SIWALIMA.id > Berita
Mantan Kepsek SMPN 9 Ambon Dituntut 8,6 Tahun
Headline , Hukum | Selasa, 13 Januari 2026 pukul 13:15 WIT

AMBON, Siwalima.id - Mantan Kepala Se­kolah SMP Nege­ri 9 Ambon, Lona Parinusa dituntut 8 tahun 6 bulan pen­jara.

Tuntutan tersebut disampaikan oleh Jak­sa Penuntut Umum (JPU) Novie Temmar dan Endang Anakoda, dalam si­dang yang berla­ng­sung di Pengadilan Negeri Ambon, Senin (12/1). Sidang ter­sebut dipimpin Hakim Wilson Shriver sebagai hakim ketua dan didampingi dua hakim anggota lainnya.

Dalam tuntutannya, JPU memin­ta agar majelis hakim yang me­ngadili perkara tersebut menya­takan, terdakwa Lona Parinusa, ter­bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 jo Pasal 64 ayat 1 dalam pengelolaan dana BOS pada SMPN 9 Ambon tahun anggaran 2020-2023.

“Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 8 tahun dan 6 bulan penjara kepada terdakwa Lona Parinusa, “ ucap JPU.

Selain pidana badan, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp300 juta sub­sider 6 bulan kurungan.

Terdakwa terdakwa Lona Pari­nusa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 1.138.498. 000. dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan terhitung putusan telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta benda milik terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti yang menjadi kerugian negara tersebut.

“Namun dalam hal ini apabila harta benda terdakwa tidak men­cu­kupi untuk menutupi uang pe­ngganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan,“ tegas JPU.

Usai membacakan tuntutannya, majelis hakim kemudian membe­ri­kan waktu selama satu minggu kepada kuasa hukum terdakwa untuk mengajukan pembelaan. 

Selain itu, majelis hakim juga menetapkan bahwa sidang tuntutan untuk dua terdakwa lainnya masing-masing Yuliana Puttileihalat selaku bendahara, dan Mariantje Laturake yang juga bendahara akan berlangsung Senin (19/1) depan. 

Untuk diketahui, JPU dalam dakwaannya menyatakan dana BOS tahun anggaran 2020-2023 sebesar Rp6.061.519.409. Dengan rincian, pada 2020 sebanyak Rp1.498.638.309, dan tahun 2021 sebanyak Rp1.563.375.000. 

Sementara pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.474.514.185 dan 2023 sebesar Rp1.524.991.915.

“Dalam pengelolaannya, ditemukan adanya kekurangan pertanggungjawaban pengeluaran, kegiatan fiktif, pembayaran honor guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang dibayar tidak sesuai, kegiatan berlanjut yang tidak disertai dengan bukti hukum yang tetap dan sah, dan juga kegiatan tidak sesuai peruntukan,” jelas JPU dalam persidangan.(S-29)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps