AMBON, Siwalimanews – Kasus Tindak Pidana PenÂcucian Uang mantan Bupati Buru Selatan Tagop SudarÂsono Soulissa naik penyidiÂkan.
Ketua Tim JPU KPK Taufiq Ibnugorohom mengungkapÂkan, dalam proses penyeÂliÂdikan KPK menemukan adaÂnya bukti-buki yang kuat yang mengarah ke tindak pidana TPPU mantan Bupati Bursel itu.
âJadi bukan saja kasus TPPU yang menyeret RL atau mantan Walikota Ambon itu, tetapi mantan Bupati Bursel juga sudah kita usut terkait kasus tindak pidana pencuÂcian uang, bahkan kasusnya sudah naik penyidikan juga,â ungkap Taufiq kepada SiÂwalima di Kantor Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (27/7).
Menurutnya, saat ini peÂnyidik KPK telah menjadÂwalkan pemanggilan terhaÂdap sejumlah saksi-saksi, termasuk kepala-kepala diÂnas di era kepemimpinan Tagop sejak tahun 2011-2016 dan 2016-2021.
âSemua tahapan sudah kita lakukan, dan dipastikan kasus ini secepatnya dieksÂpos tim penyidik agar adaÂnya kepastian hukum,â kataÂnya.
Kata dia, sesuai penyidiÂkan TPPU, KPK pastinya memanggil sejumlah kepala dinas yang nama-namanya berkaitan langsung dengan perkara terÂsebut.
âYang dipanggil pastinya mereka yang lebih mengetahui adanya kaÂsus ini, dan pada prinsipnya seÂmua pihak yang menyetor uang ke Tagop akan dipanggil, baik itu di tahap penyidikan maupun di peÂnuntutan di persidangan,â tandasÂnya
PT Perberat Hukuman
Seperti diberitakan sebelumnya, Pengadilan Tinggi Ambon menamÂbah hukuman dua tahun penjara bagi eks Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulissa.
Dengan demikian, Tagop akan mendekam di penjara selama 8 tahun. Sebelumnya Pengadilan Negeri Ambon sudah lebih dahulu menjatuhkan hukuman 6 tahun kepada Tagop.
Putusan Pengadilan Tinggi ini merespons upaya hukum banding yang diajukan jaksa penuntut umum dan yang diajukan penaÂsihat hukum terdakwa.
Selain pidana badan, suami Bupati Bursel ini juga dihukum harus membayar uang pengganti sebesar Rp5,7 miliar dan denda Rp300 juta.
Kader PDI Perjuangan Maluku ini juga dihukum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun, sejak seÂlesai menjalani pidana dan meneÂtapkan masa penahanan yang telah dijalaninya dikurangkan seÂluruhnya dari pidana yang dijaÂtuhkan, serta menetapkan Tagop tetap berada dalam tahanan.
Putusan hakim tersebut dibacaÂkan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tinggi Ambon, Selasa, 10 Januari 2023 dikeÂtuai oleh Aswardi Idris Hakim diÂdampingi dua hakim anggota yaitu, H Jamaluddin dan Brsuharyono Kartawijaya.
âMenyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berÂsalah melakukan tindak pidana Korupsi Suap dan grativikasi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan komulatif alternatif Kesatu Pertama dan Dakwaan Komulatif Kedua, serta menjatuhÂkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar R.300.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidaÂna kurungan selama 3 bulan,â ujar Ketua Majelis Hakim PT Ambon.
Hakim menegaskan, menerima permohonan upaya hukum banding yang diajukan jaksa/ penuntut umum dan yang diajukan penaÂsihat hukum terdakwa dan mengÂubah putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb tanggal 03 Nopember 2022 atas nama terÂdakwa Tagop Sudarsono Soulisa yang menjatuhkan vonis kepada Tagop 6 Tahun penjara.
âMenjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Tagop SudarÂsono Soulisa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.720. 000.000,00 paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan ini berkeÂkuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengÂganti tersebut. Dalam hal TerpiÂdana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,â ungkapnya.
PN Vonis 6 Tahun
Tagop divonis majelis hakim dengan pidana 6Â tahun penjara, oleh Pengadilan Negeri Ambon.
Tagop dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama telah meÂneÂrima sejumlah uang sebesar 400 juta secara bertahap.
Tindakan Tagop melanggar paÂsal 12 a dan 12 b Undang-unÂdang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiÂmana diubah dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
Putusan tersebut dibacakan hakim ketua, Nanang Zulkarnain Faizal dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (3/11).
Sementara terkait gratifikasi, hakim berpendapat bahwa uang yang diterima sebagaimana diseÂbutkan JPU dalam tuntutannya bahwa Tagop telah menerima sejumlah uang dari beberapa organisasi perangkat daerah dan rekanan tidak dianggap sebagai suatu tindakan gratifikasi.
Selain Tagop, majelis hakim juga menjatuhkan vonis kepada orang dekatnya, Johny Reinhard Kasman dengan pidana 4 tahun penjara.
Putusan majelis hakim ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tuntuta JPU KPK, yang menuntut orang nomor satu yang pernah berÂkuaÂsa di Kabupaten Bursel itu deÂngan pidana 10 tahun penjara. (S-26)