SIWALIMA.id > Berita
Lima Jam Mantan Komisaris PT Bipolo Dicecar Jaksa
Headline , Hukum | Selasa, 8 Juli 2025 pukul 23:08 WIT

AMBON, Siwalimanews – Selama lima jam, mantan Ko­misaris PT Bipolo Gidin berinisial BT dicecar tim penyidik Kejak­saan Tinggi Maluku, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran perusa­haan daerah milik Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

BT diperiksa dari pukul 10.00 WIT hingga 17.10 WIT dan dihu­jani puluhan pertanyaan.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy mengungkapkan, tim penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi guna mengumpulkan bukti-bukti untuk menungkap kasus dugaan korupsi PT Bipolo Gidin.

“Hari ini pemeriksaan perkara Bipolo yaitu Inisial BT selaku Ko­misaris PT Bipolo tahun 2013 sam­pai dengan tahun 2021, “ung­kap Ardy kepada Siwalima mela­lui pesan whatsappnya, Senin (7/7).

Dikatakan, BT dimulai sejak pu­kul 10.00 WIT diruang pemerik­saan Kejaksaan Tinggi Maluku. Sampai pukul 17.20 BT masih diinterogasi penyidik,” ujarnya.

Disingggung selain BT apakah ada saksi lain yang diperiksa, Ardy mengakui bahwa hari ini hanya satu saksi yang diperiksa penyidik. Namun kemungkinan masih ada saksi lainnya yang akan dipanggil penyidik untuk diperiksa.

“Kalau hari ini hanya satu saja. Tapi mungkin kalau besok dan seterusnya masih ada saksi lain lagi yang akan dipanggil untuk di­periksa. Nanti ikuti saja perkem­bangannya, kalau ada pemerik­saan akan saya infokan,“ tutupnya.

Periksa 8 Saksi

Untuk diketahui, setelah RT sudah total 8 saksi yang diperiksa penyidik dalam kasus dugaan korupsi BUMD milik Kabupaten Buru Selatan itu.

8 saksi antara lain, Bendahara Pengeluaran Balai Transportasi Darat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2019/2020 berinisal RT diperiksa pada Senin (30/6)

Selanjutnya, Rabu (25/6) tiga pejabat yang diperiksa yatu, Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2018/2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel berinisial HM, selanjutnya LM kapasitasnya se­bagai Bendahara Pengeluaran Di­nas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2017, RT bendahara pe­ngeluaran Balai Transportasi Darat tahun 2019/2020.

Sedangkan AL, Direktur Operasional PT Bipolo Gidin tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.

Sedangkan Sekda Bursel Hadi Longan dan Kepala Badan Penge­lolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bursel, Jeane Rinsampessy  diperiksa pada Rabu (25/6).

Selain kedua pejabat Bursel tersebut, penyidik juga memeriksa empat saksi lainya yakni, Direktur Keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2013 -2017, WAL

Selanjutnya manejer keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2014-2017, CHW yang merupakan inspektur pembantu wilayah 3 dan PPK Dana Subsidi Balai trans­por­tasi dan Angkutan darat Kabupaten Bursel berinisial FS.

Bidik Pejabat

Dugaan korupsi PT Bipolo Gidin, Perusahan Daerah milik Peme­rintah Kabupaten Buru Selatan, kini tengah diusut penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku.

Setelah digarap secara serius, penyidik kini telah menaikkan statusnya dari oenyelidikan, ke tahap penyidikan.

Peningkatan status ini dilakukan setelah tim penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku menemukan adanya bukti dugaan penyimpangan.

Selama broperasi, perusahaan yang bergerak di bidang transpor­tasi laut ini diketahui menggu­na­kan anggaran sebesar Rp41 miliar lebih.

Dalam rilis yang dikirim ke Si­walima, akhir pekan kemarin, Ke­pala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo menga­takan, penyelidik telah menemu­kan adanya penyimpangan peng­gunaan hasil penjualan tiket.

Selain itu jelasnya, pihaknya juga menemukan penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan mo­dal dan atau uang pinjaman modal kerja, yang dikelola tidak sesuai peruntukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat PT Bipolo Gidin.

“Penyelidik menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan ticket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan mo­dal dan atau uang pinjaman modal kerja yang dikelola tidak sesuai peruntukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT. Bipolo Gidin, “ ungkap Kajati.

Kata Kajati, anggaran yang di­kelola oleh PT Bipolo Gidin, ber­sumber dari dana subsidi Kemen­terian sebesar Rp36.016.260.450, kemudian penyertaan modal Pem­kab Buru Selatan sebesar Rp4. 000.000.000 dan pinjaman per­bankan sebesar Rp1.500.000.000. sehingga total anggaran yang dikelola sebesar Rp41.516.260. 450.

Dalam mengungkap kasus tersebut, lanjut Kajati, tim penye­lidik telah melakukan permintaan keterangan ke sejumlah pejabat dari Pemkab Buru Selatan, pejabat dari BPTD Maluku, pejabat Dinas Perhubungan Maluku serta direksi dan manajemen PT Bipolo Gidin sebanyak 20 orang.

Lebih jauh kata Kajati, dari hasil permintaan keterangan, penyelidik berhasil menemukan adanya per­buatan penyimpangan keuangan.

Kajati menambahkan, PT Bipolo Gidin merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Buru Se­latan, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor: 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusa­han adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Grace Margareth Goenawan tanggal 15 Mei 2013.

Dimana perusahaan tersebut bergerak dalam Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan Kapal yang dioperasionalkan yakni KMP Tanjung Klabat (2013) dan KMP Lory Amar (2019).

“KMP Tanjung Klabat melayari rute Ambon-Ambalau-Wamsisi- Namrole-Leksula dan Kepala Ma­dan. Sedangkan Kapal KMP Lorry Amar melayari rute Tual-Teor-Ke­sui-Gorom-Geser-Air Na­nang dan Ambalau,’ ujarnya.(S-29)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps