AMBON, Siwalimanews – Anggota dewan mendeÂsak segera membentuk pansus untuk membeÂdah rehabilitasi Mess Maluku yang tak kunjung rampung.
Selama empat tahun rehabilitasi Mess Maluku tak kunjung selesai. Sudah lebih dari 20 miliar rupiah APBD dikuras habis.
Era kepemimpinan Gubernur Maluku Murad Ismail, Mess Maluku yang berada di Jalan Kebon Kacang Raya No 20 Jakarta, mulai tahun 2020 direnovasi oleh PemerinÂtah Provinsi Maluku melalui APBD.
Terakhir aset Pemerintah Provinsi Maluku itu beroperasi kala Gubernur dijabat Said Assagaff, hingga awal tahun MI sapaan akrab Murad Ismail menjaÂbat.
Sayangnya Mess Maluku tak mampu dikelola dengan baik oleh MI dan Barnabas Orno. Padahal jika difungsikan, maka tentu saja akan menunjang peningkatan pendapaÂtan asli daerah.
Sejak 27 April 2023 lalu Pemprov Maluku menunjuk CV Sisilia Mandiri sebagai kontraktor dan pekerjaan renovasi dilakukan selama 120 hari yakni akan berakhir 26 Agustus 2023 dengan nilai kontrak sebesar 4,4 miliar rupiah dari APBD 2023.
Anggaran tersebut termasuk peÂngadaan seluruh kebutuhan semua kamar pada lantai empat sampai lantai tujuh, perbaikan 57 kamar dengan semua kebutuhan seperti pengadaan sprintbead, bantal keÂpala, bantal guling, closed, shower dan tv dan lain-lain.
Sebagaimana dilansir laman lpse. malukuprov.go.id, proyek tersebut mulai dikerjakan tahun 2020, dengan anggaran Rp7.5 miliar. Selanjutnya pada tahun berikutnya Rp1,7.
Pada tanun 2022 lalu, kembali pemprov menganggarlan Rp4,3 unÂtuk fisiknya dan pengadaan meuÂbeler senilai Rp2,8 miliar.
Sedangkan di tahun ini diangÂgarkan Rp4,4 untuk pengerjaan mechanical dan electrical yang dikerÂjakan CV Cicilia Mandiri.
Anggota Komisi III DPRD ProÂvinsi Maluku, M Hatta Hehanusa mengataÂkan, Komisi III saat melaÂkukan pengÂawasan telah mendoÂrong Dinas PUPR untuk bertangÂgungjawab terkait dengan persoalan ini.
âYang paling bertanggungjawab itu Dinas PUPR, bagaimana mungÂkin anggaran sebesar 20.7,â tegas Hehanusa saat diwawancarai SiwaÂlima melalui telepon selulernya, Rabu (5/7).
Kata dia, Komisi III meminta Dinas PUPR menyerahkan item-item yang dilakukan sehingga diketahui kebutuhan anggaran hingga selesai pekerjaan.
Penambahan anggaran, kata HehaÂnusa seharusnya sudah selesai daÂlam tahun 2022 lalu, tetapi kenyaÂtaannya pekerjaan masih berjalan, bahkan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
Menurutnya, selama pihak Dinas PUPR dapat memberikan penjelasan terkait dengan pengerjaan proyek, maka tidak menjadi masalah, tetapi jika sampai hari ini PUPR tidak mampu memberikan penjelasan teknis terkait dengan penggunaan anggaran maka itu masalah DPRD.
Apalagi, Komisi III selama ini telah melakukan fungsi pengawasan intensif, bahkan kesimpulan pengaÂwasan telah disampaikan kepada Dinas PUPR untuk memberikan penjelasan namun PUPR belum melakukan hal tersebut.
âKalau Dinas PUPR tidak mampu maka pansus dapat menjadi alterÂnatif, karena anggaran yang digeloÂrakan bukan anggaran kecil, masa anggaran sebesar itu tapi Mess MaÂluku belum juga tuntas,â ucap Hehanussa.
Dengan pembentukan pansus maka DPRD dapat meneliti dan menelaah terkait dengan pengguÂnaan anggaran, sabab bila PUPR seÂrius maka Mess Maluku sudah menÂdatangkan PAD bagi kas daerah.
âBayangkan saja kalau dikomerÂsilkan sangat mendatangkan keunÂtungan bagi Pemprov apalagi letakÂnya sangat strategis dalam pusat Jakarta, ini kerugian daerah yang cukup besar.
Bentuk Pansus
Senada dengan Hehanusa, angÂgota DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Husni Alkatiri menduga, terdapat begitu banyak indikasi pelanggaran dalam pengerjaan Mess Maluku yang pernah disampaikan oleh komisi III kepada pihak terkait.
âTotal setiap tahun anggaran digelontorkan tapi belum selesai, ini kan ada indikasi pelanggaran yang mestinya diusut,â tegas Alkatiri.
Apalagi, semua pertanyaan yang berkaitan dengan alasan pekerjaan belum dituntaskan dan belum mampu dijawab oleh oleh Dinas PUPR.
Menurutnya, jika aparat penegak hukum tidak melakukan pengusutan terhadap pengerjaan Mess Maluku, maka lebih baik DPRD membentuk Pansus guna mengusut tuntas pekerjaan Mess Maluku.
âPUPR harus bertanggungjawab untuk pekerjaan ini dan memang kalau tidak diusut maka, DPRD harus bentuk Pansus sebab ada keterkaitan antara komisi I dengan komisi III,â tuturnya.
Pertanyakan
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin juga mempertanyakan penyebab Mess Maluku belum tuntas dikerjakan.
âMess Maluku itu sudah dilakuÂkan rehabilitasi, terakhir ketika masih di komisi III Infomasi masih kurang perabotan saja dan dijanjikan 2022 sudah selesai dan difungsikan, tapi belum juga,â jelas Rovik.
Mess Maluku, kata Rovik adalah sumber pendapatan Maluku tetapi jika sampai dengan tahun ini tidak difungsikan, maka sudah berapa banyak pendapatan asli daerah yang hilang.
Apalagi, anggaran yang dialoÂkasikan untuk membangun Mess Maluku itu cukup besar nilainya dan jika belum selesai maka harus dipertanyakan.
âSebagai anggota DPRD kita priÂhatin dengan kondisi ini. Bangunan yang begitu bagus dilokasi strategis tapi tidak bisa dimanfaatkan sampai dengan tahun ini, Ini sesuatu yang tidak rasional,â kesal Rovik.
Rovik pun meminta Dinas PUPR untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan mes Maluku yang hingga kini belum tuntas.
Desak Bentuk Pansus
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Perindo Amanat Berkarya DPRD ProÂvinsi Maluku, Jantje Wenno meÂnyayangkan, pekerjaan Mess MaÂluku yang belum juga tuntas.
Menurutnya, Mess Maluku meruÂpakan aset yang sangat penting kaÂrena membantu masyarakat Maluku ketika ke Jakarta karena tinggal dengan biaya murah
âMenyedihkan Mess Maluku/kantor perwakilan di Jakarta itu kan aset yang sangat bernilai tapi saÂyangÂnya renovasi yang telah berÂlangsung hampir 4 tahun,â kesal Wenno.
Bahkan, anggaran yang dikucurÂkan besar tapi sampai dengan menÂdekati akhir masa jabatan Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur murad Barnabas Orno Mess Maluku tidak selesai dan tidak dapat di fungsikan.
Pemprov Maluku kata Wenno harus menjelaskan apa yang menjadi masalah sehingga Mes Maluku di Jakarta tidak kunjung rampung untuk difungsikan.
Wenno bahkan akan meminta pimpinan dewan untuk membentuk panitia khusus untuk dilakukan investigasi.
âSaya kira kalau sampai akhir tahun masih belum selesai maka kami akan mendorong DPRD untuk membentuk pansus untuk menginÂvestigasi masalah Mes Maluku,â tegas Wenno.
Selain itu, jika pada akhirnya pembangunan mes Maluku mangÂkrak maka pasti aparat hukum harus mengusut.
FPG Minta Pertanggung Jawaban
Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku akan meminta pertanggung jawaban anggaran pengelolaan Mess MaÂluku.
Ketua Fraksi Golkar DPRD MaÂluku, Anos Yermias mengungkapÂkan, pihaknya dalam berbagai keÂsempatan terus mengingatkan GuÂbernur Maluku dan jajaran khuÂsusnya Biro Ekonomi dan PembaÂngunan terkait dengan Mess MaÂluku, namun faktanya belum juga tuntas dan difungsikan.
âMess Maluku itu aset yang sejak lama mendatangkan pendapatan, sebab dari gubernur ke gubernur, Mess Maluku selalu beroperasi. Namun kurang lebih 4 tahun ini Mess Maluku tidak difungsikan dengan alasan perbaikan,â ujar Yermias.
Sebagai anggota DPRD, lanjut Yermias, pihaknya mengetahui adaÂnya perbaikan terhadap Mess MaÂluku tetapi alasan rehabilitasi belum selesai DPRD belum mengetahui secara pasti.
Karenanya, Fraksi Partai Golkar akan mempertanyakan belum tunÂtasnya pengerjaan Mess Maluku selama 4 tahun ini dalam LPJ Gubernur tahun anggaran 2022 yang akan diserahkan pekan ini.
âAnggaran ditetapkan dalam APBD sayangnya sampai dengan hari ini belum selesai, itulah sebabÂnya nanti dalam LPJ Gubernur akan kita mintakan pertangung jawaban terkait dengan penggunaan anggaÂran pengelolaan Mes Maluku,â tegas Yermias. (S-20)