AMBON, Siwalimanews – Ketua DPD Perkumpulan PeÂngacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Maluku, Alfred Victor Tutupary, mengapresiasi langkah Direktorat Reserse KriÂminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Maluku dalam penanganan kaÂsus dugaan korupsi proyek Irigasi Bubi di Seram Bagian Timur.
Ia menyebut, langkah hukum ini sebagai wujud komitmen dalam menegakkan hukum yang transÂparan dan akuntabel serta memÂberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
âPenerbitan Surat PemberitaÂhuan Perkembangan Hasil PeÂnyelidikan (SP2HP) itu penting sebagai bentuk akuntabilitas dalam proses penyelidikan,âkata Alfred saat diwawancarai SiwaÂlima melalui telepon selulernya, Senin (14/4).
Ia menyampaikan sejumlah poin harapan dan evaluasi terhaÂdap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung yakni, keterbukaan informasi dan kecepatan penanganan.
Berkaitan dengan ini, bahwa pemberian SP2HP secara berÂkala sangat penting agar pelapor dan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai perkembangan kasus ini.
Ia juga menekankan bahwa proses penyelidikan harus berjaÂ-lan secara objektif, profesional, dan tidak berlarut-larut, mengingat besarnya nilai proyek dan dampaknya terhadap masyarakat.
Selain itu, pengumpulan bukti dan pemanggilan pihak terkait, penyidik harus segera mengumÂpulkan dokumen-dokumen penting seperti kontrak, laporan keuangan, serta hasil audit proyek guna memperkuat alat bukti.
âPemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek juga harus dilakukan secara independen tanpa intervensi politik ataupun kepentingan pribadi,âujarnya.
Tidak hanya itu, kejelasan status penyelidikan dan penegakan hukum, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan cukup bukti, maka kasus ini segera ditingkatkan ke tahap penyidikan.
âArtinya bahwa penegakan hukum harus dijalankan secara tegas dan adil, termasuk terhadap pejabat pemerintah maupun pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik korupsi itu,âcetusnya.
Dan yang terpenting adalah soal perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Dimana perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor dalam kasus ini agar tidak mengalami intimidasi atau tekanan. Aparat penegak hukum memiliki kewajiban menjamin keamanan setiap individu yang berkontribusi dalam mengungkap fakta-fakta hukum.
âSaya percaya bahwa dengan komitmen kuat dan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat sipil dan media, perkara ini dapat diusut secara tuntas. Penanganan kasus Tipikor ini menjadi indikator penting bagi tegaknya supremasi hukum di Maluku,â ujarnya.
Kasus dugaan korupsi proyek Irigasi Bubi sendiri kini menjadi perhatian publik, setelah diketahui bahwa proyek yang menelan anggaran Rp226,9 miliar itu diduga tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Diharapkan agar penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan terbuka demi keadilan dan pemulihan kerugian negara.
Terbitkan SP2HP
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku mulai menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi, pembaÂnguÂnan Bendungan dan Irigasi Bubi di Kecamatan Bula Barat.
Konon proyek milik Balai WilaÂ-yah Sungai Maluku tahun 2017-2020 yang ada di KabuÂpaten Seram Bagian Timur itu mangÂkrak, padahal anggaran Rp226,9 miliar sudah terkuras habis.
Gerak polisi ini dibuktikan dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)
Ditreskrimsus telah merespons dan menindaklanjuti laporan mereka dengan menerbitkan SP2HP bernomor B/4Gt/IV/RES.3.5./2025/Ditreskrimsus dari penyidik.
Berdasarkan SP2HP tersebut, Ditreskrimsus menyatakan akan melakukan proses penyelidikan guna menemukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kegiatan proyek tersebut.
Dengan dikeluarkannya SP2HP ini, menjadi suatu langkah awal yang serius dari Ditreskrimsus Polda Maluku. Tentu ini adalah sebuah informasi yang resmi. Olehnya itu patut diapresiasi langkah cepat ini
Proyek irigasi yang diduga berpotensi korupsi ini dilaporkan dua LSM ke Ditreskrimsus Polda Maluku yaitu, Lembaga Nanaku Maluku yang diketuai Usman Bugis dan LSM Rumah Muda Anti Korupsi yang dipimpin Fadel Rumakat melalui kuasa hukum mereka Muhammad Gurium.
Kasus ini disoroti karena berkaitan dengan pemanfaatan dana negara untuk proyek infrastruktur vital di wilayah timur Indonesia. (S-25)