SIWALIMA.id > Berita
Lima Jam Sekda dan Kepala BPKAD Bursel Diperiksa
Headline , Hukum | Kamis, 26 Juni 2025 pukul 22:41 WIT

AMBON, Siwalimanews – Selama lima jam sejak pukul 10.00 WIT hingga 17.00 WIT penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku memeriksa Sekda Buru Selatan, Hadi Longan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bursel, Jeane Rinsampessy

Sekda dan Kepala BPKAD Bursel ini diperiksa di Kantor Kejati Maluku, Rabu (25/6) dan dihujani puluhan pertanyaan terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keua­ngan pada PT Bipolo Gidin.

Selain kedua pejabat Bursel tersebut, penyidik juga meme­riksa empat saksi lainya yakni, Direktur Keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2013 -2017, WAL

Selanjutnya manejer keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2014-2017, CHW yang merupa­kan inspektur pembantu wilayah 3 dan PPK Dana Subsidi Balai transportasi dan Angkutan darat Kabupaten Bursel berinisial FS.

Demikian diungkapkan Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy saat dikonfimasi Siwalima melalui sambungan teleponnya, Rabu (25/6).

“Untuk perkara korupsi PT Bipolo Gidin hari ini saksi yang diperiksa ada 6 orang salah satunya yakni Sekda Bursel (HL), saksi JR yang merupakan Kepala BPKAD, ke­mudian Direktur keuangan tahun 2013/2017 yaitu FB, Manejer Keuagan yakni WAL, Inspektur Pembantu Wilayah III yakni CHW dan saksi FS yang merupakan PPK Anggran subsidi pada balai transportasi dan angkutan darat Pemkab Bursel,” Beber Ardy

Ardy mengaku, keenam saksi diperiksa selama 7 jam oleh tim penyidik Tipikor kejati Maluku.

“Keenam saksi diperiksa mulai dari pukul 10.00 WIT hingga pukul 17.00 WIT,” Tandas Ardi

Bidik Pejabat

Dugaan korupsi PT Bipolo Gidin, Perusahan Daerah milik Peme­rintah Kabupaten Buru Selatan, kini tengah diusut penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku.

Setelah digarap secara serius, penyidik kini telah menaikkan statusnya dari oenyelidikan, ke tahap penyidikan.

Peningkatan status ini dilakukan setelah tim penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku. menemukan ada­nya bukti dugaan penyimpangan.

Selama broperasi, perusahaan yang bergerak di bidang transpor­tasi laut ini diketahui menggu­nakan anggaran sebesar Rp41 miliar lebih.

Dalam rilis yang dikirim ke Siwa­lima, akhir pekan kemarin, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo mengatakan, penyelidik telah menemukan adanya penyimpangan penggu­naan hasil penjualan tiket.

Selain itu jelasnya, pihaknya juga menemukan penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan mo­dal dan atau uang pinjaman modal kerja, yang dikelola tidak sesuai peruntukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat PT Bipolo Gidin.

“Penyelidik menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan ticket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan mod­al dan atau uang pinjaman modal kerja yang dikelola tidak sesuai peruntukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT. Bipolo Gidin, “ ungkap Kajati.

Kata Kajati, anggaran yang di­kelola oleh PT Bipolo Gidin, ber­sumber dari dana subsidi Ke­men­terian sebesar Rp36.016.260.450, ke­mudian penyertaan modal Pem­kab Buru Selatan sebesar Rp4.000. 000.000 dan pinjaman perbankan sebesar Rp1.500.000.000. sehi­ngga total anggaran yang dikelola sebesar Rp41.516.260.450.

Dalam mengungkap kasus tersebut, lanjut Kajati, tim penye­lidik telah melakukan permintaan keterangan ke sejumlah pejabat dari Pemkab Buru Selatan, pejabat dari BPTD Maluku, pejabat Dinas Perhubungan Maluku serta direksi dan manajemen PT Bipolo Gidin sebanyak 20 orang.

Lebih jauh kata Kajati, dari hasil permintaan keterangan, penyelidik berhasil menemukan adanya per­buatan penyimpangan keuangan.

Kajati menambahkan, PT Bipolo Gidin merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Buru Selatan, yang dibentuk berdasar­kan Perda Nomor: 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusa­haan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Grace Margareth Goenawan tanggal 15 Mei 2013.

Dimana perusahaan tersebut bergerak dalam Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan Kapal yang dioperasionalkan yakni KMP Tanjung Klabat (2013) dan KMP Lory Amar (2019).

“KMP Tanjung Klabat melayari rute Ambon-Ambalau- Wamsisi- Namrole- Leksula dan Kepala Madan. Sedangkan Kapal KMP Lorry Amar melayari rute Tual – Teor – Kesui – Gorom – Geser – Air Nanang dan Ambalau,’ ujarnya.(S-29)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps