AMBON, Siwalimanews –Â Sebanyak 90 unit ruko yang dibangun oleh PT Jiku Pasaraya di kawasan pesisir Rumahtiga terancam dibongkar Penjabat Walikota Ambon, Bodewin WattiÂmena karena telah melanggar aturan.
Pasalnya, kawasan pesisir Rumahtiga, Kecamatan Teluk Ambon merupakan kawasan lindung yang tidak boleh dibangun ruko, dimana Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas PUPR telah melaÂrang pembangunan ruko diwilaÂyah tersebut, bahkan pihak peruÂsahaan pun tak mengantongi izin baik Upaya Pengelolaan LingkuÂngan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Analisis mengenal dampak lingkungan hidup (Amdal). NaÂmun perusahaan membandel dan tak menghindahkan larangan tersebut.
Alhasilnya, dihadapan KomiÂsaris PT. Jiku Pasaraya Segara, Arief Tjitro Kusuma, Wattimena meÂnegaskan, jika pihak peruÂsahaan masih membandel deÂngan melakukan aktivitas dalam bentuk apapun di lokasi proyek tanpa izin satupun, maka PeÂmerintah Kota akan mengambil langkah tegas, yaitu merobohkan seluruh unit ruko tersebut.
âSiapa yang tidak mau kalau ini bertujuan baik, tapi ya harus ada izinnya. Dengan itu Pemerintah Kota meminta agar pihak perusaÂhaan, menghentikan proses pemÂbaÂngunan saat ini,âtegas WattiÂmena.
Dijelaskan, segala bentuk proÂses pembangunan di kota ini, harus mengantongi ijin. Baik untuk.pembangunan rumah pribadi, apalagi pengusaha yang membangun tempat usaha.
âMembangun sesuatu di kota ini, mesti ada izin mendirikan banguÂnan yang dikeluarkan oleh dinas tekÂnis PUPR dan, DLHP Provinsi dan juga DKP, karena ini di aeral pantai. kita tentu berharap, bahwa semua warga kota terutama para penguÂsaÂha yang ingin mengemÂbangkan usaÂhanya, melakukan proses pemÂbangunan harus memiliki izin, baru bisa dilakukan,â tutur Wattimena.
Kata dia, yang terjadi saat ini bahwa perusahaan bersangkutan telah mendirikan bangunan, bahkan cukup banyak tetapi izinnya tidak ada. Untuk itu, pihaknya meminta, agar tidak ada aktivitas apapun, sampai pihak perusahaan kembali berproses soal perizinan.
Disinggung bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan lindung, Wattimena menjelaskan, bahwa proses perizinan itu melewati proses dan persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga nantinya akan dilihat untuk RT/RW dan juga Rencana Detail Tata Ruang (RDTL).
âKita sudah punya RDTL, itu yang mesti diikuti kalau peruntukannya ini untuk sepadan pantai, memang tidak bisa dibangun, tapi kalau peruntukannya untuk pemukiman atau sarana prasarana publik, bisa bibangun,â katanya.
Sementara itu, terkait izin lingkungan, Kepala Dinas LingkuÂngan Hidup dan Persampahan Provinsi Maluku, Cornelis Syauta menjelaskan, pada prinsipnya, pemerintah mendukung investasi yang dilayakan jika bertujuan baik. Namun itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
âDan kami sudah sampaikan, tolong koordinasi dengan Pemprov Provinsi dan juga Dinas Kelautan dan Perikanan untuk kita melihat kembali, penempatan pesisir yang sudah dibuat. Kalau memang ini sesuai dengan tata ruang, ya kita memberikan izin tapi kalau tidak, berarti tidak bisa. solusinya seperti itu,â tandasnya.
Tak Miliki Izin
Dinas Kelautan dan Perikanan ProÂvinsi Maluku menghentikan seÂmentara pembangunan talud penaÂhan ombak untuk proyek ruko di kaÂwaÂsan pesisir Pasar RumahÂtiga, KeÂcamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.
Pasalnya, PT. Jiku Pasaraya yang akan membangun sebanyak 90 unit ruko di wilayah pesisr Pasar Rumahtiga tersebut, ternyata belum memiliki izin lingkungan, baik Upaya Pengelolaan LingkuÂngan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Analisis mengenal dampak lingkungan hidup (Amdal).
Proses penimbunan di kawasan pesisir pantai rumahtiga, hingga pemÂbangunan talud itu tidak memiÂliki izin lingkungan sama sekali dari Dinas Kelautan dan PeriÂkanan dan Juga Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Provinsi Maluku.
Kepala Dinas Kelautan dan PeriÂkanan Provinsi Maluku, Erawain Asikin mengaku heran perusahaan tersebut bisa memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan ruko, sementara izin lingkungan, baik UKL, UPL, AMDAL dan lainnya, tidak ada.
âKita sudah pasang palang papan larangan membangun, ini khusus untuk areal timbunan ya, untuk pembangunan talud. Kita tidak urus yang bangunan di darat (ruko), sesuai kewenangan kita yang areal laut, area timbunan itu, itu sudah dihentikan. Tapi mekanisme pengurusan izin itu mestinya izin dari kita itu ada dulu, atau dari DLHP juga, baru IMB nya bisa keluar,â terang Asikin kepada Siwalima, Rabu (22/3) kemarin,
Faktanya, IMB dikeluarkan Dinas PUPR Kota Ambon untuk peruÂsahaan tanpa adanya izin DKP maupun DLHP. âCoba dicek ke dinas (Dinas PUPR-red) yang mengeluarkan IMB,âkatanya.
Disatu sisi, meski sudah ada paÂpan larangan untuk tidak melakuÂkan pembangunan talud sampai pengurusan izin, namun pihak peÂrusahaan terus melakukan pemÂbangunan talud tersebut, bahkan saat ini sudah sampai pada tahap timbunan atas talud.
Terkait hal itu, Asikin meneÂgaskan, akan meninjau kembali lokasi untuk menghentikan pembaÂngunan areal timbunan.
âNanti saya minta staf turun mengecek lagi. Itu kita sudah larang, mestinya tidak ada pekerÂjaan lanjutan sebelum ada izin. Kita sudah minta perusahaan urus izinnya dulu,âujar Asikin.
Sudah Ditolak
Terpisah, Kepala Dinas PekerÂjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon, Melianus Latuihamallo mengaku, bangunan ruko di pesisir pantai Rumahtiga, milik PT. Jiku Pasaraya tidak ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Kadis menegaskan, proyek tersebut telah ditutup atau dihenÂtikan pekerjaannya sejak Tahun 2022 lalu.
âPerusahaan tidak ada izin memÂbangun, itu sudah kita tutup sejak 2022 lalu,âujarnya Latuihamallo kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (23/3).
Kadis menjelaskan, pada TaÂnggal 26 Oktober 2022, PT Jiku Pasaraya Segara (JPS) memaÂsukan permohonan informasi ruang di lokasi Rumahtiga untuk pembangunan pasar. Dan pada Tanggal 2 November 2022 Dinas PUPR menindaklanjuti permohoÂnan tersebut dengan menerbitkan surat keterangan kesesuaian ruang yang menginformasikan bahwa, lokasi tersebut masuk dalam kawasan lindung, yaitu sempadan pantai.
âSelanjutnya oleh petugas pengÂawasan IMB dilakukan peninjauan lapangan ke lokasi pasar itu, ternyata dilokasi telah terbangun pasar dengan beberapa unit toko utk disewakan. Karena dibangun tanpa Izin, maka petugas kami memasang tanda dilarang memÂbaÂngun di lokasi pembangunan itu,âungkap kadis.
Selanjutanya, Dinas PUPR kemudian mengundang pihak PT. JPS, Dinas Indag, Dinas LHP, pihak desa juga Satpol PP untuk membahas temuan lapangan pada rapat Tanggal 8 November 2022. Dimana rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk ditindaklanjuti oleh PT.JPS yaitu, menghentikan pembangunan dan mendaftarkan permohonan lewat prosedur Online Singlr Submission (OSS) untuk mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
âJadi jika PKKPR disetujui, maka dapat dilanjutkan dengan penguÂrusan IMB di PUPR. Dan PT.JPS kemudian mendaftarkan permohoÂnan PKKPR melalui OSS dan Tanggal 17 Februari 2023, Kantor Pertanahan Ambon mengeluarkan pertimbangan teknis yang diposÂting di Sistim OSS pada Tanggal 22 Februari 2023, yang intinya menyaÂtakan bahwa, jenis kegiatan yang dimohonkan oleh PT. JPS tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon,âtutur Kadis.
Karena itu perlu dilanjutkan dengan pembahasan di Rapat Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kota Ambon. Dimana rapat FPRD dilaksanakan Tanggal 15 Maret 2023, untuk membahas hasil Kantor Pertanahan Kota Ambon. Dan intinya, pembangunan itu tidak dapat dilanjutkan. Sehingga telah dihentikan pembangunannya.
Namun faktanya, hingga Tanggal 21 Maret 2023 kemarin, pekerjaan terhadap bangunan ruko tersebut masih berlanjut oleh pihak perusahaan.(S-25)