AMBON, Siwalimanews – Dua proyek pembangunan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) milik Balai Sarana Permukiman Maluku mangkar bermasaÂlah dan berpotensi merugikan negara. Proyek bernilai Rp52 miliar itu berada di kawasan Desa Dula Laut dan TaÂyando, Kecamatan Tayando, Kota Tual
Mangkraknya proyek SPAM itu diungkapkan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Marhaen Maluku (GPMM) saat melaÂkukan demonstrasi di Kantor DPRD Maluku.
Dia menyebutkan, dua proyek SPAM Balai Sarana Permukiman MaÂluku di Kota Tual Tahun Anggaran 2023-2024 yang hingga kini mangkrak dan telah menguras anggaran Rp52 miliar.
Pembangunan jaringan perpipaan SPAM Tual untuk kawasan Dula Laut, Kota Tual dikerjakan oleh PT.Citra Mutiara Abadi dengan nilai anggaran Rp31.498.843.000. dengan kontrak pekerjaan kurang lebih 11 bulan 330 hari kalender, waktu pekerjaan mulai pada bulan Juni 2023 sampai dengan April 2024.
Sementara pekerjaan SPAM Tayando Kota Tual dikerjakan oleh PT. Fikri Bangun Persada dengan nilai anggaran Rp21.385.489.344, kontrak pekerjaan berdurasi kurang lebih 11 bulan atau 330 hari kalender dengan waktu pekerjaan mulai Juni 2023 sampai dengan bulan April 2024.
Dalam orasinya, koordinator lapaÂngan II pemuda Marhaen Maluku, Adi Tamsil Kadimas, menduga ada penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan dua proyek tersebut.
Dia menyebutkan, anggaran 52 miliar dicairkan sejak April 2024, namun progres di lapangan sangatÂlah berbeda jauh. Salah satunya adalah pekerjaan SPAM Dula Laut yang seharusnya mencakup 175 sambungan rumah, namun realisasi di lapangan nol.
âData yang kami miliki bahkan hasil sampel air yang kami ambil ternyata kondisi air sangat mempriÂhatinkan untuk di konsumsi oleh warga, diduga pekerjaannya asal-asalan sehingga tidak memiliki filter air yang baik,â kesalnya.
Sedangkan pekerjaan SPAM TaÂyando Kota Tual, lanjutnya, sampai saat ini pekerjaan belum selesai 100%, padahal kontrak pekerjaan berakhir pada April 2024.
âKami tidak menolak pembanguÂnan, tapi kami menolak pembohoÂngan. Masyarakat Tayando berhak atas air bersih dan berhak tahu keÂmana uang negara mengalir,â cetusnya.
Dia meminta DPRD Maluku khuÂsusnya Komisi III, segera memaÂnggil kontraktor dan dinas teknis untuk melakukan rapat dengar pendapat secara terbuka.
Dia juga meminta dewan untuk meÂmanggil pihak Balai Sarana Permukiman Provinsi Maluku, tenÂtang pekerjaan Pembangunan jariÂngan perpipaan SPAM
Dia sangat menyayangkan, proÂyek yang telah menguras anggaran 52 miliar namun progres di lapangan nol besar. Dari hasil hasil investigasi terhadap dua pekerjaan ini, baik air bersih Dula Laut yang seharusnya sambungan rumah itu terdapat 175 unit, namun ternyata kondisi lapangan tidak seperti
âData yang kami miliki bahkan hasil sampel air yang kami ambil terÂnyata kondisi air sangat mempriÂhatinÂkan untuk di konsumsi oleh warga, trus air yang menelan anggaran puluhan milyar itu diduga pekerjaannya asal-asalan sehingga tidak memiliki filter air yang baik,â ujarnya.
Para pendemo menuntut agar pertama .meminta penjelasan pihak Balai Sarana Permukiman terkait pemasangan Sambungan Rumah (SR) pada kawasan Dula Laut kenapa tidak sesuai 175 unit, dan kenapa kualitas air sangat kotor untuk dikonsumsi.
Dua, kami meminta penjelasan pihak Balai Sarana Permukiman terkait belum rampungnya pekerjaan pembangunan SPAM Tayando.
Tiga, kami mendesak Kementerian PUPR dalam hal ini Dirjen Sumber daya air agar segera mengevaluasi dan mencopot kepala balai sarana permukiman dan Satker air bersih
Empat, mendesak pihak DPRD Provinsi Maluku untuk segera memanggil kepala Balai Sarana Permukiman, Satker air bersih, PPK serta kontraktor pelaksana untuk rapat dengar pendapat (RDP)
Lima, mendesak pihak Polda MaÂluku agar segera memanggil pihak Balai Sarana Permukiman dan konÂtraktor pelaksana agar dimintai keteÂrangan terkait dua paket pekerjaan itu.
Janji Sampaikan
Menanggapi tuntutan tersebut, Rimaniar Julindra Hetharia, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menyatakan apresiasi atas aspirasi yang disuarakan para demonstran.
âKomisi III saat ini sedang bertugas di Kabupaten Maluku Barat Daya. Namun saya pastikan semua aspirasi ini akan saya sampaikan langsung kepada mereka,â ujarnya.
DPRD sebagai representasi rakyat Maluku terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, serta berÂkomitmen untuk memperkuat pengÂawasan terhadap proyek-proyek pemerintah, terutama yang menyaÂngÂkut kebutuhan dasar seperti air bersih,â Tandas Rimaniar. (S-26)