SIWALIMA.id > Berita
Langkah Awal Tertibkan Tambang Ilegal Gunung Botak, Polisi Operasi Cipta Kondisi
Daerah , Headline | Jumat, 25 Juli 2025 pukul 00:05 WIT

AMBON, Siwalimanews – Langkah awal melakukan penertiban kawasan tambang ilegal Gunung Botak, Polres Buru menggelar operasi cipta kondisi

Operasi ini juga dilakukan untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan menindaklanjuti keresa­han masyarakat atas marak­nya peredaran bahan berba­haya dan beracun (B3) di ka­wasan tambang ilegal Gu­nung Botak.

Operasi ini digelar berda­sarkan Surat Perintah Kapol­res Buru AKBP Sulastri Su­kidjang Nomor: 814/VII/PAM 3.3./2025. Langkah ini juga merupakan kelanjutan rutinitas operasi dan tindak lanjut dari Surat Gubernur Maluku Nomor: 500.10. 2.3.1052. tanggal 19 Juni 2025,  ten­tang Penertiban  Wilayah Pertamba­ngan Gunung Botak Kabupaten Buru.

Selain itu, instruksi Bupati Buru Nomor: 660.3/1 tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Pelarangan Pe­redaran Bahan Berbahaya dan Mer­curi di Kabupaten Buru, yang men­jadi dasar koordinasi lintas sektor dalam mengatasi situasi di wilayah Gunung Botak (GB) dan sekitarnya.

“Operasi cipta kondisi akan ber­langsung sejak tanggal 23 hingga 31 Juli 2025 dengan sasaran utama, Pelabuhan Pelni Namlea,  Pelabuhan Feri Namlea dan Kaiely, serta sepu­taran wilayah tambang emas ilegal Gunung Botak,” jelas Kapolres kepada wartawan di sela-sela ope­rasi tersebut, Rabu (23/7).

Sasaran operasi ini kata kapolres, mencakup pengawasan, pemerik­saan dan penindakan terhadap per­edaran B3 yang selama ini merusak lingkungan hidup.

“Operasi cipta kondisi  berlang­sung Senin (21/7) subuh dimulai dari Dermaga Ferry Namlea dipimpin oleh saya sendiri, didampingi Wa­dansat Brimob AKBP Dennie And­reas Dharmawan dan Wakapolres Buru,  Kompol Akmil Djapa,” ucap kapolres

Operasi gabungan polisi dan Brimob ini juga dihadiri oleh Paminal Polda dan Intel Polda Maluku. Dari 9 truk dan puluhan mobil pribadi serta kendaraan umum yang dirazia tidak ditemukan B3. Yang ditemukan hanya dua buah badik dan 5 liter miras jenis sopi yang dikemas dalan plastik putih.

“Langkah ini adalah awal menuju pe­nertiban GB secara menyeluruh. Kami ingin menciptakan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus menekan po­tensi konflik serta kerusakan eko­logis yang lebih besar,” tegas Ka­polres.

Operasi ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari semua pihak, termasuk masyarakat setempat, guna menjaga ketertiban dan me­mastikan keberlanjutan lingkungan yang lebih sehat dan aman untuk generasi mendatang.

Merkuri Ancam

Guru Besar Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Prof Yustinus Malle, meminta pemerintah segera menertibkan aktivitas penambangan ilegal di Gunung Botak.

Ia memperingatkan, kegiatan ter­sebut telah mencemari lingkungan dengan logam berat merkuri dan sianida, dan jika dibiarkan, dapat berdampak sistemik terhadap ke­sehatan manusia dan ekosistem.

Peringatan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pencemaran Logam Berat Merkuri dan Sianida yang Berdam­pak Sistematik terhadap Kelang­sungan Hidup Manusia dan Ling­kungan” yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unpatti, bekerja sama dengan DPRD Provinsi Malu­ku di Rumah Rakyat, Karang Pan­jang, Ambon, Senin (21/7).

Menurut Malle, hasil penelitian timnya menunjukkan bahwa logam berat sudah ditemukan di tanah, tumbuhan, hewan, bahkan biota laut, meskipun dalam kadar yang masih tergolong rendah. Namun, ia mengingatkan bahwa situasi terse­but merupakan indikasi awal yang tidak boleh diabaikan.

“Penelitian kami membuktikan, merkuri telah mengkontaminasi eko­sistem. Belum terlambat untuk bertin­dak. Penertiban harus dilaku­kan agar penambangan bisa berjalan dengan teknologi yang benar, tanpa bahan berbahaya dan beracun,” ujarnya.

Malle menjelaskan, sejak lokasi tambang ditutup pada 2018, para penambang kembali beraktivitas sekitar tiga tahun kemudian karena tidak tersedia alternatif mata pen­caharian yang memadai. Kegiatan ilegal itu kemudian kembali memicu pencemaran yang menyebar luas ke lingkungan sekitar.

Pemodelan arus laut menunjukkan bahwa limbah tambang yang di­buang sembarangan dapat terbawa sedimen hingga ke perairan pesisir. Bahan seperti sinabar (biji merkuri) berpotensi menyebar ke kawasan pesisir dan merusak ekosistem laut.

“Dampaknya bukan hanya di laut. Limbah tambang masuk ke tanah, dimakan hewan, diserap tumbuhan, hingga akhirnya dikonsumsi manu­sia. Dari ayam, kambing, sampai sapi di wilayah tambang, semua berisiko terkontaminasi,” tambah Malle.

Pihaknya mendorong penerapan prinsip good mining practice agar kegiatan pertambangan tetap bisa dilakukan secara bertanggung ja­wab dan tidak merusak lingkungan.

Edukasi bagi masyarakat dan penambang mengenai bahaya mer­kuri dan sianida dinilai sangat pen­ting untuk mengurangi risiko pencemaran lebih lanjut.

“Kita perlu menambang dengan cara sehat. Jangan biarkan ilegal terus berlangsung, karena banyak penambang tidak paham bahaya merkuri dan sianida. Tugas kita memperingatkan dan menata agar dampaknya tidak meluas,” ujarnya.

Malle menegaskan, jika tidak segera diambil tindakan, maka dalam jangka panjang kontaminasi bahan berbahaya akan mengancam keta­hanan pangan, kesehatan masya­rakat, serta keberlanjutan ekosistem di wilayah Maluku.

Perintah Tertibkan

Kapolres Buru AKBP Sulastri Su­kidjang siap menjalankan keputusan Pemerintah Provinsi Maluku terkait penertiban kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak

Penegasan ini disampaikan Ka­polres Buru setelah mendapatkan perintah dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa untuk mener­tibkan kawasan tambang emas illegal Gunung Botak, karena berdam­pak buruk lingkungan, lingkungan, keamanan, dan keselamatan mas­yarakat.

Kapolres menegaskan, sebagai aparat penegak hukum, Polres Buru siap menjalankan perintah kapan saja sesuai arahan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini Gubernur Maluku.

“Prinsipnya kami siap. Kewena­ngan untuk mengeluarkan kebijakan penertiban ada di tangan Pemerintah Provinsi dan bila ada perintah, kami akan laksanakan,” tegas AKBP Sulastri Sukidjang kepada Siwalima di Namlea, Minggu, (20/7)

Kapolres menjelaskan, dirinya turut hadir dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam XVI/Pattimura, Bupati Buru, Dandim 1506/Namlea, para ketua dari 10 koperasi tambang, serta sejumlah instansi teknis lainnya.

Rapat tersebut berlangsung bebe­rapa waktu lalu di Kantor Gubernur Maluku dan secara khusus mem­bahas arah kebijakan pemerintah terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan Gunung Botak.

Menurut Kapolres, pertemuan itu memperlihatkan keseriusan Peme­rintah Provinsi dan jajaran Forko­pimda Maluku dalam mencari solusi menyeluruh dan berkelanjutan ter­hadap permasalahan yang terjadi di Gunung Botak.

Ia menegaskan kembali bahwa Polres Buru akan berada di garda depan bila sewaktu-waktu kebijakan penertiban mulai dijalankan.

Penegasan Gubernur Maluku untuk kembali menutup Gunung Botak juga disampaikan langsung di hadapan masyarakat dan pejabat daerah, saat acara peletakan batu pertama pembangunan RSUD Lala, Kamis 17 Juli 2025 lalu di Namlea.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur kembali menyampaikan bahwa penambangan ilegal di Gunung Botak tidak bisa dibiarkan karena berdampak buruk terhadap lingkungan, keamanan, dan kesela­matan masyarakat.

“Kami sebagai aparat siap men­dukung setiap langkah pemerintah. Kalau sudah ada perintah resmi, kami bergerak,” pungkas AKBP Sulastri.

Tutup GB

Sebelumnya Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat meninjau aktivitas RS Namlea, bertemu dengan korban terdampak racun sianida yang sementara dirawat di rumah sakit tersebut.

Melihat kondisi korban, gubernur langsung memberikan arahan kepa­da Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukijang untuk segera menutup tambang ilegal Gunung Botak.

“Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri korban yang dirawat karena terpapar sianida, karena aktivitas di Gunung Botak. Masa kita harus berdiam diri terhadap kondisi ini,” tegas Gubernur kepada wartawan di RS Namlea, usai pele­takan batu pertama RSUD Buru, Kamis (17/7).

Gubernur menegaskan, sebagai pemerintah baik provinsi maupun kabupaten yang adalah representasi negara, masa harus berdiam diri terhadap kejadian ini.

Oleh sebab itu, jika ada pihak-pihak yang menolak langkah pener­tiban Gunung Botak, maka itu patut pertanyakan motivasi mereka.

“Kalau ada tolak penertiban, ber­arti mereka menginginkan banyak korban berjatuhan. Mereka meng­inginkan lingkungan kita tercemar secara ekstrim dan berbahaya bagi hewan dan manusia serta lingku­ngan dan masa depan bukan cuma generasi hari ini, tapi generasi ke depan,” tegas gubernur.

Buru Tercemar

Gubernur mengaku, pencemaran merkuri dan asam sianida akibat aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak, telah mencapai titik ekstrim.

Pasalnya, berdasarkan hasil pene­litian terakhir, ditemukan bahwa, kawasan Kabupaten Buru sudah tercemar merkuri dan asam cianida dalam radius yang sangat luas dan kondisi yang sangat ekstrim.

“Ini sangat berbahaya sekali,” beber gubernur.

Menyikapi kondisi Buru seperti ini, kata gubernur, dirinya tidak bisa membiarkan praktek ilegal yang menimbulkan kehancuran lingku­ngan yang berdampak sangat buruk pada manusia dan lingkungan, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, air sungai, laut dan sebagainya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku tetap konsisten untuk me­nutup paksa aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak.

“Negara yang memiliki kuasa pertambangan. UUD 45, konstitusi memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai segala sumber daya yang ada dalam bumi ini. Bumi air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Tapi negara menghormati keberagaman masya­ra­kat adat. Hak hak ulayat juga di­hormati. Namun negara tidak boleh kalah, karena negara juga punya hak untuk mengatur,” tandas gubernur.

Dalam konteks Gunung Botak kata gubernur, diketahui banyak korban sudah berjatuhan, untuk itu pem­prov bersama aparat kepolisian dan TNI, akan menunjukan otoritas sebagai pemerintah untuk menutup aktibitas ilegal di Gunung Botak.

Soal teknis penertiban nanti, kata gubenrur, akan dipercayakan kepa­da pihak kepolisian, untuk mengatur bagaimana caranya menutup akti­vitas di Gunung Botak.

“Kalau pasokan cianida dan merkuri ditutup kan tidak akan ada hasilnya. Mereka mau olah pakai apa. Kalau penadah emas ditertib­kan, mereka mau jual ke mana,” tandas gubernur. (S-06/S-15)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps