AMBON, Siwalimanews – Hasil audit BPKP telah keluar. Negara dirugikan Rp5 miliar lebih. Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku akhirnya mengantongi hasil perhitungan kerugian negara kasus dugaan korupsi, pembelian Kapal Cepat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Sesuai hasil audit yang diterima dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditemukan keruÂgian negara sebesar Rp5.072.772. 386,00.
Pengadaan kapal cepat milik Dinas Perhubungan Kabupaten SBB sebesar Rp7,1 miliar dari APBD Tahun 2020.
Penyidik akan segera memeriksa ahli pidana dari Universitas PattiÂmura dan selanjutnya digelar perkara untuk ditetapkan tersangka.
Demikian diungkapkan, DirkrimÂsus Kombes Harold Wilson Huwae kepada wartawan di Ambon, Senin (22/5).
âHasil audit sudah kita peroleh dan ada kerugian negara sebesar leÂbih dari Rp5 milliar,â kata Huwae.
Setelah menerima hasil penghituÂngan kerugian negara dari BPKP tersebut, lanjut Huwae, pihaknya akan mintai keterangan ahli, meramÂpungkan berita acara pemeriksaan auditor BPKP. âKita rampung BAP auditor BPKP dulu setelah itu periksa ahli pidana dari Universitas Pattimura,â tanÂdasnya.
Ditanya soal calon tersangka, manÂtan Kapolres Ambon ini mengaÂtakan, tersangka akan diumumkan usai gelar perkara.
âNanti setelah semua pemeriksaan selesai, baru kita lakukan gelar perÂkara selanjutnya penetapan tersangÂka,â tegas Huwae.
Untuk diketahui, PT Kairos AnuÂgerah Marina merupakan rekanan yang menang dalam proses lelang dengan nilai kontrak mencapai Rp6,9 miliar.
Dalam proses pekerjaan, ada adendum nilai kontrak dimana ada penambahan sekitar Rp150 juta rupiah, sehingga nilai kontraknya menÂjadi Rp7,1 miliar.
Dari total nilai kontrak tersebut, PT Kairos diduga menerima penÂcairan sebesar 75 persen, namun hiÂngga akhir masa kontrak, bahkan sampai saat ini kapal tersebut tidak pernah tiba di Kabupaten SBB.
Informasinya, kapal cepat operaÂsional milik Pemkab SBB ini seÂmentara berada di Tangerang, BanÂten. Kapal itu bakal disita untuk kepentingan penyidikan.
Sebelumnya kasus itu ditangani Polres SBB sejak pertengahan tahun 2021 lalu. Beberapa pihak yang suÂdah diperiksa diantaranya, mantan Kepala Dinas Perhubungan KabuÂpaten SBB, Peking Calling, Pejabat Pembuat Komitmen Herwilin alias Wiwin, Plt Kadishub, Adjait, dan pihak penyedia dari PT Kairos AnuÂgrah Marina.
Selain itu, penyidik Ditreskrimsus juga sudah memeriksa Stenly PirÂsouw, kontraktor pengadaan kapal cepat tersebut. Stenly diperiksa di Rutan Kelas I Madaeng, Surabaya, Jawa Timur.
Selain kontraktor, tim penyidik juga melakukan pemeriksaan terhaÂdap saksi ahli dari Lembaga KebiÂjakan Pengadaan Barang/Jasa PemeÂrintah (LKPP) Ternate.
Libatkan BPKP
Seperti diberitakan sebelumnya, guna menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal di KabuÂpaten SBB, Ditreskrimsus Polda Maluku melibatkan BPK untuk menghitung kerugian negara.
Pengadaan kapal cepat operaÂsional milik Pemkab SBB dianggarÂkan melalui Dinas Perhubungan senilai Rp7,1 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2020.
Menurut Direskrimsus Polda MaÂluku, Kombes Harold Huwae, pemeÂriksaan saksi-saksi dilakukan untuk selanjutnya akan meminta BPKP Perwakilan Maluku menghitung kerugian negara.
âMau dimintakan Perhitungan Kerugian Negara nya makanya masih lengkapi periksa saksi-saksi untuk permintaan PKN ke BPKP,â ujar Huwae kepada Siwalima melalui pesan whatsapp, Selasa (20/12) lalu.
Kata Huwae, kasus dugaan koÂrupsi pengadaan kapal cepat milik Dishub Kabupaten SBB ini sudah ditingkat penyidikan.
âSudah disidik dan pemeriksaan sejumlah saksi,â akuinya.
Huwae mengakui, pekan lalu pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi diantaranya, Ketua DPRD KaÂbupaten SBB Abdul Rasyid LisaÂholet, Sekretaris Dinas PUPR HerÂwilin dan mantan Kepala Dinas Perhubungan SBB, Peking Caling.
âBenar kita sudah periksa sebagai saksi,â ujar Huwae singkat.
Huwae mengatakan, ketiganya diperiksa terkait pembelian kapal cepat milik Pemkab SBB dan HerÂwilin diperiksa karena saat pengaÂdaan kapal, ia bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
Demo Mahasiswa
Seperti diberitakan sebelumnya, seÂjumlah mahasiswa yang tergaÂbung dalam Nusa Ina Seram Bagian Barat melakukan aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Kamis, (19/5) tahun lalu.
Dalam aksi demo para mahasiswa membawa sejumlah poster yang bertuliskan âAda Korupsi Kapal di Seram Bagian Baratâ serta âKejati Maluku Usut Kasus Korupsi.
Koordinator Lapangan Abdullah Hitimala mendesak, Kejati Maluku segera mengusut dugaan kasus korupsi kapal Pemda SBB senilai Rp7,1 miliar dengan mengunakan APBD tahun 2020.
âKami minta Iqbal Payapo selaku anak mantan Bupati SBB almarhum Yasin Payapo juga ditangkap dan diperiksa jaksa dalam perkara ini,â kata Hitimala.
Katanya, Iqbal Payapo dan Bastian yang harus bertangjawab atas proyek kapal cepat tersebut karena kapal ini sudah dikerjakan sejak tahun 2019. Tetapi sampai saat ini kapal tersebut belum di manÂfaatkan oleh Pemda SBB.
Selain itu, proyek kapal ini dikeÂtahui sudah cair 100 persen, Namun hingga kini tak terlihat wujud fisiknya sama sekali.
âKasus korupsi kapal Pemda SBB ini sudah terang benderang dan logikanya kapal dari 2020 sampe 2022 ini belum juga ada, sementara anggaran sudah 100 persen, kan aneh. Untuk itu, kami mendesak KeÂjati Maluku agar segera mengusut kasus ini karena suda merugikan negara dan kabupaten Seram Bagian Barat,â tuturnya.
Sementara itu, Kasie Penkum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi KaÂreba secara terpisah membenarÂkan adaÂnya demonstrasi sejumlah mahaÂsiswa asal Kabupaten SBB namun tidak disertai dengan penyeÂrahan surat pernyataan atau tuntutan.
âMereka hanya memberikan peÂnguatan dan suport kepada jaksa untuk menangani perkara dugaan korupsi. Bila rencana aksi demo lanjutan pekan depan dilakukan maka diharapkan mahasiswa bisa menyerahkan surat pernyataannya,â ujarnya. (S-10)