AMBON, Siwalimanews – Lima jam tim peÂnyidik Kejaksaan Negeri Ambon meÂmeriksa benÂdahara MadÂraÂsah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ambon.
Bendahara MTSN Ambon berinisial RK itu diperiksa selama lima jam dari pukul 10.00 WIT hingga 16.30 WIT di Kantor Kejari Ambon dan dihujani puluhan pertanyaan.
Bendahara diÂperiksa sebagai saksi untuk meÂngÂungkap siapa daÂlang dibalik kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2023-2024 di MTSN Ambon, yang telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp614 juta berdasarkan perhitungan awal tim penyidik.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy mengungkapkan peÂmeriksaan terhadap RK dilakukan di Kantor Kejari Ambon sejak pukul 10.00 WIT hingga 16.30 WIT.
âHari ini tim penyidik memeriksa satu saksi berinisial RK yang meÂrupakan bendahara di MTSN Ambon,â kata Kasi Penkum kepada SiÂwalima melalui pesan whatsappÂnya, Selasa (8/7).
Selain RK, lanjut Ardy pada Senin (7/7) tim penyidik juga telah meÂmeriksa dua saksi lainnya yaitu, saksi berinisial MNR selaku peÂmilik salah satu foto copy di Ambon dan saksi H. JA selaku pemilik rumah makan Jatim.
âKalau hari Senin ada dua saksi yang diperiksa yaitu MNR dan H. Keduanya diperiksa dari jam 11.00 sampai jam 15.00 WIT, âterangnya.
Juru bicara Kejati Maluku ini menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap para saksi bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Apabila seluruh bukti sudah terkumpul maka penyidik akan mengambil langkah selanjutnya yaitu penetapan tersangka.
âAlur prosesnya kan dilakukan secara bertahap hingga pada penetapan tersangka dan seteÂrusnya. Untuk itu publik diharapkan bersabar agar mengikuti setiap tahapan dan proses penyidikan yang sementara berlangsung,â tandasnya.
Temukan Masalah
Tim penyidik Kejari Ambon meÂneÂmukan bantuan dana BOS sebesar Rp3.366. 250.000 di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ambon tahun anggaran 2023-2024 bermasalah.
Pasalnya, kepala sekolah diÂduga tidak melaksanakan jabatanÂnya dengan benar dalam pengeloÂlaan anggaran miliar rupiah itu.
Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, ArdianÂsyah yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan persnya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).
Dikatakan, penyidik telah meneÂmukan bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi, sehingga kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
Kajari menjelaskan, dalam peÂngusutan kasus ini pihaknya telah mengeluarkan dua kali Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP).
âSurat pertama dikeluarkan tanggal 24 Februari 2024 bahwa dalam materi yang didalami oleh tim penyelidik terkait dengan peÂnyelewengan dana BOS. KemuÂdian surat kedua berupa perpajaÂngan tertanggal 19 Maret 2025, âungkap Kajari Ambon yang diÂdampingi Kasi Intel, Alfreds TalomÂpo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan pers¬nya keÂpada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).
Dijelaskan, dalam proses penyeÂlidikan terkuak fakta dari perminÂtaan keterangan dari sejumlah pihak, dalam hal ini kepala sekolah dan para guru serta vendor dan beberapa panitia yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh MTS Negeri Ambon, maka pada Rabu, 9 April 2025 tim jaksa penyelidik telah melakukan ekspos untuk meningkatkan status kasus itu dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
âHal ini dilakukan karena tim menemukan adanya suatu perisÂtiwa dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana BOS di sekolah tersebut. Dengan demikian maka, dilakukan ekspos untuk meningkatkan staÂtusÂnya dari penyelidikan ke penyiÂdikan berdasarkan Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ambon nomor 03/Q.1.10/Fd.2/04/2025 tanggal 10 April 2025, âtuturnya.
Dijelaskan, selama proses peÂnyeÂlidikan tim telah menggali keterangan dari 21 pihak terkait yakni kepala sekolah dan dewan guru serta pihak lainnya.
âAwalnya difokuskan untuk peÂnyelidikan dana BOS. Namun daÂlam DPA ada beberapa anggaran yang termasuk anggaran dana bos yang diduga pertanggungjawabanÂnya tidak benar. Sehingga tim jaksa memeriksa keseluruhan anggaran itu sebagaimana termuat dalam DPA tahun anggaran 2023 dan 2024,â jelasnya.
Disebutkan, secara total seluruh anggaran yang diterima MTS baik dana BOS dan dana lainnya sebeÂsar Rp3.366.250.000. Namun daÂlam pengelolaannya, kepala sekoÂlah tidak melaksanakan jabatanÂnya dengan benar.
Kajari menyebutkan, pertama, tim menemukan Kepala sekolah tidak membuat atau membentuk tim untuk mengelola dana BOS, Kedua, tidak melibatkan dewan guru dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM). Ketiga tidak transparan dalam pengelolaan dana BOS.
Selajutnya, ada temuan Mark Up nota belanja, belanja fiktif, melakukan pemotongan uang kegiatan penerimaan siswa baru, ada juga menganggarkan uang kegiatan pembangunan serta melakukan pembelanjaan tidak sesuai pencatatan buku kas umum.
âSehingga dari serangkaian penyelidikan ditemukan adanya kerugian negara berdasarkan perhitungan awal sebesar Rp614.000.000, âujarnya.
Selanjutnya tim penyidik akan menyusun agenda untuk memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai keterangannya sebagai saksi dalam mengungÂkap tersangka dalam kasus tersebut. âBelum ada penetapan tersangka, setelah ini akan dilakukan pemeriksaan saksi untuk mengungkap terÂsangÂkanya,â tandas Kajari.(S-27)