AMBON, Siwalimanews –Â Puluhan pedagang Pasar Mardika mengadu di DPRD Kota Ambon mempertanyaÂkan lapak-lapak milik mereka dibongkar.
Para pedagang langsung diterima Ketua Komisi Komisi II DPRD Kota Ambon, ChrisÂtianto Laturiuw di Ruang PariÂpurna Utama DPRD Kota Ambon, Kamis (23/2).
Usai pertemuan, Laturiuw kepada wartawan mengataÂkan, kedatangan para pedaÂgang untuk menyampaikan keberatan atas penghentian proses pembangunan lapak.
Dikatakan, jika itu diÂhenÂtikan, para Pedagang tentu tidak dapat berjualan dengan baik.
Untuk itu dijelaskan, bahÂwa ini dihentikan sementara, sampai ada pembahasan antar Provinsi dan juga Pemerintah Kota Ambon.
Laturiuw menegaskan, PeÂmerintah tidak berniat meÂnyengsarakan warganya senÂdiri. â Kami sudah bicarakan, pihak perusahaan juga dihaÂdirkan supaya bisa diatur secara bersama. Prinsipnya ini hanya seÂmentara, karena aktivitas di Terminal Mardika itu tidak bisa dihentikan juga, karena sangat membantu perÂputaran roda ekonomi di daerah ini,âujar Laturiuw.
Menurutnya, apa yang dilakukan tentu bertujuan mensejahterakan warga masyarakat di kota ini. Hanya saja soal porsi kewenangannya yang justru bertentangan aturan-aturan yang ada.
âKami harus menjamin bahwa masyarakat yang kami wakili di lemÂbaga ini. Tujuan kami memperÂjuangÂkan aspirasi mereka yang terpenting kami sampaikan teman-teman tahan hati sebentar untuk kegiatan memÂbangunnya, kita duduk bicara dan seÂcepat mungkin aktivitas perdagaÂngan bisa berjalan kembali,â tuÂturnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Mardika (APMA), Alham Valeo alias AL mengatakan, pihakÂnya telah mendapat jawaban atas keÂresahan pasca dihentikannya proÂses pembangunan tersebut. Bahwa ini hanya penghentian sementara.
âSeperti yang disampaikan bapak-bapak dewan, bahwa bukan diÂhentikan selamanya, tapi sementara, sambil menunggu adanya keputuÂsan setelah pemerintah bersama DPRD duduk bersama dengan PT. BPT. Dan tadi sudah diberikan jaÂminan bahwa ini secepatnya akan ada solusi,âujarnya.
Bentuk Panja
Menindaklanjuti persoalan di Terminal Mardika Ambon atas tindakan semena-mena PT. Bumi Perkasa Timur yang bongkar-bangun lapak-lapak dalam terminal, maka Komisi III DPRD Kota Ambon akan memÂbentuk Panitia Kerja (Panja).
âSetelah ini kami akan bentuk Panja untuk masalah ini, karena ini sangat serius. Dan nanti ada rapat lanÂjutan. Kami akan mengundang dari provinsi dan juga pihak peruÂsahaan, kita mau tahu dia ini siapa sampai beraninya dia bertindak tanpa ada koordinasi, terutama dengan Pemerintah Kota,â ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Margaretha Siahay.
Disamping proses pembangunan itu, lanjut dia, kini dihentikan seÂmentara sampai ada pembicaraan bersama antar Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku.
DPRD menegaskan, bahwa PeÂmerintah Kota akan tetap berpegang pada aturan soal kewenangan, sehiÂngga seharusnya ada koordinasi yang dilakukan tidak seenaknya bertindak, apalagi tindakan itu diÂlakukan oleh perusahaan yang tidak diketahui siapa dia.
âSiapa dia itu, padahal kami ini penyelanggara pemerintahan yang seharusnya juga tahu sebelum ada tindakan-tindakan seperti yang sudah dilakukan perusahaan itu. Kedepan harus dibijaki dalam forum resmi,â katanya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi III, Mouritz Tamaela mengÂungÂkapkan, ada beberapa poin reÂkomendasi yang dihasilkan dalam raÂpat ini, yakni sikap komisi meÂngecam aktivitas yang dilakukan oleh PT. Bumi Perkasa Timur dalam kawasan Terminal Mardika.
Karena menurutnya, tindakan yang dilakukan sudah keluar dari ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang peÂnyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, yang mana itu menjadi kewenangan Pemerintah Kota, dalam hal ini Kota Ambon.
Tindakan perusahaan tersebut tambahnya, telah melecehkan pemeÂrintah. Padahal, tindakan yang diÂambil oleh perusahaan itu, terhadap aset milik pemerintah dan pemerintah kota khususnya tidak tahu itu.
Hentikan Pembangunan
Pasca aksi demonstrasi sekaligus mogok masal yang dilakukan para Sopir Angkutan Umum di Kota Ambon, Pj. Walikota Ambon, Bodewin Wattimena akhirnya menghentikan sementara pembangunan lapak daÂlam kawasan Terminal Mardika Ambon.
Dan untuk memastikan itu, bersama Komisi II DPRD Kota Ambon, Kamis (23/2), Wattimena meninjau kondisi pasar dan juga Terminal Mardika.
âKehadiran kami bersama dengan komisi II ini, mau memastikan konÂdisi disini, pasca peristiwa kemarin, diÂmana Pemerintah dianggap meÂmainÂkan lelucuan, karena pembongÂkaran dan pembangunan kembali lapak ini. Yang mesti kita dudukan bersama, soal kewenangan, saya tidak mau dibenÂturkan dengan proÂvinsi,â katanya.
Wattimena berharap, penataan terminal dan juga pasar, baik oleh pemÂprov maupun Pemerintah Kota Ambon, bertujuan agar kawasan ini lebih bermartabat, lebih baik dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.
Diketahui, selain meninjau kondisi terminal dan pasar, Wattimena juga berdialog dengan pedagang untuk mengecek harga-harga bahan pokok, termasuk memantau pos keamanan yang telah dibangun oleh Polda Maluku jajaran. (S-25)