AMBION, Siwalimanews – Pembangunan Kantor Pramuka ProÂvinsi Maluku, yang terletak di Jalan RA Kartini KaÂrang Panjang Ambon akan mengÂuras APBD Tahun 2023.
Pasalnya, untuk Pembangunan kantor Pramuka Itu akan menghaÂbisÂkan anggaran Rp 6,3 miliar.
Sebagaimana yang tertuang daÂlam LPSE Provinsi Maluku terÂcantum kode tender 19336288 dengan nama paket Pembangunan Kantor PraÂmuka, dimana proses tender sudah selesai dilakukan 2 Mei 2023 oleh Dinas PUPR Provinsi Maluku dengan alokasi anggarannya Rp 5,8 miliar dan dimenangkan oleh CV Pelita Harapan. Sementara untuk paket Pengawasan Pembangunan Kantor Pramuka dengan kode tender 19335288 dimenangkan oleh Paschal Konsultan dengan nilai kontrak Rp 500 juta.
Anehnya, pada proses PembaÂngunan yang kini sementara berÂlangsung tidak tertera besaran anggaran pada papan proyek.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Husni Alkatiri memÂperÂtanyakan anggaran yang diperÂuntukkan bagi pembangunan kantor kwarda Pramuka Maluku.
Pasalnya, pembangunan Gedung Pramuka Maluku di kawasan Karang Panjang Ambon dengan mengguÂnakan APBD tahun 2023 namun sampai saat ini tidak diketahui besaran anggaran yang diperunÂtukÂkan bagi pembangunan dimakÂsud.
Bahkan pada papan informasi proyek yang dipasang di lokasi peÂkerjaan pun tidak tertera nilai konÂtrak proyek pembangunan gedung pramuka Maluku yang dikerjakan CV Pelita Harapan.
Alkatiri menjelaskan, lazimnya peÂngadaan barang dan jasa peÂmerintah harus disertakan besaÂran anggaran apalagi bersumber dari APBD Provinsi Maluku.
âMenurut ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah meÂwajibkan setiap proyek harus meÂmasang informasi terkait pekerÂjaan proyek termasuk berapa nilai kontrak,â ujar Alkatiri kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (23/8).
Menurutnya, informasi besaran nilai kontrak proyek merupakan bentuk transparansi penggunaan anggaran dalam proyek pemeÂrintah untuk diketahui publik.
Tak hanya itu, pengumuman nilai kontrak pada papan informasi proyek bertujuan agar tidak terjadi perbedaan antara nilai yang tertera dalam kontrak dengan proyek dilapangan.
âJangan sampai nilai nominal di dalam kontrak beda dengan di lapangan sehingga harus segera dievaluasi pihak pemberi pekerjaan,â jelasnya.
Alkatiri pun meminta Dinas PUPR Maluku segera mencantumkan nominal nilai kontrak proyek sebab jika tidak maka termasuk dalam pelanggaran terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Diketahui Proyek PembanguÂnan Kantor Pramuka Maluku yang bersumber dari APBD 2023Â dikerjakan sesuai kontrak kerja 01-501/SP/FSK/APBD/CK/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, waktu pelaksanaan 150 hari kalender. (S-20)