AMBON, Siwalimanews – Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, Askam Tuasikal, sebentar lagi bakal duduk di kursi pesakitan, Pengadilan Tipikor Ambon.
Berkas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah ini telah dinyatakan lengkap oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon.
Tidak hanya Askam, dua tersangka lainnya yakni, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Malteng, yang juga mantan manager dana BOS, Oktavianus Noya dan Munnaidi Yasin, Komisaris PT Ambon Jaya Perdana sebagai penyedia, juga akan sidang bersama-sama.
Ketiganya adalah tersangka Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Maluku Tengah tahun 2020-2022.
Kasi Pidsus Kejari Malteng, Yunita Sahetapy mengatakan, untuk berkas tiga tersangka ini tidak lama lagi akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon, sebab berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh peÂnyidik Kejari Malteng, dan rencanaÂnya pekan depan akan dilakukan tahap II atau pelimpahan berkas perkara dan tersangka.
âUntuk berkas tiga tersangka dana BOS itu penyidik sudah diÂnyatakan lengkap atau P21, dan rencananya minggu depan ini akan dilakukan tahap II,â ujar Sahetapy kepada wartawan di Pengadilan Negeri Ambon, Kamis, (21/9).
Sahetapy menyebutkan, karena berkas para tersangka sudah lengÂkap, maka tidak lama lagi berkas perÂkara ini akan dilimpahkan di pengÂadilan untuk kepentingan sidang.
âJadi tidak lama lagi akan dilimÂpahkan di pengadilan,â ujarnya.
Jadi Tersangka
Seperti diberitakan sebelumnya, Tuasikal ditetapkan sebagai tersaÂngÂka kasus dugaan korupsi dana BOS pada Dinas Pendidikan KabuÂpaten Maluku Tengah Tahun 2020-2022.
Dia resmi ditetapkan sebagai terÂsangka oleh Kejari Maluku Tengah, Kamis (24/8), bersama Oktovianus Noya selaku Kabid Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah yang juga mantan Manajer Dana BOS dan Munnaidi Yasin, Komisaris PT. Ambon Jaya Perdana selaku penyedia.
Penetapan dan penahanan ketiga tersangka ini disampaikan Kejari Malteng, Nur Akhirman didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana khusus Junita Sahetapy dalam konferensi pers, yang digelar di Kantor Kejari Malteng, Kamis (24/8).
Kajari menjelaskan, penetapan Kadis BPKAD Malteng Askam TuaÂsikal bersama Oktovianus Noya dan Munnaidi Yasin sebagai terÂsangka itu setelah ditemukan dua alat bukti yang cukup sehingga ketiganya langsung ditahan.
âAtas perbuatannya ketiga terÂsangka disangkakan dengan pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-UnÂdang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KoÂrupsi jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta subsidair, pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemÂberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,â urai Kajari.
Menurut Kajari, perbuatan para tersangka, menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp3.993.294.179,94 berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku.
Untuk diketahui, dalam perkara ini penyidik juga melakukan penyitaan uang tunai 327.000.000 juta dari tersangka Okto Noya.
Terhadap para tersangka dilakuÂkan penahanan pada tahap penyiÂdikan selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 24 Agustus 2023 sampai 12 September 2023 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Masohi di Masohi.
Sebelumnya diberitakan, Penyidik Kejari Malteng menemukan sejumlah bukti baru dugaan korupsi Dana Bos Tahun Anggaran 2021-2022 bernilai Rp61,1 miliar.
Bukti-bukti baru tersebut kemuÂdian mempermudah tim penyidik Kejari Malteng mengungkap siapa pelaku dibalik dugaan korupsi yang menguras anggaran jumbo tersebut, bahkan saat ini penyidik telah mengantongi calon tersangka.
Penemuan bukti baru tersebut setelah penyidik Kejari Malteng meÂnggeledah rumah Dinas Kepala PeÂngelolaan Keuangan dan Aset DaeÂrah, Askam Tuasikal, Rabu (16/8).
âJadi kami menemukan sejumlah bukti baru dan bukti tambahan dari penggeledahan itu, yang tidak diserahkan oleh para saksi,â ungkap Kasi Pidsus Kejari Malteng, Junita Sahetapy kepada Siwalima melalui telepon selulernya.
Selain menggeledah rumdis Kadis BPKAD, tim penyidik Kejari Malteng juga menggeledah ruangan manager dana Bos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten MalÂteng, serta ruangan operator dana Bos Frits Lukas Sopacua di Negeri Soahuku, Kecamatan Amahai.
Dikatakan, bukti yang diperoleh dalam penggeledahan itu sebelumÂnya telah diminta oleh penyidik namun tidak diserahkan.
Sahetapy mengaku, pihaknya telah mengantongi calon tersangka dalam kasus bernilai jumbo itu. Namun demikian pihaknya masih menunggu perhitungan kerugian negara oleh BPKP Maluku.
Dia menegaskan, pihaknya akan segera mengajukan surat penetapan penggeledahan ke pengadilan TipiÂkor Ambon. (S-26)