SIWALIMA.id > Berita
LSM Dorong Polisi Usut Proyek RS Haulussy
Daerah , Headline | Selasa, 8 April 2025 pukul 20:41 WIT

MASOHI, Siwalimanews – LSM Pusat Ka­jian Strategis dan Pengembangan Sumber Daya Ma­luku (Pukat-Se­ram) mendorong Polda Maluku meng­usut proyek gedung E RS Haulussy.

Borok pengerjaan pro­yek gedung E di RS Haulussy, tercium kala beredarnya surat per­mintaan pencairan anggaran sisa pe­kerjaan

Dalam surat si­luman yang belum diketahui siapa pem­buatnya secara je­las, berisikan permin­taan sisa pembayaran Rp3.629.034.000.00 dari paket pekerjaan pembangunan ka­mar operasi RS dengan nilai kontrak Rp9.072. 587.000.00.

Ketua Pukat Seram, Fahry Asyat­hry menegaskan, terdapat indikasi adanya item pekerjaan yang belum beres, serta penggunaan modus surat bodong yang dibuat oleh pi­hak ketiga dan langsung diarahkan agar ditandatangani oleh Direktur RS Haullussy.

Menurut Fahry, surat tersebut yang seharusnya dikeluarkan oleh pihak RS sebagai pemilik proyek, justru dibuat oleh pihak ketiga tanpa wewenang.

“Bagaimana mungkin pihak ketiga berani membuat surat dan menetap­kan isinya sendiri? Ini jelas melen­ceng dari prosedur yang seharus­nya,” ujar Fahri dalam rilisnya kepada Siwalima, minggu (6/4).

Dikatakan, tanggal pembuatan surat tersebut diduga bertepatan dengan saat Gubernur tidak berada di tempat, sehingga surat itu lang­sung ditujukan ke Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Karenanya Fahry mendesak Ka­polda Maluku untuk segera meng­usut seluruh item pekerjaan proyek gedung E yang terdiri dari ruangan operasi (OK), ruangan Intensive Care Unit (ICU) dan Intensif Cardiac Care Unit (ICCU) RS Haulussy, untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran publik.

Menurutnya, keberadaan surat tersebut mengindikasikan adanya backing pejabat tinggi di Pemprov yang mendukung kontraktor, sehi­ngga mereka merasa berani mela­kukan kecurangan demi pencairan dana proyek.

Lebih lanjut, Fahry menganggap pe­ristiwa ini sebagai upaya internal yang merongrong kepemimpinan HL dan membahayakan birokrasi yang ada.

“Situasi seperti ini tidak hanya mencoreng integritas pengelolaan proyek, tetapi juga merusak keper­cayaan publik terhadap instansi pemerintah. Gubernur harus segera memerintahkan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek sebelum pencairan dana dilakukan dan hasil auditnya diumumkan kepada pub­lik,” pungkasnya.

Kongkalikong

Sumber Siwalima menyebutkan, proyek lanjutan itu bersumber dari DAU Earmark, memang baru terea­lisasi sebesar 5.443.553.000.00 dari sisanya 3.629.034.000.00.

“Proyek lanjutan itu bersumber dari DAU Earmark, memang baru terealisasi sebesar 5.443.553.000.00 dari total nilai kontrak 9.072.587. 000.00 makanya sisa pembayaran 3.629.034.000.00 itu yang diminta­kan,” ujar sumber yang meminta namanya tidak dikorankan, Rabu (26/3).

Menurut sumber itu, surat ter­sebut dibikin oleh okmum tertentu memgatasnamalan Direktur RS Haulussy. Dia menduga surat itu dibuat oleh oknum tentu yang memiliki keterkaitan dengan proyek pekerjaan kamar operasi.

Fatalnya lagi surat permintaan pencairan sisa anggaran pekerjaan tersebut, tidak ditujukan kepada Hen­drik Lewerissa sebagai Guber­nur Maluku, melainkan hanya ditujukan kepada Wakil Gubernur Abdullah Vanath dan Sekretaris Daerah Sadli Ie.

“Jadi ada dua surat yang dibuat. Satu ke Pak Wagub dan satunya lagi ke Pak Sekda. Kami heran kenapa surat itu tidak ke pak Gubernur,” kata sumber tadi.

Lanjutnya, jika ingin meminta pencairan sisa anggaran pekerjaan, maka seharusnya surat ditujukan langsung kepada Gubernur bukan ke Wakil Gubernur, apalagi sekda.

“Sebenarnya ini ada apa? Mes­tinya surat permohonan pencairan itu ditujukan ke pak Gubernur nanti pak Gubernur yang disposisi ke Sekda. Tidak perlu lagi pak Wagub,” katanya.

Sumber ini menduga ada upaya kongkalikong terkait dengan pem­bayaran anggaran sisa pekerjaan gedung E di RS Haulussy tanpa diketahui Gubernur Maluku sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Sumber ini meyakini surat tersebut bukan dibuat oleh Direktur RS Haulussy sebab jika surat dibuat oleh direktur maka tentu akan ditu­jukan kepada Gubernur.

Apalagi dari informasi yang beredar, Plt Direktur RS Haulussy dr Novita Nikijuluw dipaksa untuk menandatangani surat yang tidak dibuatnya.

Sumber ini pun meminta Gubernur Maluku agar dapat mengusut kebe­radaan surat permintaan pemba­yaran tersebut agar tidak ada kong­kalikong dalam birokrasi pemerintah daerah.

Sementara itu Plt Direktur RS Haulussy dr Novita Nikijuluw belum mau memberikan keterangan terkait dengan polemik ini, lantaran se­mentara berada diluar kota.

“Saya ada di luar kota jadi belum bisa berkomentar,” kata Nikijuluw kepada Siwalima melalui pesan whatsapp, Rabu (26/3).

Janji Tindak Tegas

Gubernur Maluku Hendrik Lewe­rissa, saat melakukan sidak di RSUD Haulussy, Senin (24/3) pagi melihat langsung kondisi RSUD Haulussy.

Orang nomor satu di Provinsi Maluku itu secara teliti melihat langsung kondisi gedung dua lantai yang dikerjakan sejak tahun 2021 hingga 2024 tersebut.

Gubernur melihat secara detail kondisi gedung E yang telah me­nghabiskan anggaran puluhan miliar tersebut dan ditemukan begitu banyak pekerjaan yang tidak sesuai.

Misalnya dinding pada beberapa bagian gedung tidak menggunakan beton, melainkan hanya menggu­nakan gipsun sebagai pembatas ruangan. Pula ada dinding yang mulai retak dan sebagian kondisi plafon gedung yang rusak.

Terhadap kondisi pekerjaan ter­sebut, Gubernur mengaku prihatin dengan pekerjaan tersebut, sebab tidak sesuai dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah.

Menurutnya dengan anggaran miliaran rupiah yang dikucurkan mestinya pekerjaan pembangunan sudah harus tuntas dan difungsikan untuk kepentingan masyarakat.

“Mestinya dengan anggaran yang besar, bangunan ini sudah harus selesai tapi ini kan belum,” kesal Gubernur Lewerissa.

Gubernur memastikan akan me­ngambil sikap terkait dengan kondisi pekerjaan Gedung E di RS Haulussy, sehingga dapat diselesaikan dan digunakan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, gubernur juga melihat kondisi alat katerisasi jantung atau cath lab yang belum difungsikan karena sedang dalam proses hukum.

Alat katerisasi jantung tersebut belum bisa difungsikan, lantaran pihak ketiga masih melakukan upaya hukum di pengadilan.

Mantan anggota DPR ini pun meminta pihak rumah sakit untuk tetap memperhatikan kebersihan dalam rumah sakit sehingga pasien akan merasa nyaman dan cepat pulih. “Kita sama-sama berupaya agar kedepan RS Haulussy ini dapat semakin membaik,” pinta gubernur. (S-17)


Tags :

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps