AMBON, Siwalimanews – Wakil Direktur CV Ziva Pazia, Corneles Melatunan ditahan KeÂjaksaan Tinggi Maluku seÂlama 20 hari kedepan di Rutan Kelas II A Ambon, Rabu (1/11).
Sebelum ditahan dan digiÂring ke Rutan, Corneles diteÂtapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik Kejati Maluku menemukan dua alat bukti yang cukup kuat.
Kasi Penkum dan Humas KaÂjati Maluku, Wahyudi KaÂreba kepada Siwalima di ruang Kantor Kejati menjelaskan, penahan dan penetapan CM sebagai tersangka berdasarÂkan alat bukti yang cukup.
âTadi tim penyidik KejakÂsaan Tinggi Maluku yang meÂnangani perkara dugaan penyimpangan simdes di Pemkab Buru Selatan setelah menemukan minimal dua alat bukti yang cukup sehingga melakukan penetapan terhaÂdap seorang tersangka atas nama CEM dari pihak swasta,â ungkap Kareba
Dikatakan, selain bukti keteraÂngan saksi dan keterangan ahli, juga diperkuat dengan bukti hasil hitung kerugian negara oleh InsÂpektorat Provinsi Maluku sebesar Rp421.113.636,-
Lebih lanjut kata Kareba, usai dieksekusi tersangka akan ditahan selama 20 hari kedepan sembari menunggu penyidik melimpahkan berkasnya ke penuntut umum.
âTersangka akan dilakukan peÂnahanan di Rutan Kelas IIA Ambon selama 20 hari kedepan. KemuÂdian penyidik akan segera meÂrampungkan berkas perkaranya untuk segera diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum,â ujarnya..
Karena mengatakan, untuk tersangka lainya belum ada, karena bukti baru mengarah ke satu tersangka.
âUntuk sementara baru mengaÂrah satu tersangka, karena bukti yang dikumpulkan itu baru meÂngarah kepada yang bersangkuÂtan, untuk yang lainnya belum ada,â tandasnya
Dia menyebutkan, tersangka seÂbagai rekanan dalam melaksanaÂkan paket kegiatan pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Desa (SIMDES) Kabupaten Buru Selatan yaitu, menyediakan akses jaringan internet satellite broadband untuk desa di Kabupaten Buru Selatan, yang tidak memiliki jaringan koÂmunikasi sinyal terestrial.
Namun dalam pelaksanaanya terdapat penyelewengan anggaran yang menyebabkan kerugian negara bersumber dari APBDes yang disetor kepada tersangka dari masing-masing desa di KabuÂpaten Buru Selatan.
Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan primair, pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TinÂdak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Un dang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Subsidair pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diÂubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk diketahui, proyek aplikasi simdes.id Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2019 ditangani CVÂ Zivia Pazia disinyalir itu diduga tidak sesuai dengan kondisi lapaÂngan dan ada dugaan penyeleÂweÂngan dana. Dimana ada nota dari pihak perusahaan yang menghenÂdaki agar setiap desa menyerahÂkan harga aplikasi sebesar Rp30 juta dan mematok harga aplikasi Rp17,5 juta serta penyediaan beÂberapa unit komputer atau laptop seharga Rp10 juta ditambah kegiatan bimtek Rp2,5 juta.
Kemudian dari penyetoran Rp. 30 juta per desa yang mengÂguÂnakan sumber anggaran DD-ADD ini juga dikenakan PPN 10 persen yakni sebesar Rp2,727 juta dan PPH Rp409.090. (S-26)