AMBON, Siwalimanews – Tim penyidik Kejaksaan NeÂgeri Ambon kembali periksa 4 saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Command Center, Dinas Infokom dan PersanÂdian Kota Ambon.
Pemeriksaan secara maraÂton ini dilakukan guna mencari bukti dan fakta korupsi dalam kasus tersebut.
Kasi Intel Kejari Ambon, Ali Toatubun ketika dikonfirmasi SiÂwalima membenarkan tim penyidik periksa 4 saksi yang semuanya merupakan ASN Pemkot.
âTerkait penyidikan dugaan tinÂdak pidana korupsi pada Dinas Infokom Kota Ambon untuk kasus Command Center, pada Senin kemarin dan Selasa hari ini penyidik terus melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumÂlah saksi. Mulai dari Senin dan hari ini Telah dilakukan pemeÂriksaan 4 orang saksi,â ungÂkap Kasi Intel kepada SiwaÂlima melalui telepon selulerÂnya, Selasa (31/10).
Ketika ditanyakan lagi berapa lagi saksi yang akan diperiksa, Kasi Intel belum menyebutkannya.
Kasi Intel mengungkapkan, KeÂjari Ambon akan berkoordinasi deÂngan tim auditor untuk menghitung kerugian Negara, dan setelah hasil tersebut dikantongi barulah diteÂtapkan tersangka.
âUntuk penetapan tersangka masih belum. Penyidik masih berÂkoordinasi dengan pihak auditor,â tandasnya
Periksa 17 Saksi
Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon telah menggarap 17 saksi, terkait dugaan korupsi pengadaan Command Center Kota Ambon, tahun 2020.
Untuk menemukan bukti dan fakta dugaan korupsi tersebut, belasan saksi ini diperiksa di tingkat penyidikan oleh tim penyidik Kejari Ambon beberapa waktu lalu.
âSudah belasan saksi yang telah periksa, terakhir satu saksi pada Jumat (27/10) semua saksi ini berasal dari ASN Pemkot Dinas Kominfo dan beberapa pimpinan media cetak di Maluku,â jelas Kasi Intel Kejari Ambon, Ali Toatubun kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (29/10).
Kasi Intel menegaskan, tim penyidik telah mengantongi calon tersangka. Karena itu pihaknya akan melakukan koordinasi deÂngan tim auditor untuk menghitung kerugian Negara.
Setelah hasil audit penghitungan kerugian Negara dikantongi, lanjut Kasi Intel, maka secepatnya akan ditetapkan tersangka.
âUntuk penetapan tersangka daÂlam kasus Command center beÂlum dilakukan sebab kami masih berkoordinasi dengan pihak auditor untuk menghitung kerugian neÂgaranya,â ungkap Toatubun.
Dia mengakui, untuk menetapÂkan tersangka maka minimal peÂnyidik memiliki cukup bukti, sehiÂngga pihaknya marathon memeÂriksa saksi-saksi.
âHarus dua alat bukti, nah kita tinggal merampungkan keteraÂngan dari saksi sambil menunggu koordinasi antara seksi pidsus dan auditor. Untuk saksi-saksi, bebeÂrapa hari lalu beberapa pimpinan media sudah dimintai keterangan dan Jumat kemarin 1 lagi pimpinan media cetak yang kita panggil untuk diperiksa,â tandas Toatubun.
Mark Up & Nota Fiktif
Kejari Ambon menemukan baÂnyak bukti yang dibuat tidak sesuai dengan harga sebenarnya di kuitansi dan nota belanja yang di mark up.
Temuan itu terkait pengadaan Command Center Kota Ambon, pada dinas yang dipimpin Joy Adriaansz, Tahun Anggaran 2021.
Atas berbagai temuan perbuatan melawan hukum yang mengakiÂbatkan negara dirugikan ratusan juta rupiah, Kejari Ambon menaikan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan.
Padahal belum sebulan Kejari Ambon dibawah pimpinan AdhryÂanÂsah melakukan penyelidikan kaÂsus tersebut, sehingga pada KaÂmis (12/10) kasus ini ditingkatkan ke penyidikan.
âJadi kita telah ditingkatkan kasus ini ke tahap penyidikan dari tahap penyelidikan yakni, dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran rutin Dinas Komunikasi Informasi Dan Persandian Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 dan pengadaan Command Center Kota Ambon,â jelas Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Adhryansah.
Didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Eka Palapia, Kasi Intel, Ali Toatubun dan Kacabjari Saparua, Ardy saat Konferensi pers di ruang rapat Kejari Ambon, BeÂlakang Soya, Jumat (13/10) menÂjelaskan, pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Ambon meÂnerima anggaran rutin yang bersumber dari APBD berdasarkan DIPA Perubahan Nomor: 2.10/02/01/00/00/5/1 tanggal 25 November 2021 yaitu sebesar Rp. 14.029. 115.954.
Dari total anggaran Dinas KomuÂnikasi Informasi dan Persandian Kota Ambon sebesar Rp14.029. 115.954, tersebut sesuai realisasi belanja pada dinas adalah seÂbesar Rp12.538.474.093.
Setelah tim penyidik melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait, maka ditemukan sejumlah fakta yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.
Katanya, tim penyidik meneÂmukan bukti-bukti pertanggungjaÂwaban yang dibuat tidak sesuai dengan harga sebenarnya baik pada kuitansi, nota belanja dimana telah terjadi mark up harga.
Selain itu terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan namun dibuat pertanggungjaÂwaÂban. Dari temuan tersebut, lanjut KaÂjari, mengakibatkan adanya potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp420.333.739, namun nilai temuan tersebut dapat berÂtambah karena masih ada kegiaÂtan lain yang belum didalami.
Kajari juga menyebutkan, pengaÂdaan dan pemasangan perangkat dan peralatan Command Center Tahun Anggaran 2021 ditemukan pekerjaan telah dicairkan 100% akan tetapi volume pekerjaan beÂlum 100%, dimana volume pekerÂjaan yang kurang adalah senilai kurang lebih Rp130.000.000.
Dari temuan tersebut, lanjut KaÂjari, mengakibatkan adanya potenÂsi kerugian keuangan negara seÂbeÂsar Rp420.333.739, namun nilai temuan tersebut dapat bertambah karena masih ada kegiatan lain yang belum didalami.
Kajari menegaskan, pihaknya telah memeriksa dan mengklariÂfikasi pihak-pihak terkait diatarnya, Kepala Dinas, Joy Adriaansz, bagian Pokja serta PPK dan lainya.
âSelain kadis, kita juga telah memeriksa bagian Pokja, PPK dan lainya. Kita memang telah miliki calon bayangan tersangka dalam kasus ini, namun saya belum bisa mengatakannya sekarang,â tegasnya.
Ditambahkan, setelah ini tim penyidik Kejari Ambon akan memanggil pihak-pihak yang telah dimintai klarifikasi saat penyelidikan, dan akan dipanggil dalam satu atau dua hari kedeÂ-pan sebagai saksi saat penyidiÂkan berlangsung,â ujarnya. (S-26)