AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan TingÂgi Maluku didorong untuk segera meÂngÂusut pemberian remunerasi bagi direksi dan komiÂsaris PT Bank MaÂluku Malut yang diduga melanggar aturan.
Pasalnya, pemberian remunerasi sejak tahun 2021 hingga 2023 terÂnyata tidak dilakukan atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Hal ini ditemukan ketika Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaÂwasan, alhasil oleh OJK menguÂsulkan agar dikeluarkan Circular Letter agar disetujui oleh seluruh peÂmeÂgang saham.
Usulkan OJK itu kemudian dilakÂsanakan oleh pihak direksi Bank Maluku Malut, sehingga terbitlah Circular Letter, namun penerbitan Circular Letter dinilai oleh sejumlah pakar hukum tidak bisa berlaku surut ke belakang, sehingga dinilai telah melanggar aturan hukum.
Praktisi Hukum, Marnex Salmon kepada Siwalima di Pengadilan NeÂgeri Ambon, Rabu (13/9) mengÂungÂkapkan, langkah yang ditempuh dengan tidak mengindahkan RUPS namun kewenangan Circular Letter, tidak sejalan dengan nilai dan stanÂdar Good Corporate System serta berÂtentangan dengan aturan perÂundang undangan dan peraturan OJK.
âMestinya ada satu pertanggungÂjawaban dan keterbukaan publik dari pihak Bank Maluku Malut sebagai upaya menjaga agar tidak ada kerugian negara maupun dampak negatif terhadap sektor ekonomi dan keuangan daerah ini, bukan malah membuat masalah yang berujung terjadinya penyimÂpangan dan terkesan tabrak aturan,â paparnya.
Pemberian remunerasi di luar RUPS adalah tidak dibenarkan, karena RUPS memiliki kewenaÂngan penuh dan keputusan terÂtinggi, sehingga Circular Letter tidak bisa berlaku surut atas kebijakan yang sudah dilakukan atau sudah terjadi.
Karena itu, dia meminta Kejati Maluku untuk segera mengusut kasus ini, jangan hanya dia dan membiarkannya berlarut-larut.
âJangan kita biarkan dan diamÂkan kasus ini berlarut-larut, harus ada penyelesaian secara hukum. Oleh karena itu kami mendesak adanya langkah hukum oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku untuk mengusut kasus ini,â pintanya.
Kata Marnix, ada indikasi perÂbuatan melawan hukum atas pemÂberian remunerasi Bank Maluku Malut dengan penyalahgunaan wewenang, dan indikasi perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara.
âPemberian remunerasi Bank Maluku Malut diduga telah meÂnyalahi aturan karena tidak melaksanakan RUPS,â ujarnya.
OJK Juga Bertanggung jawab
Seperti diberitakan sebelumnya, solusi penerbitan circular letter yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan kepada Direksi Bank Maluku-Malut dinilai sebagai solusi yang tidak sesuai dengan aturan.
Akademisi Hukum Unidar, Rauf Pellu menjelaskan UU Nomor 21 Tahun 2011Â Tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenaÂngan untuk melakukan pengawaÂsan terhadap lembaga pembiaÂyaan didalamnya perbankan.
Kewenangan tersebut, lanjut Pellu secara tegas memberikan ruang bagi OJK untuk ikut menyelesaikan persoalan yang dihadapi perbankan termasuk yang terjadi di Bank Maluku-Malut.
Namun, solusi yang diberikan keÂpada bank yang bermasalah haÂrus sesuai dengan aturan yang berÂlaku, bukan sebaliknya meleÂgalÂkan perbuatan yang telah terjadi.
âPenerbitan circular letter itu berlaku ke depan bukan berlaku ke belakang. Jadi kalau OJK memÂberikan saran agar direksi Bank Maluku-Malut menerbitkan circular letter untuk menutupi kesalahan yang sudah dilakukan maka itu salah,â tegas Pellu saat diwawanÂcarai Siwalima, Selasa (12/9) melalui sambungan selulernya.
Menurutnya kewenangan OJK untuk memperbaiki tata kelola perbankan yang secara adminiÂstrasi mungkin saja dianggap bermasalah oleh OJK, sehingga solusi seperti demikian dapat diberikan tetapi tidak boleh menutupi kesalahan direksi.
Pellu menegaskan, ketika OJK melakukan pengawasan terhadap Bank Maluku-Malut dan ditemukan pelanggaran maka mestinya ditindaklanjuti melalui penyidikan oleh penyidik OJK.
âOJK itu kan punya penyidik mestinya kalau ada temuan pelanggaran yang dilakukan diÂreksi maka harus diproses hukum, bukan sebaliknya menyarankan agar dibuat persetujuan pemeÂgang saham melalui circular. Ini kan salah,â paparnya.
Karena itu menurut Pellu, OJK harus juga bertanggung jawab terhadap penerbitan circular letter oleh direksi Bank Maluku-Malut sebab tanpa solusi itu direksi tidak mungkin mengambil tindakan untuk mengedarkan kepada seluruh pemegang saham.
âSebagai lembaga pengawas, OJK harus bertanggung jawab juga sebab solusi circular itulah yang menjadi awal masalah di Bank Maluku-Malut. Coba kalau proses hukum saja kan tidak terjadi dinamika seperti ini. Jadi KeÂjaksaan harus berani untuk meminta pertanggung jawaban OJK,â ujarnya. (S-20)