AMBON, Siwalima.id - Provinsi Maluku saat ini berada pada peringkat pertama provinsi dengan risiko bencana tinggi di Indonesia.

Kajian risiko bencana 2022–2026 mencatat setidaknya, ter­dapat 15 jenis ancaman yang ber­potensi terjadi karena adanya gunung api aktif, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang terjadi setiap tahun.

“Tingginya indeks risiko ter­sebut menuntut upaya penuru­nan risiko bencana yang dilaku­kan secara simultan melalui peningkatan kapasitas daerah,” ungkap Plh Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang kepada Si­walima melalui telepon selu­lernya, Sabtu (10/1).

Kasrul bilang, kondisi kera­wanan bencana ini telah menjadi perhatian serius bahkan telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat agar ada intervensi program mitigasi.

Dikatakan, beberapa program yang diusulkan meliputi, pening­katan kapasitas SDM ASN dalam penyusunan kajian risiko bencana, penyusunan dokumen perencanaan, penanggulangan ben­cana daerah, penguatan kapasitas melalui program satuan pendidi­kan aman bencana, RS/puskes­mas aman bencana dan rumah ibadah tangguh bencana.

Disamping itu, lanjut Kasrul, perlu adanya penguatan logistik dan peralatan penanggulangan bencana, sebab hampir semua peralatan penanggulangan ben­cana di Maluku telah termakan usia dan perlu peremajaan.

“Harus diakui peralatan penang­gulangan bencana kita usianya sudah sangat usang sudah di atas 10 tahun, khususnya kendaraan-kendaraan pendukung kebenca­naan ini maka dibutuhkan duku­ngan pemerintah pusat,” ucap Kasrul.

Kasrul meyakini kolaborasi pu­sat dan daerah merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan khususnya menyangkut penanggulangan bencana di Maluku.(S-20)