinusa dituntut 8 tahun 6 bulan penjara.
Tuntutan tersebut disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Novie Temmar dan Endang Anakoda, dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon, Senin (12/1). Sidang tersebut dipimpin Hakim Wilson Shriver sebagai hakim ketua dan didampingi dua hakim anggota lainnya.
Dalam tuntutannya, JPU meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut menyatakan, terdakwa Lona Parinusa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 jo Pasal 64 ayat 1 dalam pengelolaan dana BOS pada SMPN 9 Ambon tahun anggaran 2020-2023.
“Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 8 tahun dan 6 bulan penjara kepada terdakwa Lona Parinusa, “ ucap JPU.
Selain pidana badan, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.
Terdakwa terdakwa Lona Parinusa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 1.138.498. 000. dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan terhitung putusan telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta benda milik terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti yang menjadi kerugian negara tersebut.
“Namun dalam hal ini apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan,“ tegas JPU.
Usai membacakan tuntutannya, majelis hakim kemudian memberikan waktu selama satu minggu kepada kuasa hukum terdakwa untuk mengajukan pembelaan.
Selain itu, majelis hakim juga menetapkan bahwa sidang tuntutan untuk dua terdakwa lainnya masing-masing Yuliana Puttileihalat selaku bendahara, dan Mariantje Laturake yang juga bendahara akan berlangsung Senin (19/1) depan.
Untuk diketahui, JPU dalam dakwaannya menyatakan dana BOS tahun anggaran 2020-2023 sebesar Rp6.061.519.409. Dengan rincian, pada 2020 sebanyak Rp1.498.638.309, dan tahun 2021 sebanyak Rp1.563.375.000.
Sementara pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.474.514.185 dan 2023 sebesar Rp1.524.991.915.
“Dalam pengelolaannya, ditemukan adanya kekurangan pertanggungjawaban pengeluaran, kegiatan fiktif, pembayaran honor guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang dibayar tidak sesuai, kegiatan berlanjut yang tidak disertai dengan bukti hukum yang tetap dan sah, dan juga kegiatan tidak sesuai peruntukan,” jelas JPU dalam persidangan.(S-29)