AMBON, Siwalimanews – Selama lima jam, mantan KoÂmisaris PT Bipolo Gidin berinisial BT dicecar tim penyidik KejakÂsaan Tinggi Maluku, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran perusaÂhaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
BT diperiksa dari pukul 10.00 WIT hingga 17.10 WIT dan dihuÂjani puluhan pertanyaan.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy mengungkapkan, tim penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi guna mengumpulkan bukti-bukti untuk menungkap kasus dugaan korupsi PT Bipolo Gidin.
âHari ini pemeriksaan perkara Bipolo yaitu Inisial BT selaku KoÂmisaris PT Bipolo tahun 2013 samÂpai dengan tahun 2021, âungÂkap Ardy kepada Siwalima melaÂlui pesan whatsappnya, Senin (7/7).
Dikatakan, BT dimulai sejak puÂkul 10.00 WIT diruang pemerikÂsaan Kejaksaan Tinggi Maluku. Sampai pukul 17.20 BT masih diinterogasi penyidik,â ujarnya.
Disingggung selain BT apakah ada saksi lain yang diperiksa, Ardy mengakui bahwa hari ini hanya satu saksi yang diperiksa penyidik. Namun kemungkinan masih ada saksi lainnya yang akan dipanggil penyidik untuk diperiksa.
âKalau hari ini hanya satu saja. Tapi mungkin kalau besok dan seterusnya masih ada saksi lain lagi yang akan dipanggil untuk diÂperiksa. Nanti ikuti saja perkemÂbangannya, kalau ada pemerikÂsaan akan saya infokan,â tutupnya.
Periksa 8 Saksi
Untuk diketahui, setelah RT sudah total 8 saksi yang diperiksa penyidik dalam kasus dugaan korupsi BUMD milik Kabupaten Buru Selatan itu.
8 saksi antara lain, Bendahara Pengeluaran Balai Transportasi Darat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2019/2020 berinisal RT diperiksa pada Senin (30/6)
Selanjutnya, Rabu (25/6) tiga pejabat yang diperiksa yatu, Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2018/2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel berinisial HM, selanjutnya LM kapasitasnya seÂbagai Bendahara Pengeluaran DiÂnas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2017, RT bendahara peÂngeluaran Balai Transportasi Darat tahun 2019/2020.
Sedangkan AL, Direktur Operasional PT Bipolo Gidin tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.
Sedangkan Sekda Bursel Hadi Longan dan Kepala Badan PengeÂlolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bursel, Jeane Rinsampessy diperiksa pada Rabu (25/6).
Selain kedua pejabat Bursel tersebut, penyidik juga memeriksa empat saksi lainya yakni, Direktur Keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2013 -2017, WAL
Selanjutnya manejer keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2014-2017, CHW yang merupakan inspektur pembantu wilayah 3 dan PPK Dana Subsidi Balai transÂporÂtasi dan Angkutan darat Kabupaten Bursel berinisial FS.
Bidik Pejabat
Dugaan korupsi PT Bipolo Gidin, Perusahan Daerah milik PemeÂrintah Kabupaten Buru Selatan, kini tengah diusut penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku.
Setelah digarap secara serius, penyidik kini telah menaikkan statusnya dari oenyelidikan, ke tahap penyidikan.
Peningkatan status ini dilakukan setelah tim penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku menemukan adanya bukti dugaan penyimpangan.
Selama broperasi, perusahaan yang bergerak di bidang transporÂtasi laut ini diketahui mengguÂnaÂkan anggaran sebesar Rp41 miliar lebih.
Dalam rilis yang dikirim ke SiÂwalima, akhir pekan kemarin, KeÂpala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo mengaÂtakan, penyelidik telah menemuÂkan adanya penyimpangan pengÂgunaan hasil penjualan tiket.
Selain itu jelasnya, pihaknya juga menemukan penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan moÂdal dan atau uang pinjaman modal kerja, yang dikelola tidak sesuai peruntukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat PT Bipolo Gidin.
âPenyelidik menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan ticket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan moÂdal dan atau uang pinjaman modal kerja yang dikelola tidak sesuai peruntukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT. Bipolo Gidin, â ungkap Kajati.
Kata Kajati, anggaran yang diÂkelola oleh PT Bipolo Gidin, berÂsumber dari dana subsidi KemenÂterian sebesar Rp36.016.260.450, kemudian penyertaan modal PemÂkab Buru Selatan sebesar Rp4. 000.000.000 dan pinjaman perÂbankan sebesar Rp1.500.000.000. sehingga total anggaran yang dikelola sebesar Rp41.516.260. 450.
Dalam mengungkap kasus tersebut, lanjut Kajati, tim penyeÂlidik telah melakukan permintaan keterangan ke sejumlah pejabat dari Pemkab Buru Selatan, pejabat dari BPTD Maluku, pejabat Dinas Perhubungan Maluku serta direksi dan manajemen PT Bipolo Gidin sebanyak 20 orang.
Lebih jauh kata Kajati, dari hasil permintaan keterangan, penyelidik berhasil menemukan adanya perÂbuatan penyimpangan keuangan.
Kajati menambahkan, PT Bipolo Gidin merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Buru SeÂlatan, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor: 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusaÂhan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Grace Margareth Goenawan tanggal 15 Mei 2013.
Dimana perusahaan tersebut bergerak dalam Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan Kapal yang dioperasionalkan yakni KMP Tanjung Klabat (2013) dan KMP Lory Amar (2019).
âKMP Tanjung Klabat melayari rute Ambon-Ambalau-Wamsisi- Namrole-Leksula dan Kepala MaÂdan. Sedangkan Kapal KMP Lorry Amar melayari rute Tual-Teor-KeÂsui-Gorom-Geser-Air NaÂnang dan Ambalau,â ujarnya.(S-29)