SIWALIMA.id > Berita
Lima Jam Bendahara MTSN Diperiksa Jaksa
Headline , Hukum | Rabu, 9 Juli 2025 pukul 23:23 WIT

AMBON, Siwalimanews – Lima jam tim pe­nyidik Kejaksaan Negeri Ambon me­meriksa ben­dahara Mad­ra­sah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ambon.

Bendahara MTSN Ambon berinisial RK itu diperiksa selama lima jam dari pukul 10.00 WIT hingga 16.30 WIT di Kantor Kejari Ambon dan dihujani puluhan pertanyaan.

Bendahara di­periksa sebagai saksi untuk me­ng­ungkap siapa da­lang dibalik kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2023-2024 di MTSN Ambon, yang telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp614 juta berdasarkan perhitungan awal tim penyidik.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy mengungkapkan pe­meriksaan terhadap RK dilakukan di Kantor Kejari Ambon sejak pukul 10.00 WIT hingga 16.30 WIT.

“Hari ini tim penyidik memeriksa satu saksi berinisial RK yang me­rupakan bendahara di MTSN Ambon,“ kata Kasi Penkum kepada Si­walima melalui pesan whatsapp­nya, Selasa (8/7).

Selain RK, lanjut Ardy pada Senin (7/7) tim penyidik juga telah me­meriksa dua saksi lainnya yaitu, saksi berinisial MNR selaku pe­milik salah satu foto copy di Ambon dan saksi H. JA selaku pemilik rumah makan Jatim.

“Kalau hari Senin ada dua saksi yang diperiksa yaitu MNR dan H. Keduanya diperiksa dari jam 11.00 sampai jam 15.00 WIT, “terangnya.

Juru bicara Kejati Maluku ini menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap para saksi bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Apabila seluruh bukti sudah terkumpul maka penyidik akan mengambil langkah selanjutnya yaitu penetapan tersangka.

“Alur prosesnya kan dilakukan secara bertahap hingga pada penetapan tersangka dan sete­rusnya. Untuk itu publik diharapkan bersabar agar mengikuti setiap tahapan dan proses penyidikan yang sementara berlangsung,“ tandasnya.

Temukan Masalah

Tim penyidik Kejari Ambon me­ne­mukan bantuan dana BOS sebesar Rp3.366. 250.000 di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ambon tahun anggaran 2023-2024 bermasalah.

Pasalnya, kepala sekolah di­duga tidak melaksanakan jabatan­nya dengan benar dalam pengelo­laan anggaran miliar rupiah itu.

Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Ardian­syah yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan persnya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).

Dikatakan, penyidik telah mene­mukan bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi, sehingga kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Kajari menjelaskan, dalam pe­ngusutan kasus ini pihaknya telah mengeluarkan dua kali Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP).

“Surat pertama dikeluarkan tanggal 24 Februari 2024 bahwa dalam materi yang didalami oleh tim penyelidik terkait dengan pe­nyelewengan dana BOS. Kemu­dian surat kedua berupa perpaja­ngan tertanggal 19 Maret 2025, “ungkap Kajari Ambon yang di­dampingi Kasi Intel, Alfreds Talom­po dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan pers¬nya ke­pada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).

Dijelaskan, dalam proses penye­lidikan terkuak fakta dari permin­taan keterangan dari sejumlah pihak, dalam hal ini kepala sekolah dan para guru serta vendor dan beberapa panitia yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh MTS Negeri Ambon, maka pada Rabu, 9 April 2025 tim jaksa penyelidik telah melakukan ekspos untuk meningkatkan status kasus itu dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

“Hal ini dilakukan karena tim menemukan adanya suatu peris­tiwa dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana BOS di sekolah tersebut. Dengan demikian maka, dilakukan ekspos untuk meningkatkan sta­tus­nya dari penyelidikan ke penyi­dikan berdasarkan Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ambon nomor 03/Q.1.10/Fd.2/04/2025 tanggal 10 April 2025, “tuturnya.

Dijelaskan, selama proses pe­nye­lidikan tim telah menggali keterangan dari 21 pihak terkait yakni kepala sekolah dan dewan guru serta pihak lainnya.

“Awalnya difokuskan untuk pe­nyelidikan dana BOS. Namun da­lam DPA ada beberapa anggaran yang termasuk anggaran dana bos yang diduga pertanggungjawaban­nya tidak benar. Sehingga tim jaksa memeriksa keseluruhan anggaran itu sebagaimana termuat dalam DPA tahun anggaran 2023 dan 2024,“ jelasnya.

Disebutkan, secara total seluruh anggaran yang diterima MTS baik dana BOS dan dana lainnya sebe­sar Rp3.366.250.000. Namun da­lam pengelolaannya, kepala seko­lah tidak melaksanakan jabatan­nya dengan benar.

Kajari menyebutkan, pertama, tim menemukan Kepala sekolah tidak membuat atau membentuk tim untuk mengelola dana BOS, Kedua, tidak melibatkan dewan guru dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM). Ketiga tidak transparan dalam pengelolaan dana BOS.

Selajutnya, ada temuan Mark Up nota belanja, belanja fiktif, melakukan pemotongan uang kegiatan penerimaan siswa baru, ada juga menganggarkan uang kegiatan pembangunan serta melakukan pembelanjaan tidak sesuai pencatatan buku kas umum.

“Sehingga dari serangkaian penyelidikan ditemukan adanya kerugian negara berdasarkan perhitungan awal sebesar Rp614.000.000, “ujarnya.

Selanjutnya tim penyidik akan menyusun agenda untuk memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai keterangannya sebagai saksi dalam mengung­kap tersangka dalam kasus tersebut. “Belum ada penetapan tersangka, setelah ini akan dilakukan pemeriksaan saksi untuk mengungkap ter­sang­kanya,” tandas Kajari.(S-27)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps