AMBON, Siwalimanews –Â Masa pendaftaran resmi diÂtutup, Panitia Kerja PenjariÂngan siap menyeleksi lima mana calon penjabat gubernur Maluku.
Demikian diungkapkan KeÂtua Panja Penjaringan Calon Penjabat Gubernur Maluku, Jantje Wenno kepada wartaÂwan saat konferensi pers di Baileo Rakyat Karang PanÂjang, Sabtu (25/11) usai menutup tahapan pendaftaran calon penjabat gubernur.
Wenno menjelaskan sejak pendaftaran dibuka pada Senin (20/11) hingga hari peÂnuÂtupan, Panja telah meneÂrima lima nama diantaranya Prof. Dr M.J Sapteno Rektor Unpatti, Prof. Dr Zainal Abidin Rahawarin Rektor IAIN, MayÂjen TNI Dominggus Pakel DeÂputi Bidang Operasi KeamaÂnan cyber dan sandi, Olivia Salampessy Wakil Ketua KomÂnas Perempuan dan Jufri Rahman Staf Ahli Menpan-RB Bidang Pemerintahan dan OtoÂnomi Daerah.
âJadi sudah ada 5 nama dan tahap selanjutnya dari hasil rapat panja kita akan memilih 3 nama dari 5 nama yang ada untuk diÂusulkan ke Kemendagri sebelum batas waktu tanggal 6 Desember 2023,â beber Wenno.
DPRD kata Wenno, mengagenÂdakan paripurna penentuan tiga nama penjabat gubernur yang nantinya diusulkan ke Kemendagri pada 30 November mendatang.
Dalam kesempatan itu, Wenno juga menepis sejumlah isu berÂkaitan dengan keputusan DPRD memperpanjang waktu waktu pendaftaran untuk calon tertentu.
Menurutnya, perpanjangan waktu pendaftaran semata-mata karena adanya surat Mendagri terkait batas waktu penyampaian usulan tiga nama calon penjabat sehingga diputuskan agar membukakan ruang bagi siapa saja untuk mendaftarkan diri.
âJadi tidak ada indikasi apa-apa di dalam proses ini dan ternyata yang semua duga ini mungkin kasih waktu kepada Sekda ternyata tidak benar sebab sekda tidak mendaftar, Karena dari hari perÂtama pimpinan dewan sudah komunikasi,â tegasnya
Selektif
Akademisi Hukum Tata Negara Unpatti, Sherlock Lekipiouw meÂminta Panja DPRD Maluku untuk selektif dalam mengusulkan tiga nama penjabat.
Menurut Lekipiouw, Panja harus melakukan konsultasi dengan KeÂmendagri, Komisi ASN dan KemenÂpan-RB sehingga ada penjelasan resmi terkait dengan Jabatan Tinggi Pratama.
âDengan tenggang waktu yang ada, baiknya Panja berkonsultasi di Kemendagri, Komisi ASN dan Menpan RB sehingga syarat tentang ASN yang berada pada jabatan JTP Madya mendapatkan kejelasan,â ungkap Lekipiouw daÂlam pesan Whatsappnya kepada Siwalima, Sabtu (25/11).
Lekipiouw menyebutkan, dari lima balon penjabat Gubernur Maluku yang daftar, tiga bakal calon terancam tak memenuhi syarat.
Ketiga bakal calon tersebut diÂantaranya, Rektor Unpatti, MarthiÂnus Johanes Sapteno, Rektor IAIN Zainal Abidin Rahawarin dan Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia Salampessy/Latuconsina.
Pasalnya, ketiga calon tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya sebagaimana yang diamaÂnatkan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.
Panja kata Lekipiouw harus memperhatikan ketentuan UU ASN dan Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen ASN sebelum mengÂusulkan tiga nama calon penjabat gubernur ke Kemendagri.
âTerhadap rumusan kelompok jabatan JPT Madya, tentunya harus merujuk pada ketentuan UU ASN dan PP Manejemen ASN agar syarat JPT Madya bagi calon penjabat gubernur yang nantinya diusulkan tidak menimbulkan masalah,â tegas Lekipiouw.
Lekipiouw menjelaskan, sesuai ketentuan UU ASN maka terdapat 17 Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dimana untuk level daerah hanya dimiliki oleh Sekretaris Daerah.
Terkait untuk jabatan rektor, Menurut Lekipiouw tidak masuk dalam rumpun Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
âKalau soal itu tidak perlu lagi diperdebatkan karena kedudukan rektor itu adalah Pimpinan PerguÂruan Tinggi dan tidak masuk dlm kelompok JPT Madya,â jelasnya.
Sementara dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Komnas PeÂrempuan, Lekipiouw menegaskan, Komnas perempuan merupakan lembaga negara yang dibentuk melalui kepres dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
âDalam kedudukannya komisioÂner sebagai Pejabat dalam jabatan itu bukan dalam pengertian keÂlompok jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana diatur dalam UU ASN,â ujarnya.
Kendati demikian, Lekipiouw pun meminta Panja agar melakukan konsultasi dengan Kemendagri, Komisi ASN dan Kemenpan-RB sehingga ada penjelasan resmi.
âDengan tenggang waktu yang ada baiknya Panja berkonsultasi di Kemendagri, Komisi ASN dan Menpan RB sehingga syarat tentang ASN yang berada pada jabatan JTP Madya mendapatkan kejelasan,â ujarnya lagi.
Perhatikan Rekam Jejak
Panja juga diingatkan agar memperhatikan secara cermat rekam jejak calon yang nantinya diusulkan.
Pasalnya, calon Penjabat Gubernur Maluku yang kelak diusulkan harus memiliki rekam jejak baik dan tidak boleh tersandung kasus hukum.
Direktur Mollucas Corruption Watch (MCW), Hamid Fakaubun kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (25/11) mengatakan, pihaknya menyambut baik proses penjaringan calon Penjabat Gubernur namun DPRD Provinsi Maluku harus lebih hati-hati dalam mengusulkan tiga nama calon penjabat gubernur.
âKita berharap panja DPRD Maluku harus hati-hati sebab calon Penjabat Gubernur Maluku tidak boleh tersandung kasus korupsi dan masalah hukum,â tegas Fakaubun.
Dijelaskan, panitia penjaringan harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memverifikasi dan mentracking calon Penjabat Gubernur Maluku yang sedang tersandung masalah hukum, atau sementara dalam menjalani proses hukum.
Calon Penjabat Gubernur Maluku kata Fakaubun, harus bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak tersandung kasus korupsi atau sementara menjalani proses hukum.
âBelajar dari penetapan Pj Bupati Kepulauan Tanimbar yang sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus korupsi, akhirnya terjadi kekosongan dalam tubuh pemerintahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini yang tidak boleh terjadi di Pemprov,â jelasnya.
Selaku LSM yang konsen dalam isu-isu korupsi di Maluku, MCW menurut Fakaubun akan mengawal proses penjaringan calon penjabat gubernur yang nantinya diusulkan ke Kemendagri.
Jika Panja Gubernur Maluku membuka peluang kepada calon tersangka atau yang sedang tersandung kasus korupsi, maka MCW akan menyurati Kemendagri dan APH di Jakarta untuk memeriksa kembali dan menolak berkas calon Pj Gubernur Maluku yang diusulkan.
âTujuan kami itu mengawal dan memberikan masukan ini kepada panja agar kedepan siapun Penjabat Gubernur yang ditunjuk oleh Mendagri, tidak memiliki rekam jelek korupsi sebab akan berdampak pada kepemimpinan dalam tubuh pemerintahan,â bebernya.
Fakaubun menambahkan, pihaknya khawatirkan jika orang-orang yang memiliki rekam jejak korupsi atau tersandung masalah hukum yang ditunjuk, maka kedepan akan mewarisi perilaku koruptif kepada bawahannya, sekaligus meninggalkan legacy/warisan yang tidak baik di dalam pemerintahan. (S-20)