Fenomena beberapa hari terakhir di berbagai platform media sosial, sungguh sangat meresahkan dan cenderung membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara khusus daerah Maluku. Apalagi pada saat bersamaan, saudara-saudara kita umat Muslim, sementara melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, lalu ada isu yang berbau agama tentu dapat memperkeruh situasi.
Fenomena seperti ini jika dikaji dari pendekatan komunikasi, dapat dikategorikan sebagai komunikasi yang menyesatkan dan akan berdampak luas baik langsung atau tidak langsung cepat atau lambat prosesnya.
Komunikasi yang menyesatkan merujuk pada penyampaian informasi yang tidak akurat, tidak lengkap, atau disengaja dibuat untuk membingungkan atau memanipulasi penerima.
Di era informasi yang mudah diakses, bentuk komunikasi ini semakin mudah menyebar dan dapat menimbulkan ancaman serius bagi keutuhan bermasyarakat yaitu kondisi di mana elemen-elemen masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis, saling menghargai, dan bekerja sama untuk tujuan bersama.
Sebagai contoh informasi tentang Gubernur dan Wakil Gubernur yang berjanji menempatkan Proyek MIP di Waisarisa namun kemudian Gubernur memindahkan dari Waisarisa ke pulau Ambon.
Informasi seperti ini tentunya menyesatkan karena MIP adalah PSN yang merupakan program Presiden Prabowo untuk Maluku dan tidak ditentukan lokasi MIP tersebut dimana di Provinsi Maluku.
Oleh Gubernur dan Wakil Gubernur disambut PSN ini dan mengusulkan serta memperjuangkan agar lokasinya di Waisarisa SBB.
Keseriusan Gubernur antara lain sampai berangkat ke Osaka menyaksikan penandatangan kerjasama, dan upaya pendekatan dengan berbagai lembaga terkait, antara lain Bappenas, Kementrerian Perhubungan dan sebagainya.
Masyarakat SBB tentu sangat marah dan menyesalkan pemindahan ini. Tapi perlu diketahui orang yang sungguh sangat kecewa adalah Gubernur HL dan Wakil Gubernur AV.
Namun demikian fakta ini ditutupi dengan membangun Narasi dari yang benar di narasikan sebagai Komunikasi yang menyesatkan.
Bentuk-bentuk Komunikasi yang Menyesatkan:
1. Hoaks atau berita bohong: Informasi palsu yang dibuat dan disebarkan dengan tujuan tertentu, seperti mempengaruhi opini publik, menimbulkan kekacauan, atau menguntungkan pihak tertentu.
Pada konsep ini dapat dilihat ada penyebaran informasi bahwa Gubernur HL anti islam, lebih mengutamakan agamanya dan memberikan bantuan banyak ke agamanya, rekrumen pejabat yang berpihak dan sebagainya.
Faktanya coba tengok di kediaman Gubernur HL Para Pegawai yang mengatur dan mengelola Rumah tangga Gubernur mayoritas berkerudung dan berkopiah, Pelantikan Pejabat tinggi Pratama yang baru saja dilaksanakan dari dua puluh dua pejabat berapa yang sama agamanya dengan Gubernur HL?
Fakta sebenarnya dari seorang HL adalah anak adat Maluku yang selalu menggunakan pendekatan sesama anak Maluku dan sesama anak Indonesia.
2. Dari contoh kasus di atas juga bahwa Informasi yang dikomunikasikan tidak lengkap: Penyampaian fakta hanya sebagian agar menghasilkan kesimpulan yang salah atau memihak.
3. Selain itu Narasi yang disajikan merupakan Manipulasi pesan: Penggunaan bahasa, gambar, atau konteks yang dimodifikasi untuk membingungkan makna informasi yang faktual.
Sebagai contoh isu tentang Gubernur menerima gratifikasi dari Perusahaan yang bergerak di Gunung Botak. Padahal jika di telusuri gubernur hanya mengeluarkan instruksi penertiban dan sama sekali tidak terlibat dalam pemberian izin kepada baik koperasi maupun perusahan. Dan karena itu apakah ada alasan untuk menerima gratifikasi?
Gratifikasi itu berikan karena terkait dengan kewenangan. Dan faktanya sepuluh koperasi itu sudah terbit pada saat pemerintahan lalu.
4. Kemudian berbagai informasi itu adalah Desinformasi dan misinformasi: Disinformasi adalah penyebaran informasi salah secara sengaja, sedangkan misinformasi adalah penyebaran informasi salah tanpa sengaja namun tetap menyesatkan.
Kesimpulan bahwa berseliweran di media sosial akhir akhir ini perlu diwaspadai dan kepada pengguna media sosial agar selektif dalam menerima setiap konten yang bisa saja berisi pesan yang menyesatkan tidak sesuai fakta yang sebenarnya.
Masyarakat perlu mengklarifikasi setiap informasi agar tidak terjebak dalam permainan orang orang tertentu dengan tujuan tertentu untuk mengganggu stabilitas serta konsentrasi Pemerintah Daerah membangun Daerah ini. Oleh: Nataniel Elake, Pemerhati Kebijakan Publik.(*)
