AMBON, Siwalimanews – Presiden Mahasiswa Universitas Lelemuku Saumlaki, Lamberth Tatang meminta hakim tunggal Harya SiÂregar untuk menoÂlak perÂmohonan praÂpeÂradilan yang diajuÂkan mantan Bupati Kepulauan TaÂnimbar, Petrus Fatlolon
PF sapaan akrab Petrus FatÂlolon mengajukan praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri Tanimbar karena tidak setuju dirinya ditetapkan sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi perjalanan dinas Sekretariat daerah KKT.
Penolakan praperadilan, kata Tatang karena empat alat bukti yang diajukan Kejaksaan Negeri TanimÂbar sudah merupakan bukti kuat duÂgaan tindak pidana koÂrupsi tersebut, dan memeÂnuhi unsur pasal 184 KUHP.
âDengan 4 bukti ini mestiÂnya tim PH tersangka PF harus dengan lapang dada berhenti untuk terus bertarung melawan Kejari Tanimbar. Saya pikir PH sudah tahu, hanya karena kepentingan klien mereka tetap kerja,â ujar Tatang kepada Siwalima melalui sambuÂngan seluÂlernya, Rabu (24/7).
Menurutnya, Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki juga harus jeli melihat kasus ini. hal ini penting karena masyarakat juga harus dicerahkan dengan pemahaman hukum yang baik dan benar.
âKita minta Hakim PN Saumlaki harus jeli dan memutuskan untuk tolak permohonan tersangka Petrus Fatlolon,â pintanya.
Empat Bukti Kuat
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Tanimbar menegaskan, penetapan Petrus Fatlolon sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi peÂnyalahgunaan anggaran perjalanan dinas pada sekretariat daerah KKT Tahun Anggaran 2020 memiliki cukup bukti yang kuat.
Pasalnya, ada empat bukti yang memberikan keyakinan bagi Kejari Tanimbar menetapkan mantan orang nomor satu di kabupaten tersebut.
Empat alat bukti yang menurut Kejari Tanimbar adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peÂraturan perundangan yang berlaku yaitu, keterangan saksi, keterangan pemohon, keterangan ahli dan surat.
âPenetapan tersangka yang dilaÂkukan termohon (kejaksaan TanimÂbar) telah menemukan bukti permuÂlaan atau bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup berupa keterangan saksi (bukti T-60 s/d T-65) ditambah keterangan pemohon (bukti T-70), Keterangan Ahli (Bukti T-36), dan surat (bukti T-35),â ungÂkap Kasi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Tanimbar, Stendo Sitania dalam sidang praperÂadilan antara Kejari Tanimbar melaÂwan Petrus Fatlolon, Selasa (23/7).
Dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal, Haya Siregar dan dihadiri oleh tim hukum PF yaitu, Anthony Hatane, Rony Sianressy, sedangkan tim penyidik Kejari Tanimbar dipimpin Stendo Sitania, Bambang Irawan, Gedion Ardana, El Imanuel Lolongan, Ricky Ramadhan Santoso dan Niko Anderson dengan agenda pembacaan permohonan pemohon dilanjutkan dengan tangÂgapan termohon (Kejari Tanimbar-red).
Sitania menegaskan, dari empat alat bukti tersebut apabila dihubuÂngkan satu dengan lainnya, terdapat penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri.
Sementara terkait dengan permoÂhonan pemohon menyatakan peneÂtapan PF sebagai tersangka dengan sprindik cacat hukum menurut Sitania, seluruh dalil dan/atau alasan yang diajukan pemohon dalam permohonan pemeriksaan praperaÂdilan adalah tidak didasarkan pada alasan yuridis.
Menyatakan penetapan pemoÂhon sebagai tersangka dalam perÂÂ-kara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan negara dalam penggunaan anggaran perjaÂlanan dinas pada sekretariat daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri KKT (Pidsus-18) Nomor: B-816/Q.1.13/Fd.2/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Memerintahkan Termohon (Kejari Tanimbar-red) untuk melanjutkan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: PRINT-01/Q.1.13/Fd.2/01/2023 tanggal 04 Januari 2023, Nomor: PRINT-03/Q.1.13/Fd.2/01/2023 tanggal 30 Januari 2023, dan Nomor: PRINT-297/Q.1.13/Fd.2/06/2024 tanggal 19 Juni 2024. (S-26)