AMBON, Siwalimanews – KPU RI resmi memberÂhentikan sementara lima komisioner KPU KabupaÂten Kepulauan Aru yang ditahan atas kasus dugaan korupsi dana hibah pilÂkada.
Sejalan dengan pemberÂhentian sementara terseÂbut, KPU RI juga menunÂjukkan KPU Maluku untuk mengambil alih seluruh tugas KPU Aru.
Pemberhentian lima koÂmisioner KPU Aru teÂrtuang dalam Surat KepuÂtusan KPU RI Nomor 82 Tahun 2024 Tentang PemÂberhentian Sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Aru.
Sedangkan pengambil alihan tugas KPU Aru tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang KPU KaÂbupaten Aru kepada KPU Provinsi Maluku.
âSK-nya sudah ada tadi dan kita sudah mengantongi itu,â jelas anggota KPU Maluku Hanafi Renwarin kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (24/1) malam.
Hanafi menjelaskan, kelima komisioner KPU Aru harus diberÂhentikan sementara dari jabatannya karena belum ada putusan peÂngadilan yang berkekuatan hukum tetap.
âDengan adanya SK pengamÂbilalihan tugas dan wewenang itu maka seluruh tahapan pemilu di kabupaten Aru akan dilakukan KPU Maluku,â tegasnya.
Tunggu SK Pemberhentian
Sebelumnya, KPU Provinsi Maluku masih menunggu Surat Keputusan Pemberhentian SeÂmentara dan pengambilan alihan KPU Kabupaten Kepulauan Aru.
Demikian dikatakan anggota KPU Maluku, Hanafi Renwarin kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (22/1) merespon perintah KPU RI agar seluruh tugas operasional KPU Aru diambil oleh KPU Maluku.
Hanafi mengakui perintah pengambilalihan tugas KPU Aru tersebut telah disampaikan Ketua KPU RI, Hasyim Asyâari dalam pemberitaan sejumlah media nasional.
âMemang kita sudah baca juga dibeberapa media nasional tapi KPU Maluku masih menunggu SK pemberhentian sementara dan pengambilalihan tugas KPU Aru,â tegas Hanafi.
Dijelaskan, berdasarkan UU KPU satu tingkat di atas wajib mengambil alih tugas KPU dibawah jika tersandung kasus hukum, tetapi berkaitan dengan legitimasi maka KPU Maluku membutuhkan SK KPU RI.
Hal ini dimaksudkan agar seluruh tindakan hukum yang diambil KPU Maluku menjelang pemilu serentak di Kabupaten Kepulauan Aru memiliki dasar hukum yang kuat.
KPU Maluku kata Hanafi terus berkoordinasi dengan KPU RI tetapi sampai dengan Minggu (21/1) malam SK Pemberhentian Sementara dan Pengambil Alihan KPU Aru belum juga diterbitkan KPU RI.â
âMungkin KPU RI sebuk mempersiapkan perhelatan debat jadi belum diselesaikan, mudah-mudahan SK-nya segera keluar ambil alih agar ada tindakan selanjutnya sebab harus ada penunjukan dari KPU RI,â tuturnya.(S-20)