AMBON, Siwalimanews –Â Inspektorat Daerah Maluku diingatkan agar tidak melindungi para pelaku kejahatan dalam kaitan dengan kasus 1.8 miliar di Dinas Kesehatan.
Penegasan ini diungÂkapkan akademisi Hukum Unpatti, Remon SupuÂsepa kepada Siwalima meÂlalui telepon selulerÂnya, Sabtu (14/6).
Supusepa menjelaskan Inspektorat dalam keduÂdukannya sebagai lemÂbaga auditor internal Pemda memang memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap pengÂgunaan keuangan daerah sesuai aturan.
Namun jika dalam perÂjalanan ditemukan adaÂnya penggunaan anggaran yang tidak sesuai aturan seperti yang terjadi di Dinas Kesehatan, maka patut ditindaklanjuti.
âKalau memang teÂmuan saat pendampingan itu tidak ditindaklanjuti oleh pihak Dinas KeseÂhatan maka patut ditinÂdaklanjuti ke tahap audit,â ujar Supusepa.
Menurutnya InspekÂtorat Daerah Maluku haÂrus melakukan audit seÂcara transparan tanpa melindungi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.
Inspektorat tidak boleh membiarkan para pelaku kejahatan bebas tanpa ada pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilaÂkukan dalam kaitan deÂngan anggaran 1.8 miliar tersebut.
âSiapapun dia yang terlibat termasuk kepala dinas sekalipun harus ditindak jika memang ada unsur kesalahan dalam menggunakan anggaran tersebut,â tegas Supusepa.
Supusepa juga mendorong agar ada tindakan tegas dari Inspektorat daerah jika berdasarkan hasil audit yang mengarah pada tindak pidana maka harus ditindaklanjuti dengan rekomendasi proses hukum.
âKalau memang temuannya bukan hanya bersifat administratif tapi ada unsur pidananya, maka harus diproses secara hukum dengan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum, agar ada efek jera atas perbuatan yang dilakukan,â tandasnya.
Jangan Lindungi
Selain akademisi, praktisi hukum Hendri Lusikooy juga meminta Inspektorat Maluku tidak melindungi siapapun aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam kasus kebocoran 1,8 Miliar di Dinas Kesehatan Maluku.
Menurutnya, pertanggung jawaban hukum mesti ada. Olehnya itu pihaknya mendukung penuh proses audit temuan 1,8 miliar yang tengah dilakukan oleh Inspektorat Maluku.
âBerulangkali kami minta agar siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi termasuk temuan 1,8 miliar ini jangan ada perlindungan bagi mereka,â tegas Lusikooy kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (15/6).
Kata dia, jika ada ditemukan keterlibatan maka bisa saja diseret ke proses hukum, karena secara bersama sama melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang menguntungkan orang atau kelompok tertentu.
Ia mengaku sebagai praktisi tentunya ingin Maluku bebas dari korupsi, sehingga kasus-kasus yang merugikan keuangan negara haruslah diproses hukum dan tidak boleh dibiarkan bebas.
âKita dukung, kita dorong dan kita akan selalu kawal sejauhmana hasil pengawasan Inspektorat. Ini menyangkut kepentingan masyarakat. Olehnya itu sekecil apapun kerugian negara yang timbul wajib hukumnya diminta pertanggung jawaban,â tandas Lusikooy,â tegasnya.
Kumpul Bukti
Seperti diberitakan sebelumnya, Inspektorat Provinsi Maluku masih melakukan audit laporan pertanggung jawaban anggaran belanja tahun 2024 di Dinas Kesehatan Maluku.
Pasalnya, jika dalam proses audit tersebut ditemukan bukti-bukti sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Inspektorat akan mengeluarkan rekomendasi jika tidak ada kepatuhan dari pihak dinas.
Tim audit akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pertanggung jawaban terhadap pengelolaan keuangan khususnya anggaran belanja Tahun 2024, dan akan memberikan rekomendasi tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,â jelas Jasmono kepada Siwalima melalui pesan whatsapp, Kamis (12/6).
Jasmono mengakui, audit dilakukan setelah pihaknya melakukan pendampingan di Dinas Kesehatan Maluku beberapa waktu lalu,
Berdasarkan hasil pendampingan yang telah dilakukan oleh Inspektorat beberapa waktu yang lalu, terhadap pertanggung jawaban anggaran Belanja Tahun 2024 di Dinas Kesehatan Maluku, maka saat ini Inspektorat sementara melakukan audit,â ungkap Jasmono
Audit dilakukan sesuai rekomendasi hasil pendampingan Inspektorat di Dinas Kesehatan, dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
Dewan Minta Audit
Terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku, Wellem Kurnala mendesak Inspektorat Maluku untuk segera melakukan audit temuan Rp1,8 miliar pada Dinas Kesehatan, karena hingga kini perkembangan temuan tersebut belum diketahui publik.
Kepada Siwalima di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon, Kamis (12/6), Wellem, memastikan akan terus mendesak inspektorat untuk melakukan audit terhadap kebocoran yang terjadi. (S-26)