AMBON, Siwalimanews –Â Enam tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana desa/ alokasi dana desa tahun anggaran 2020-2022 di Desa Tiouw, Kecamatan Saparua, Kabupaten Ma-luku Tengah dijebloskan ke penjara.
Para tersangka dijeblosÂkan ke penjara dalam proses pelimpahan barang bukti dan tersangka atau tahap dua dari tim penyidik pada cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Ambon di Saparua ke Jaksa Penuntut Umum yang berlangsung di Kantor Kejari Ambon, Kamis (28/8).
Enam tersangka yang diÂtahan yaitu, AP selaku ManÂtan Pejabat Kepala PemerinÂtahan Desa Tiouw, kemudian GHH selaku Sekretaris, HK selaku bendahara, TM Kasi Pembangunan, BP Kasi PemÂberdayaan dan SP selaku Kaur TU.
Demikian diungkapkan Kepala Cabjari Saparua, AsÂmin Hamja dalam keteraÂngan persnya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Rabu (28/8).
âMereka resmi ditahan oleh Penyidik Cabjari Ambon di Saparua dalam kaitannya dengan kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaa Alokasi Dana Desa/ Dana Desa dan PAD Negeri Tiouw tahun 2020-2022,â ujarnya.
Cabjari menjelaskan, pada tahun 2020-2022 Desa Tiouw memperoleh anggaran dana desa/dana desa seÂbesar Rp4,5 miliar.
Namun akibat perbuatan para tesangka dalam mengelola anggaran tersebut mengalami kerugian negara sebesar Rp906.663.667.00 sesuai hasil Perhitungan Kerugian keuaÂngan Negara yang dilakukan auditor pada Inspektorat Maluku TeÂngah dengan Dokumen PKN Nomor : 700.04/10.X/INSP/2025 tanggal 23 Maret 2025.
Dalam pengembangan perkara tersebut, kata Cabjari, tim penyidik menemukan adanya penyimpanan lain yang dilakukan oleh para terÂsangka dalam pengelolaan PendapaÂtan Asli Daerah (PAD) Desa Tiouw, yang juga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 206.320.350.
âSehingga total keseluruhan keruÂgian negara yang dilakukan oleh para tersangka sebesar Rp1.112. 984.017. Dengan Perincian 906 juta lebih dari ADD/DD dan 206 juta lebih dari PAD. Dalam perkara ini, tim penyidik berhasil menyita kerugian keuangan negara sebesar Rp 48 juta, âjelasnya.
Cabjari menambahkan, perbuatan para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 jo pasal 18 UnÂdang-undang No. 31 tahun 1999, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UnÂdang-undang No 31 tahun 1999 tenÂtang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jo pasal 55 jo pasal 64 ayat 1
âBahwa para tersangka masing-masing mantan pejabat kepala pemerintahan masing-masing AP, Kasi Pembangunan TM dan Kasi Pemberdayaan BP di tahan pada Rutan kelas IIA Ambon. Sedangkan untuk Tersangka GHH selaku Sekretaris, HK selaku Bendahara dan SP selaku Kaur Tata Usaha di tahan penyidik pada Lapas PeremÂpuan Kelas III Ambon selama 20 hari kedepan, âtambahnya.
Kasi Intel Kejari Ambon, Alfred Talompo yang turut hadir dalam pers konfrens mengatakan bahwa penaÂhanan yang di lakukan penyidik bertujuan untuk mempermudah dalam pemeriksaan, selain itu peÂnahanan dilakukan untuk mencegah para tersangka melarikan diri dan menghiÂlangkan barang bukti sesuai yang di amanatkan pada pasal 21 KUHAP.
âPada pemeriksaan tersangka oleh Penyidik Cabjari Ambon Saparua di Ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Ambon para tersangka di dampingi penasehat hukum yang di tunjuk oleh Penyidik, karena para tersangka tidak mempunyai penaÂsihat hukum maka sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penasehat Hukum di tunjuk oleh penyidik, dimana untuk tersangka AP, GHH dan HK di dampingi Thomas Wattimury dan untuk tersangka TM, BP dan SP di dampinggi oleh Muller Ruhulessin, âterangnya.
Dari hasil penelusuran Siwalima enam tersangka yang ditahan yaitu, Agustinus Peinuru (AP) selaku ManÂtan Pejabat Kepala PemerintaÂhan Desa Tiouw, kemudian Green H Heins (GHH) selaku Sekretaris, Hernika Kartijili (HK) selaku bendahara, Timotheus Mathelemual (TM) sebagai Kasi Pembangunan dan Benhur Paliama (BP) Kasi Pemberdayaan dan Stella Pieters (SP) selaku Kaur TU.
Pantauan Siwalima, keenam tersangka digiring ke penjara pada pukul 15.35 WIT dengan mengguÂnakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah bernomor polisi DE 7002 BM. (S-29)