AMBON, Siwalimanews – Setelah sebelumnya berada pada predikat madya, Kota kembali meraih Predikat Kota Layak Anak (KLA) Pratama.

Penghargaan ini diumumkan Menteri Pemberdayaan Perem­puan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi pada malam penganugrahan kabupaten/kota layak anak, di Ballroom Ke­menterian Agama, Jakarta, Jumat (8/8) malam.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Masyarakat Desa (P3A­MD) Kota Ambon Meggy Leka­tompessy kepada wartawan di Balai Kota, Senin (11/8) mem­benarkan kalau Kota Ambon meraih predikat Kota Layak Anak Pratama.

“Hasil Evaluasi Kota Layak Anak pada penganugerahan ka­bupaten/kota layak anak tahun 2025 pada 8 Agustus 2025, dalam kegiatan tersebut Kota Am­bon mendapat predikat pra­tama, dimana sebelumnya Kota Ambon ada pada predikat mad­ya,” ungkap Meggy.

Penganugerahan ini kata Meggy, merupakan puncak dari tahapan evaluasi yang telah dilalui, seperti penginputan indikator secara mandiri, kemu­dian verifikasi secara bertahap, baik di tingkat provinsi maupun verifikasi lapangan oleh tim dari kementerian.

“Dari tahapan- tahapan tersebut, maka hasilnya Kota Ambon meraih predikat Kota Layak Anak tingkat Pratama” jelas Meggy.

Meggy menyampaikan terima kasih atas komitmen dan duku­ngan dari Walikota dan Wakil Walikota, Pj Sekretaris kota, Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak,  pimpinan OPD serta para mitra yang telah berproses dalam me­wujudkan Predikat Kota Layak Anak Pratama bagi Kota Ambon.

Meggy berharap, kedepan kerja sama dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus terhadap anak dapat terus dila­kukan, bukan saja oleh Pemerintah Kota Ambon namun juga oleh instansi vertikal, swasta, media, akademisi maupun masyarakat.

“Memang masih banyak keku­rangan yang harus dibenahi, bukan saja oleh pemkot, tapi kolaborasi dan sinergitas bersama dari semua pihak. Itu yang jadi penting,” tandas Meggy.

Menurutnya, dalam upaya mem­benahi kekurangan-kekurangan yang ada, pihaknya masih menu­nggu hasil penilaian secara resmi dari Kementerian PPPA, yakni ter­kait kelembagaan, kelima kluster pe­menuhan hak anak, serta kecamatan, desa/kelurahan layak anak.

“Seluruh catatan perbaikan, baik dari lima kluster, kelembagaan dan kecamatan, desa/kelurahan belum diberikan. Namun nanti ketika didapatkan akan diperbaiki sesuai indikator. Jadi ini baru peng­umuman predikatnya saja,” jelas Meggy.

Untuk diketahui, kabupaten/kota layak anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara te­ren­cana, menyeluruh dan berkelan­jutan. (S0-6)