SIWALIMA.id > Berita
Lagi-lagi, Ada Nama Jaksa di Kasus Korupsi
Headline , Hukum | Kamis, 11 September 2025 pukul 23:24 WIT

JUMAT (5/9) pekan kemarin, pasangan suami istri yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Dobo, Kepulauan Aru, “bernyanyi” perihal suap yang diberikan kepada oknum jaksa.

Modusnya, peme­rasan dengan imba­lan kasusnya bakal ditutup. Tak tanggung-tanggung, nilainya ham­pir satu miliar rupiah.

Adalah terpidana Aloysius Lily alias Cong dan Raden Ajeng Windasari Kusnaeni alias Win, terpidana TPPO, yang lantang bersuara tentang perlakuan buruk oknum jaksa.

Di hadapan Faisal, Kasi Intel Ke­jari Aru, dan Kasi Datun, Megi Salay, disaksikan Kepala Lapas Kelas III Dobo, Yan Lessi, dua terpidana ini mengaku memberi uang sebesar Rp925 juta, kepada Kejari Aru saat itu, Muhammad Novel dan Iskandar Muda Harahap yang kala itu menjabat sebagai Kasi Pidum.

Uang dalam jumlah besar itu di­setorkan mereka dalam tiga tahap ke Rinto, salah satu pengusaha lo­kal yang bergaul karib dengan jaksa. Konon Rinto diminta Iskandar Muda Harahap untuk mengambil uangnya di Cong.

“Uang itu dikasi dua kali melalui koko Rinto Ang, yang merupakan orang dekatnya pak Iskandar Muda masing-masing Rp250 juta, oleh suami saya, Cong. Kemudian keti­ga saya serahkan lagi Rp300 juta, katanya untuk pak Kajari Muham­mad Novel dan disuruh letakan di jok mobil hitam milik kejaksaan, di parkiran kantor Kejaksaan (Nege­ri), di situ ada CCTV jadi disilahkan periksa saja,” tutur Win.

Selain Rp800 juta tadi, Win bilang, mereka juga diwajibkan mem­bayar uang jaminan dua karyawannya Rp75 juta dan mami Rp50 juta. Saya sendiri yang serahkan kepada oknum jaksa di ruang zoom, Kejaksaan (Negeri), tepatnya disamping pos penja­gaan,” beber Win.

Kejaksaan penipu karena di situ tempatnya jaksa kotor. Kenapa, karena dengan mudah mereka para oknum jaksa memakai jaba­tannya untuk bodoh-bodohi mas­yarakat,” kesal Win.

Saat ini Muhammad Novel sudah dimutasikan ke Balai diklat Ke­jaksaan Agung, di Jakarta, sedang­kan Iskandar Muda Harahap di­geser ke Kejaksaan Negeri Pa­dang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.

Berlebel PPSD

Di Ambon, ada oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi Maluku, yang terang-terangan menggunakan instrumen Pengawal Proyek Stra­tegis Daerah (PPSD), untuk cari untung.

Entitas itu seakan menjadi legiti­masi mereka untuk menekan instansi teknis dimulai dari proses lelang, hingga pengumuman pe­me­nangnya.

Anehnya, proyek-proyek yang diawasi oleh jaksa dengan lebel tim PPSD, justru paling kental dugaan korupsinya.

Semestinya, dengan adanya ke­terlibatan jaksa dalam penga­wasan proyek secara langsung, akan meminimalisir bahkan meni­hilkan potensi korupsi.

Ambil misal pada proyek Jalan Danar-Tetoat, di Kabupaten Maluku Tenggara, tahun anggaran 2023.

Dalam penyidikan yang dilaku­kan penyidik Ditreskrimsus, mun­cul dugaan bahwa sebagian dari dana proyek senilai Rp7,2 miliar tersebut mengalir ke oknum Kejaksaan Tinggi Maluku.

Nama oknum jaksa itu mencuat, saat dilakukan pemeriksaan terha­dap beberapa saksi dalam kasus tersebut. Salah satunya adalah pelaksana proyek yang juga kontraktor, Novi Pattirane.

Sumber Siwalima di Polda Ma­luku menyebutkan, dalam peme­riksaan beberapa waktu lalu, Novi memberikan keterangan rinci terkait aliran dana proyek yang dinilai amburadul itu, termasuk siapa saja yang ikut menikmatinya.

Sumber itu bilang, Novi menye­but ada aliran dana yang engalir ke kejaksaan, tepatnya kepada oknum jaksa yang tergabung dalam tim PPSD di Kejati Maluku.

“Dalam pemeriksaan, Novi me­nyampaikan bahwa ada dana yang juga masuk ke pihak kejaksaan yang tergabung dalam tim PPSD proyek tersebut,” ujar sumber yang minta namanya tidak ditulis, Rabu (18/6) siang.

Masih menurut sumber itu, ok­num jaksa tersebut berinisial RM. “Dalam pemeriksaan, Novi me­ngaku bahwa ada dana yang juga masuk ke pihak kejaksaan yang berinisial RM,” bebernya.

Belakangan, Novi diketahui telah mencabut berita acara pemerik­saan yang menyebut nama jaksa tadi. “Dalam BAP terbaru, nama RM sekarang sudah hilang,” ujar sumber itu.

Dibantah Jaksa

Humas Kajati Maluku Ardy yang dikonfirmasi Rabu (18/6) mene­gaskan, informasi aliran uang dari proyek jalan Danar-Tetoat ke oknum jaksa di Kejati Maluku, itu tak benar adanya alias hoax.

“Untuk aliran uang yang dituding mengalir ke oknum jaksa RM itu hoax,” ungkap Ardy.

Pernyataan itu kata Ardy, setelah dia mengkonfirmasi langsung perihal tudingan tersebut ke RM.

“Yang bersangkutan mengaku saat dikonfirmasi itu bahwa, infor­masi atau tudingan itu tak men­da­sar,” tutur Ardy mengutip ucapan RM.

Dalam penelusuran Siwalima, inisial RM yang saat ini bertugas di Kejaksaan Tinggi Maluku meng­arah kepada Ruslan Marasabessy, yang kini menjabat sebagai Kepala Seksi Pengamanan Pembangu­nan Strategis Bidang Intelijen, di Kejati Maluku, sejak Desember 2023 lalu. Jabatan tersebut meru­pa­kan bagian penting dalam peng­awalan proyek strategis daerah dan nasional di wilayah Maluku.

Kepada Siwalima melalui pesan WhatsApp, Marasabessy enggan memberi keterangan panjang, de­ngan alasan aturan yang berlaku di korps Adhyaksa harus keluar melalui satu pintu saja, yakni melalui Kasi Penerangan Hukum dan Humas.

“Mengenai informasi kegiatan ke­jaksaan maupun lainnya, lang­sung ke Kasi Penkum saja, karena in­for­masi yang keluar cuma satu pin­tu lewat Kasi Penkum,” tulisnya melalui pesan WhatsApp, Rabu (18/6).

Terbaru, ada pula oknum jaksa terlibat dalam proyek yang sarat masalah, yaitu pembangunan gedung Seminari KPA Xaverianum, di Dusun Airlouw, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

Proyek yang dibiayai APBN sebe­sar Rp14.853.000.000, belum di­gu­nakan lantaran gedung tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai perencanaan yang diusulkan oleh Keuskupan Amboina.

Padahal anggaran yang diku­curkan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Ba­ngu­nan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Wilayah Maluku itu bernilai jumbo.

Pantauan Siwalima di lokasi pembangunan gedung seminari, Selasa (9/9) pagi, terlihat sepi. Hanya ada dua gedung yang berdiri kokoh masing-masing memiliki dua lantai.

Gedung utama yang berlantai dua, berada di sisi sebelah kiri. Dari depan tampak logo Kemen­terian PU, dengan pagar jalan ma­suk yang sempit dan tidak tertata dengan baik.

Teras gedung juga terlihat ku­sam dengan pengerjaan yang asal-asalan tanpa keramik. Terlihat rembesan air di sejumlah dinding bangunan.

Sedangkan gedung yang satu­nya lagi, pada lantai satu terdapat ruang makan dengan sejumlah kursi dan meja dan lantai dua merupakan deretan kamar-kamar.

Di gedung yang kedua, juga ada rembesan air baik plafon maupun di dinding bangunan. Sebagian plafon terlihat berjamur akibat rembesan air hujan.

Kedua gedung dihubungkan de­ngan area paving blok yang panjang diperkirahkan sekitar 30 meter dan lebar lebih kurang 20 meter. Sisanya adalah tanah timbunan.

Selain itu ada pembangunan rumah genset dan ground water tank serta penataan kawasan se­kitar dua gedung tersebut.

Sumber ini juga mengaku men­dapat informasi dari beberapa orang di BPBPK Maluku, kalau pem­bangunan Seminari Xaverianum ini mengalami perubahan dan tidak sesuai dengan perencanaan.

“Orang dalam di BPBPK juga mengakui kalau terjadi perubahan beberapa kali dari rencana awal dari proyek ini, dimana ada sejum­lah item yang dihilangkan. Jadi kalau dikatakan ada indikasi terjadi dugaan korupsi bisa saja benar adanya,” tutur sumber tersebut.

Kejanggalan lain yang menjadi sorotan adalah pemindahan bak penampungan air, dimana pada pe­rencanaan awal, bak ditempat­kan di dataran tinggi agar air di­alirkan dengan sistim gravitasi. Namun dalam pelaksanaannya, bak dipindahkan ke dataran rendah dan menggunakan pompa besar yang dinilai tidak efisien dan berisiko menyulitkan pengguna dalam jangka panjang.

Sumber ini menyayangkan tidak dilibatkan Keuskupan Amboina da­lam perubahan desain dan teknis di tengah jalan. Menurutnya, seba­gai pemohon dan penerima man­faat, Keuskupan memiliki hak untuk dilibatkan secara menye­lu­ruh dalam proses pelaksanaan proyek.

Anehnya kata sumber ini, sebe­lum proyek ini diserahkan ke Keus­kupan Amboina selaku pemilik bangunan, tim dari BPBPK dan pihak Kejati Maluku datang ke lo­kasi untuk mengawasinya. Walau proyek ini terlihat amburadul, na­mun dua oknum jaksa yang hadir saat itu terkesan membiarkannya.

“Yang turun bersama orang-orang BPBKP waktu itu dua orang jaksa dari Kejati Maluku, tapi mereka terkesan seperti tidak tahu, atau malas tahu, banyak sekali penyimpangan yang terlihat jelas dalam proyek ini, namun seperti mereka tidak melihatnya,” ujar sumber tersebut.

Fungsi Pengawasan

Ardy, Humas Kejati Maluku ke­pada Siwalima, Rabu (10/9) meng­atakan, kehadiran jaksa dalam pro­yek Seminari Ambon mereka merupakan bagian dari fungsi kejaksaan dalam pengamanan proyek pembangunan strategis.

Dijelaskan, walau proyek terse­but telah selesai dikerjakan, tetapi masih dalam masa pemeliharaan sampai dengan bulan Februari tahun 2026.

Namun ketika disinggung soal adanya perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal dan kemudian ada item-item yang dikerjakan tidak sesuai spek, Ardy enggan berkomentar lebih jauh soal itu.

Juru bicara Kejati Maluku itu juga bungkam saat ditanya mengenai fungsi jaksa dalam mengawasi proyek strategis nasional itu yang ternyata diduga tidak sesuai usulan dari Keuskupan Amboina ke Kementrian.

“Kalau soal itu saya tidak bisa bisa berkomentar lebih karena yang saya tahu itu tim memang turun tapi tidak hanya Kejaksaan saja tetapi ada yang lain juga yang merupakan bagian dari tim peng­amanan proyek pembangu­nan strategis,” elaknya.

Terpisah, praktisi hukum Marnex Salmon meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan segera menindak lanjuti pengakuan Cong dan Win.

Kepada Siwalima Selasa (8/9), dia mengatakan, dugaan tindakan suap dan atau pemerasan tersebut sangat mencederai supremasi hukum dan melanggar Pasal 4 hu­ruf d, Pasal 7 ayat 1 huruf f Pera­turan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER–014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, Pasal 2 huruf b dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024, poin 15 Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

“Siapapun yang terlibat harus ditelusuri dan dibuktikan secara terang dugaan praktek tersebut, tentu mencederai institusi kejak­saan, dan penegakan hukum di Indonesia, lemahnya pengawasan terhadap kinerja APH membuat, praktek suap dan pemerasan men­jadi aib bagi lembaga pene­gak hukum selama ini,” ujarnya.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Aru J Faisal mengaku sudah melapor­kan perihal informasi tersebut ke­pada pimpinan secara berjenjang.

Yang jelas kami sudah laporkan kepada pimpinan secara berjen­jang, juga di Kejaksaan Tinggi melalui komunikasi tercepat, ting­gal nanti menunggu dari Kejak­saan Tanggi menindaklanjuti, se­cara institusi kami tetap melakukan pendekatan persuasif kepada pak IMH untuk mengembalikan uang restitusi tersebut,” jelasnya.

Dia menghimbau masyarakat jika ada penyerahan, transaksi uang entah itu restitusi atau barang bukti dan pengembalian kerugian negara, agar dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Aru, supaya terbuka untuk umum dan disak­sikan oleh petugas yang lebih dari satu orang. (S-09/S-11/S-07/S-29)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps