AMBON, Siwalimanews – Setahun lebih kasus duÂgaan tindak pidana korupsi dana jasa pelayanan tenaga kesehatan di RS Haulussy mandek sejak Januari 2024.
Ditreskrimsus Polda Maluku mengklaim kasus ini masih jalan dan masih dalam proses penyelidikan.
Kabid Humas Polda MaÂluku, Kombes Aries AminulÂlah melalui Kasi Penmas AKP Imelda Haurissa menÂjelaskan, penyelidikan maÂsih terus dilakukan dengan klarifikasi dan menunggu dokumen pendukung.
âKasus RS Haulussy masih berjalan untuk unÂdangan klarifikasi,âujarnya saat dikonfirmasi Siwalima melalui pesan whatsappÂnya, Senin (28/4).
Untuk diketahui dalam penyelidiÂkan kasus ini, sejumlah pihak dari RS Haulussy telah diperiksa peÂnyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, kala itu dipimpin Kombes Hujra Soumena sebagai Dirreskrimsus,
Bahkan dalam pemeriksaan terÂsebut diduga penyidik telah menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi.
Diketahui, dari hasil penyelidikan diketahui anggaran untuk pembaÂyaran intensif tenaga kesehatan telah dicairkan, namun digunakan untuk keperluan lain. Penyidik saat ini masih berupaya menemukan pola penyimpangan keuangan dan pihak yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut.
Sejak kasus ini diusut, penyidik telah memeriksa belasan saksi, baik dari kalangan tenaga kesehatan maupun pihak internal RS Haulussy.
Kasus ini menyeret dana jasa pelayanan tenaga kesehatan yang belum dibayarkan sejak 2020 hingga 2023. Tercatat, sekitar 600 tenaga kesehatan terdiri dari ASN, non-ASN, honorer daerah, dan tenaga sukarela belum menerima hak mereka sebesar hampir Rp26 miliar.
Adapun rincian dana yang belum dibayarkan mencakup yaitu, BPJS 2020: Rp2,52 miliar, BPJS 2021: Rp4,88 miliar, BPJS 2022: Rp6,01 miliar, Medical Check-Up 2022: Rp1,34 miliar, Insentif Covid-19 2022: Rp1,24 miliar, BPJS 2023: Rp9,13 miliar, Pembayaran sesuai Perda 2023: Rp789 juta dan Covid-19 2023: Rp65 juta.
Total tunggakan untuk BPJS mencapai Rp22,54 miliar, sedangkan Perda dan lainnya mencapai lebih dari Rp3,4 miliar.
Akibat belum diterimanya hak tersebut, ratusan tenaga kesehatan beÂberapa kali menggelar aksi deÂmonstrasi, menuntut agar PemerinÂtah Provinsi Maluku dan manajemen rumah sakit segera merealisasikan pembayaran. (S-25)