AMBON, Siwalimanews – Langkah awal melakukan penertiban kawasan tambang ilegal Gunung Botak, Polres Buru menggelar operasi cipta kondisi
Operasi ini juga dilakukan untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan menindaklanjuti keresaÂhan masyarakat atas marakÂnya peredaran bahan berbaÂhaya dan beracun (B3) di kaÂwasan tambang ilegal GuÂnung Botak.
Operasi ini digelar berdaÂsarkan Surat Perintah KapolÂres Buru AKBP Sulastri SuÂkidjang Nomor: 814/VII/PAM 3.3./2025. Langkah ini juga merupakan kelanjutan rutinitas operasi dan tindak lanjut dari Surat Gubernur Maluku Nomor: 500.10. 2.3.1052. tanggal 19 Juni 2025, tenÂtang Penertiban Wilayah PertambaÂngan Gunung Botak Kabupaten Buru.
Selain itu, instruksi Bupati Buru Nomor: 660.3/1 tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Pelarangan PeÂredaran Bahan Berbahaya dan MerÂcuri di Kabupaten Buru, yang menÂjadi dasar koordinasi lintas sektor dalam mengatasi situasi di wilayah Gunung Botak (GB) dan sekitarnya.
âOperasi cipta kondisi akan berÂlangsung sejak tanggal 23 hingga 31 Juli 2025 dengan sasaran utama, Pelabuhan Pelni Namlea, Pelabuhan Feri Namlea dan Kaiely, serta sepuÂtaran wilayah tambang emas ilegal Gunung Botak,â jelas Kapolres kepada wartawan di sela-sela opeÂrasi tersebut, Rabu (23/7).
Sasaran operasi ini kata kapolres, mencakup pengawasan, pemerikÂsaan dan penindakan terhadap perÂedaran B3 yang selama ini merusak lingkungan hidup.
âOperasi cipta kondisi berlangÂsung Senin (21/7) subuh dimulai dari Dermaga Ferry Namlea dipimpin oleh saya sendiri, didampingi WaÂdansat Brimob AKBP Dennie AndÂreas Dharmawan dan Wakapolres Buru, Kompol Akmil Djapa,â ucap kapolres
Operasi gabungan polisi dan Brimob ini juga dihadiri oleh Paminal Polda dan Intel Polda Maluku. Dari 9 truk dan puluhan mobil pribadi serta kendaraan umum yang dirazia tidak ditemukan B3. Yang ditemukan hanya dua buah badik dan 5 liter miras jenis sopi yang dikemas dalan plastik putih.
âLangkah ini adalah awal menuju peÂnertiban GB secara menyeluruh. Kami ingin menciptakan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus menekan poÂtensi konflik serta kerusakan ekoÂlogis yang lebih besar,â tegas KaÂpolres.
Operasi ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari semua pihak, termasuk masyarakat setempat, guna menjaga ketertiban dan meÂmastikan keberlanjutan lingkungan yang lebih sehat dan aman untuk generasi mendatang.
Merkuri Ancam
Guru Besar Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Prof Yustinus Malle, meminta pemerintah segera menertibkan aktivitas penambangan ilegal di Gunung Botak.
Ia memperingatkan, kegiatan terÂsebut telah mencemari lingkungan dengan logam berat merkuri dan sianida, dan jika dibiarkan, dapat berdampak sistemik terhadap keÂsehatan manusia dan ekosistem.
Peringatan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk âPencemaran Logam Berat Merkuri dan Sianida yang BerdamÂpak Sistematik terhadap KelangÂsungan Hidup Manusia dan LingÂkunganâ yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unpatti, bekerja sama dengan DPRD Provinsi MaluÂku di Rumah Rakyat, Karang PanÂjang, Ambon, Senin (21/7).
Menurut Malle, hasil penelitian timnya menunjukkan bahwa logam berat sudah ditemukan di tanah, tumbuhan, hewan, bahkan biota laut, meskipun dalam kadar yang masih tergolong rendah. Namun, ia mengingatkan bahwa situasi terseÂbut merupakan indikasi awal yang tidak boleh diabaikan.
âPenelitian kami membuktikan, merkuri telah mengkontaminasi ekoÂsistem. Belum terlambat untuk bertinÂdak. Penertiban harus dilakuÂkan agar penambangan bisa berjalan dengan teknologi yang benar, tanpa bahan berbahaya dan beracun,â ujarnya.
Malle menjelaskan, sejak lokasi tambang ditutup pada 2018, para penambang kembali beraktivitas sekitar tiga tahun kemudian karena tidak tersedia alternatif mata penÂcaharian yang memadai. Kegiatan ilegal itu kemudian kembali memicu pencemaran yang menyebar luas ke lingkungan sekitar.
Pemodelan arus laut menunjukkan bahwa limbah tambang yang diÂbuang sembarangan dapat terbawa sedimen hingga ke perairan pesisir. Bahan seperti sinabar (biji merkuri) berpotensi menyebar ke kawasan pesisir dan merusak ekosistem laut.
âDampaknya bukan hanya di laut. Limbah tambang masuk ke tanah, dimakan hewan, diserap tumbuhan, hingga akhirnya dikonsumsi manuÂsia. Dari ayam, kambing, sampai sapi di wilayah tambang, semua berisiko terkontaminasi,â tambah Malle.
Pihaknya mendorong penerapan prinsip good mining practice agar kegiatan pertambangan tetap bisa dilakukan secara bertanggung jaÂwab dan tidak merusak lingkungan.
Edukasi bagi masyarakat dan penambang mengenai bahaya merÂkuri dan sianida dinilai sangat penÂting untuk mengurangi risiko pencemaran lebih lanjut.
âKita perlu menambang dengan cara sehat. Jangan biarkan ilegal terus berlangsung, karena banyak penambang tidak paham bahaya merkuri dan sianida. Tugas kita memperingatkan dan menata agar dampaknya tidak meluas,â ujarnya.
Malle menegaskan, jika tidak segera diambil tindakan, maka dalam jangka panjang kontaminasi bahan berbahaya akan mengancam ketaÂhanan pangan, kesehatan masyaÂrakat, serta keberlanjutan ekosistem di wilayah Maluku.
Perintah Tertibkan
Kapolres Buru AKBP Sulastri SuÂkidjang siap menjalankan keputusan Pemerintah Provinsi Maluku terkait penertiban kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak
Penegasan ini disampaikan KaÂpolres Buru setelah mendapatkan perintah dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa untuk menerÂtibkan kawasan tambang emas illegal Gunung Botak, karena berdamÂpak buruk lingkungan, lingkungan, keamanan, dan keselamatan masÂyarakat.
Kapolres menegaskan, sebagai aparat penegak hukum, Polres Buru siap menjalankan perintah kapan saja sesuai arahan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini Gubernur Maluku.
âPrinsipnya kami siap. KewenaÂngan untuk mengeluarkan kebijakan penertiban ada di tangan Pemerintah Provinsi dan bila ada perintah, kami akan laksanakan,â tegas AKBP Sulastri Sukidjang kepada Siwalima di Namlea, Minggu, (20/7)
Kapolres menjelaskan, dirinya turut hadir dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam XVI/Pattimura, Bupati Buru, Dandim 1506/Namlea, para ketua dari 10 koperasi tambang, serta sejumlah instansi teknis lainnya.
Rapat tersebut berlangsung bebeÂrapa waktu lalu di Kantor Gubernur Maluku dan secara khusus memÂbahas arah kebijakan pemerintah terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan Gunung Botak.
Menurut Kapolres, pertemuan itu memperlihatkan keseriusan PemeÂrintah Provinsi dan jajaran ForkoÂpimda Maluku dalam mencari solusi menyeluruh dan berkelanjutan terÂhadap permasalahan yang terjadi di Gunung Botak.
Ia menegaskan kembali bahwa Polres Buru akan berada di garda depan bila sewaktu-waktu kebijakan penertiban mulai dijalankan.
Penegasan Gubernur Maluku untuk kembali menutup Gunung Botak juga disampaikan langsung di hadapan masyarakat dan pejabat daerah, saat acara peletakan batu pertama pembangunan RSUD Lala, Kamis 17 Juli 2025 lalu di Namlea.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur kembali menyampaikan bahwa penambangan ilegal di Gunung Botak tidak bisa dibiarkan karena berdampak buruk terhadap lingkungan, keamanan, dan keselaÂmatan masyarakat.
âKami sebagai aparat siap menÂdukung setiap langkah pemerintah. Kalau sudah ada perintah resmi, kami bergerak,â pungkas AKBP Sulastri.
Tutup GB
Sebelumnya Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat meninjau aktivitas RS Namlea, bertemu dengan korban terdampak racun sianida yang sementara dirawat di rumah sakit tersebut.
Melihat kondisi korban, gubernur langsung memberikan arahan kepaÂda Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukijang untuk segera menutup tambang ilegal Gunung Botak.
âSaya menyaksikan dengan mata saya sendiri korban yang dirawat karena terpapar sianida, karena aktivitas di Gunung Botak. Masa kita harus berdiam diri terhadap kondisi ini,â tegas Gubernur kepada wartawan di RS Namlea, usai peleÂtakan batu pertama RSUD Buru, Kamis (17/7).
Gubernur menegaskan, sebagai pemerintah baik provinsi maupun kabupaten yang adalah representasi negara, masa harus berdiam diri terhadap kejadian ini.
Oleh sebab itu, jika ada pihak-pihak yang menolak langkah penerÂtiban Gunung Botak, maka itu patut pertanyakan motivasi mereka.
âKalau ada tolak penertiban, berÂarti mereka menginginkan banyak korban berjatuhan. Mereka mengÂinginkan lingkungan kita tercemar secara ekstrim dan berbahaya bagi hewan dan manusia serta lingkuÂngan dan masa depan bukan cuma generasi hari ini, tapi generasi ke depan,â tegas gubernur.
Buru Tercemar
Gubernur mengaku, pencemaran merkuri dan asam sianida akibat aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak, telah mencapai titik ekstrim.
Pasalnya, berdasarkan hasil peneÂlitian terakhir, ditemukan bahwa, kawasan Kabupaten Buru sudah tercemar merkuri dan asam cianida dalam radius yang sangat luas dan kondisi yang sangat ekstrim.
âIni sangat berbahaya sekali,â beber gubernur.
Menyikapi kondisi Buru seperti ini, kata gubernur, dirinya tidak bisa membiarkan praktek ilegal yang menimbulkan kehancuran lingkuÂngan yang berdampak sangat buruk pada manusia dan lingkungan, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, air sungai, laut dan sebagainya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku tetap konsisten untuk meÂnutup paksa aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak.
âNegara yang memiliki kuasa pertambangan. UUD 45, konstitusi memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai segala sumber daya yang ada dalam bumi ini. Bumi air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Tapi negara menghormati keberagaman masyaÂraÂkat adat. Hak hak ulayat juga diÂhormati. Namun negara tidak boleh kalah, karena negara juga punya hak untuk mengatur,â tandas gubernur.
Dalam konteks Gunung Botak kata gubernur, diketahui banyak korban sudah berjatuhan, untuk itu pemÂprov bersama aparat kepolisian dan TNI, akan menunjukan otoritas sebagai pemerintah untuk menutup aktibitas ilegal di Gunung Botak.
Soal teknis penertiban nanti, kata gubenrur, akan dipercayakan kepaÂda pihak kepolisian, untuk mengatur bagaimana caranya menutup aktiÂvitas di Gunung Botak.
âKalau pasokan cianida dan merkuri ditutup kan tidak akan ada hasilnya. Mereka mau olah pakai apa. Kalau penadah emas ditertibÂkan, mereka mau jual ke mana,â tandas gubernur. (S-06/S-15)