AMBON, Siwalimanews – Mantan bendahara Balai Latihan Kerja (BLK) Ambon, Leuwaradja Hendrik Marthin Ferdinandus dihukum majelis hakim Pengadilan Tipikor deÂngan pidana 8 tahun penjara.
Terdakwa juga dibebankan membayar denda Rp500.000. 000, subsider 6 bulan kuruÂngan serta uang pengganti seÂbesar Rp.2.030.873.555 deÂngan ketentuan, jika dalam waktu satu bulan tidak diganti sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh keÂkuatan hukum tetap, maka harÂta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti terÂsebut, dan jikalau harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengÂganti dimaksud, maka diganti deÂngan pidana kurungan selama 2 tahun penjara.
Hakim menyatakan, terdakÂwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakuÂkan tindak pidana korupsi, seÂbagaimana diatur dan dianÂcam piÂdana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberanÂtaÂsan TinÂdak Pidana Korupsi sebaÂgaimana diubah dengan Undang-Undang NoÂmor 20 Tahun 2001 tentang PeruÂbaÂhan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberanÂtaÂsan Tindak Pidana Korupsi sebaÂgaimana dalam dakwaan primair.
Vonis tersebut dibacakan majelis hakim dalam persidangan yang di gelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (16/10) dipimpin Rahmat SeÂlang sebagai hakim ketua, didamÂpingi dua hakim anggota, Antonius Sampe Samine dan Agus Hairullah.
Menurut hakim dalam fakta huÂkum yang diperoleh dan didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keteÂrangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti dari total anggaÂran sebesar Rp27,840,050.000 dengan rincian enam pembelanÂjaan yang diduga fiktif.
Alhasilnya negara mengalami kerugian pada kegiatan rutin BLK Ambon Tahun Anggaran 2021, diÂmana atas kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah memÂperkaya diri atau orang lain sebesar Rp2.030.873.555,00 sebaÂgaiÂmana laporan hasil audit penghiÂtungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran rutin pada BLK nomor PE.03.03/R/SP-1032/PW25/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 sehingÂga terdakwa harus memÂperÂtangÂgungjawabkan perbuatannya.
Hakim juga turut mempertimÂbangkan hal-hal yang memberatÂkan yakni, perbuatan terdakwa berÂtentangan dengan program pemeÂrintah untuk pemberantasan TinÂdak Pidana Korupsi. Bahwa akibat tindakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain mengakiÂbatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp2.030.873.555.
Sedangkan hal-hal yang meriÂnÂgankan, terdakwa berlaku sopan daÂlam persidangan, terdakwa meÂnyeÂsali perbuatannya dan merasa berÂsalah. Terdakwa belum pernah diÂhuÂkum dalam suatu perÂkara pidaÂna, terdakwa memiliki tangguÂngan keÂluarga yaitu memiÂliki istri dan anak-anak, serta terÂdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya.
Usai mendengarkan vonis haÂkim, baik jaksa maupun terdakÂwa menyatakan pikir-pikir.
Dituntut 7,6 Tahun
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejari Ambon menuntut terÂdakwa dengan pidana 7,6 tahun penÂjara. Tuntutan JPU Endang AnaÂkoda dan Novie Temmar itu disamÂpaiÂÂkan dalam persidangan di PengÂaÂÂdilan Tipikor Ambon, Kamis (14/9).
Selain pidana badan, terdakwa juÂga dituntut JPU membayar denda seÂbesar Rp300.000.000 subsider 6 buÂlan kurungan serta membayar uang peÂngganti sebesar Rp2.030. 873.555,-
âDengan ketentuan dalam waktu 1 bulan jika terdakwa tidak meÂngÂganti sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dileÂlang untuk menutupi uang pengÂganti tersebut, dan jikalau harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti dimaksud maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun penjara,â Tandas JPU.
Diketahui, pada Tahun 2021 BLK Ambon menerima anggaran rutin dari Kementerian Ketenagakerjaan yang masuk dalam DIPA BLK Ambon sesuai revisi terakhir Nomor: 026.13.2.219228/2021 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp. 27,840,050.000. Namun sesuai realisasi belanja pada BLK Ambon Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp27.593.662.761.
Dalam perjalanannya ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan terÂdakwa membuat sendiri dan meÂmalÂsukan bukti-bukti pengeluaran, tidak melampirkan bukti pertangÂguÂngÂjawaban yang sah dan membuat bukti-bukti pengeluaran dengan meÂnaikan harga pembeÂlanjaan tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
Terdakwa yang diangkat sebagai bendahara pengeluaran pada BLK Ambon sesuai dengan Surat KeÂputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 378 Tahun 2020 Tentang PeÂngangkatan Pejabat PerbendaÂhaÂraan Negara Selaku Bendahara Penerimaan, Bendahara PengeÂluaran dan Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara DIPA Bidang Ketenagakerjaan pada Kantor Upt-Pusat Kementerian KetenagaÂkerjaan Tahun 2021.
Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yakni, pembelanjaan fiktif sebesar Rp123.459.400 dimana terhadap pembelajaran fiktif ini, terdakwa membuat sendiri dan memalsuÂkan bukti-bukti pengeluaran terÂhadap 40 transaksi belanja deÂngan total belanja pengeluaran sebesar Rp123.459.400, untuk dimasukkan dalam pertanggungÂjaÂwaban belanja bahan yang dapat didapat dari transaksi belanja bahan pada beberapa penyedia.
Selain itu, tanpa bukti atau tidak ada dokumen pertanggungjawaÂban diÂmana terdapat 140 transaksi beÂlanja sebesar Rp.564.581 855.00 yang tak dapat dipertaÂnggungÂjaÂwabÂkan, atau tak ada bukti-bukti peÂngeÂluarannya oleh terdakwa ada juga pertangÂgungjawaban melebihi harÂga yang sebenarnya alias mark up.
Hal ini terbukti, di mana terdapat tranÂsaksi belanja bahan pada peÂnyedia dengan total sebanyak 462 transaksi dengan nilai total belanja sebesar Rp8.032.762.800 dimana atas transaksi pembelanjaan terseÂbut terdakwa selaku bendahara peÂngeluaran secara sengaja memÂbuat sendiri atau memalsukan bukti-bukti pengeluaran, sehingga belanÂjanya tidak sesuai dengan belanja yang sebenarnya dan berdasarkan pemeriksaan bukti pertanggungjaÂwaban belanja yang ada dan keteÂrangan diperoleh nilai pembayaran belanja yang sebenarnya dengan toÂtal belanja sebesar Rp6 689. 930.500. (S-26)