AMBON, Siwalimanews – Jaksa Penuntut Umum meÂnuntut tiga mantan pejaÂbat Negeri Haya, KecaÂmatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah dengan huÂkuman berat
Kepala Pemerintahan NeÂÂgeri Haya tahun 2016-2022, Hasan Wailissa dan Muhammad Irawan, manÂtan bendahara 2017-2018 diÂtunÂÂtut 6 tahun penjara, sedangkan terdakwa RahÂman Lesipela merupakan, mantan bendahara Tahun 2019 dituntut 5 tahun penÂjara.
Para terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi alokasi dana desa dan dana desa (ADD/DD) Negeri Haya tahun 2017-2019.
Tuntutan tersebut dibaÂcakan JPU Kejari Malteng, Ferdinanda Enike Tupan saat sidang di pengadilan Tipikor Ambon diketuai, Hakim Wilson Sriver didampingi hakim angÂgota, Agus Hairullah dan Hery Anto Simanjuntak, Rabu (4/9).
JPU dalam dakwaannya menyatakan, ketiga terdakwa telah terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan DD/ADD Negeri Haya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat jo pasal 18 ayat 1,2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
âMenjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap ketiga terdakwa yakni Hasan Wailissa dengan pidana penjara selama 6 tahun, terdakwa Muhammad Irfan Tuahan 6 tahun penjara dan terdakwa Rahman       Lesipela dengan pidana selama 5 tahun serta denda masing-masing Rp. 200 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan, â sebut JPU
Selain pidana badan dan denda, JPU menghukum ketiga terdakwa untuk membayar     uang pengganti sebesar Rp1.9 miliar.
âMenghukum ketiganya untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1,9 miliar yang dibagi masing-masing Hasan Wailissa sebesar Rp900 juta lebih subsider 3 tahun penjara, Muhammad Irfan Tuahan Rp638.000 subsider 3 tahun dan terdakwa Rahman Lesipela sebesar Rp317.191.377 subsider 2 tahun penjara,â ucap JPU.
Usai mendengar tuntutan JPU, Hakim Ketua, Wilson Sriver menutup dan menunda persidangan selama 2 minggu dengan agenda pembelaan para terdakwa melalui kuasa hukumnya. (S-26)