MASOHI, Siwalimanews – LSM Pusat KaÂjian Strategis dan Pengembangan Sumber Daya MaÂluku (Pukat-SeÂram) mendorong Polda Maluku mengÂusut proyek gedung E RS Haulussy.
Borok pengerjaan proÂyek gedung E di RS Haulussy, tercium kala beredarnya surat perÂmintaan pencairan anggaran sisa peÂkerjaan
Dalam surat siÂluman yang belum diketahui siapa pemÂbuatnya secara jeÂlas, berisikan perminÂtaan sisa pembayaran Rp3.629.034.000.00 dari paket pekerjaan pembangunan kaÂmar operasi RS dengan nilai kontrak Rp9.072. 587.000.00.
Ketua Pukat Seram, Fahry AsyatÂhry menegaskan, terdapat indikasi adanya item pekerjaan yang belum beres, serta penggunaan modus surat bodong yang dibuat oleh piÂhak ketiga dan langsung diarahkan agar ditandatangani oleh Direktur RS Haullussy.
Menurut Fahry, surat tersebut yang seharusnya dikeluarkan oleh pihak RS sebagai pemilik proyek, justru dibuat oleh pihak ketiga tanpa wewenang.
âBagaimana mungkin pihak ketiga berani membuat surat dan menetapÂkan isinya sendiri? Ini jelas melenÂceng dari prosedur yang seharusÂnya,â ujar Fahri dalam rilisnya kepada Siwalima, minggu (6/4).
Dikatakan, tanggal pembuatan surat tersebut diduga bertepatan dengan saat Gubernur tidak berada di tempat, sehingga surat itu langÂsung ditujukan ke Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
Karenanya Fahry mendesak KaÂpolda Maluku untuk segera mengÂusut seluruh item pekerjaan proyek gedung E yang terdiri dari ruangan operasi (OK), ruangan Intensive Care Unit (ICU) dan Intensif Cardiac Care Unit (ICCU) RS Haulussy, untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran publik.
Menurutnya, keberadaan surat tersebut mengindikasikan adanya backing pejabat tinggi di Pemprov yang mendukung kontraktor, sehiÂngga mereka merasa berani melaÂkukan kecurangan demi pencairan dana proyek.
Lebih lanjut, Fahry menganggap peÂristiwa ini sebagai upaya internal yang merongrong kepemimpinan HL dan membahayakan birokrasi yang ada.
âSituasi seperti ini tidak hanya mencoreng integritas pengelolaan proyek, tetapi juga merusak keperÂcayaan publik terhadap instansi pemerintah. Gubernur harus segera memerintahkan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek sebelum pencairan dana dilakukan dan hasil auditnya diumumkan kepada pubÂlik,â pungkasnya.
Kongkalikong
Sumber Siwalima menyebutkan, proyek lanjutan itu bersumber dari DAU Earmark, memang baru tereaÂlisasi sebesar 5.443.553.000.00 dari sisanya 3.629.034.000.00.
âProyek lanjutan itu bersumber dari DAU Earmark, memang baru terealisasi sebesar 5.443.553.000.00 dari total nilai kontrak 9.072.587. 000.00 makanya sisa pembayaran 3.629.034.000.00 itu yang dimintaÂkan,â ujar sumber yang meminta namanya tidak dikorankan, Rabu (26/3).
Menurut sumber itu, surat terÂsebut dibikin oleh okmum tertentu memgatasnamalan Direktur RS Haulussy. Dia menduga surat itu dibuat oleh oknum tentu yang memiliki keterkaitan dengan proyek pekerjaan kamar operasi.
Fatalnya lagi surat permintaan pencairan sisa anggaran pekerjaan tersebut, tidak ditujukan kepada HenÂdrik Lewerissa sebagai GuberÂnur Maluku, melainkan hanya ditujukan kepada Wakil Gubernur Abdullah Vanath dan Sekretaris Daerah Sadli Ie.
âJadi ada dua surat yang dibuat. Satu ke Pak Wagub dan satunya lagi ke Pak Sekda. Kami heran kenapa surat itu tidak ke pak Gubernur,â kata sumber tadi.
Lanjutnya, jika ingin meminta pencairan sisa anggaran pekerjaan, maka seharusnya surat ditujukan langsung kepada Gubernur bukan ke Wakil Gubernur, apalagi sekda.
âSebenarnya ini ada apa? MesÂtinya surat permohonan pencairan itu ditujukan ke pak Gubernur nanti pak Gubernur yang disposisi ke Sekda. Tidak perlu lagi pak Wagub,â katanya.
Sumber ini menduga ada upaya kongkalikong terkait dengan pemÂbayaran anggaran sisa pekerjaan gedung E di RS Haulussy tanpa diketahui Gubernur Maluku sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
Sumber ini meyakini surat tersebut bukan dibuat oleh Direktur RS Haulussy sebab jika surat dibuat oleh direktur maka tentu akan dituÂjukan kepada Gubernur.
Apalagi dari informasi yang beredar, Plt Direktur RS Haulussy dr Novita Nikijuluw dipaksa untuk menandatangani surat yang tidak dibuatnya.
Sumber ini pun meminta Gubernur Maluku agar dapat mengusut kebeÂradaan surat permintaan pembaÂyaran tersebut agar tidak ada kongÂkalikong dalam birokrasi pemerintah daerah.
Sementara itu Plt Direktur RS Haulussy dr Novita Nikijuluw belum mau memberikan keterangan terkait dengan polemik ini, lantaran seÂmentara berada diluar kota.
âSaya ada di luar kota jadi belum bisa berkomentar,â kata Nikijuluw kepada Siwalima melalui pesan whatsapp, Rabu (26/3).
Janji Tindak Tegas
Gubernur Maluku Hendrik LeweÂrissa, saat melakukan sidak di RSUD Haulussy, Senin (24/3) pagi melihat langsung kondisi RSUD Haulussy.
Orang nomor satu di Provinsi Maluku itu secara teliti melihat langsung kondisi gedung dua lantai yang dikerjakan sejak tahun 2021 hingga 2024 tersebut.
Gubernur melihat secara detail kondisi gedung E yang telah meÂnghabiskan anggaran puluhan miliar tersebut dan ditemukan begitu banyak pekerjaan yang tidak sesuai.
Misalnya dinding pada beberapa bagian gedung tidak menggunakan beton, melainkan hanya mengguÂnakan gipsun sebagai pembatas ruangan. Pula ada dinding yang mulai retak dan sebagian kondisi plafon gedung yang rusak.
Terhadap kondisi pekerjaan terÂsebut, Gubernur mengaku prihatin dengan pekerjaan tersebut, sebab tidak sesuai dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah.
Menurutnya dengan anggaran miliaran rupiah yang dikucurkan mestinya pekerjaan pembangunan sudah harus tuntas dan difungsikan untuk kepentingan masyarakat.
âMestinya dengan anggaran yang besar, bangunan ini sudah harus selesai tapi ini kan belum,â kesal Gubernur Lewerissa.
Gubernur memastikan akan meÂngambil sikap terkait dengan kondisi pekerjaan Gedung E di RS Haulussy, sehingga dapat diselesaikan dan digunakan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, gubernur juga melihat kondisi alat katerisasi jantung atau cath lab yang belum difungsikan karena sedang dalam proses hukum.
Alat katerisasi jantung tersebut belum bisa difungsikan, lantaran pihak ketiga masih melakukan upaya hukum di pengadilan.
Mantan anggota DPR ini pun meminta pihak rumah sakit untuk tetap memperhatikan kebersihan dalam rumah sakit sehingga pasien akan merasa nyaman dan cepat pulih. âKita sama-sama berupaya agar kedepan RS Haulussy ini dapat semakin membaik,â pinta gubernur. (S-17)