AMBON, Siwalima.id - Provinsi Maluku mengalami deflasi pada Maret 2026 meski berada dalam periode Ramadan dan Idul Fitri. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas perikanan.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku mencatat deflasi sebesar 0,75 persen secara bulanan (month to month/mtm). Angka ini berbalik dari Februari yang mencatat inflasi 0,58 persen (mtm).
Penurunan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang utama deflasi dengan andil 0,73 persen. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turut menyumbang deflasi sebesar 0,03 persen.
Pelaksana Tugas Kepala Kantor BI Maluku, Dhita Aditya Nugraha, dalam rilisnya, Senin (6/4) menjelaskan secara wilayah, deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 1,40 persen (mtm), disusul Kota Ambon sebesar 0,43 persen (mtm).
Sementara itu, Kota Tual justru mengalami inflasi sebesar 0,37 persen (mtm), sehingga menahan penurunan lebih lanjut.
Secara tahunan (year on year/yoy), lanjutnya, inflasi Maluku tercatat 3,40 persen.
“Angka tersebut masih berada dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen, serta lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 5,97 persen (yoy),” jelasnya.
Lanjutnya, selain faktor produksi, intervensi pemerintah melalui operasi pasar dan penjualan ikan beku dengan harga lebih rendah juga membantu menekan harga.
Komoditas perikanan seperti ikan layang, ikan selar, ikan tongkol, dan ikan cakalang mengalami penurunan harga.
“Hal ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca maritim yang mendukung peningkatan hasil tangkapan nelayan," katanya.
Selain faktor produksi, intervensi pemerintah melalui operasi pasar dan penjualan ikan beku dengan harga lebih rendah juga membantu menekan harga.
Di sisi lain, penurunan harga emas global turut memicu deflasi pada kelompok perawatan pribadi.
Ia mengatakan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui berbagai program.
"Upaya tersebut dilakukan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), yang berfokus pada empat pilar utama, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," ujarnya.(S-25)
