AMBON, Siwalimanews – Hengkangnya KMP FeÂrry Garda Maritim 5 dari Maluku akibat sikap pemeÂrintah Daerah dikecam DPRD Maluku.
Pasalnya, Pemerintah Daerah melalui Dinas PerÂhubungan dinilai lebih mementingkan ego sektor dari pada kepentingan masÂyarakat, khususnya di Buru dan Buru Selatan.
Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Michiel Tasaney menyaÂyangkan tindakan yang dilakukan Pemerintah ProÂvinsi Maluku.
Dikatakan, keberadaan KMP Ferry Garda Maritim 5 selama tiga tahun terakhir telah banyak membantu masyarakat di Buru dan Buru SeÂlatan, sebab akses transportasi berÂjalan lancar.
Namun, ketika persoalan ini munÂcul dan berdampak pada hengkangÂnya KMP Ferry Garda Maritim 5 maka tentunya akan berdampak pada konektivitas antar pulau di Maluku.
âSebagai pribadi, saya sangat menyayangkan tindakan yang dilaÂkukan oleh Pemprov yang menyeÂbabkan KMP Ferry Garda Maritim 5 harus hengkang. Ini tentunya akan merugikan masyarakat,â kecam Tasaney saat diwawancarai SiwaÂlima melalui pesan whatsapp, Senin (3/12).
Menurutnya, sebagai penangÂgung jawab transportasi di Maluku, Dinas Perhubungan mestinya memÂbuka ruang bagi investasi dibidang transportasi guna menjawab kebuÂtuhan masyarakat.
Apalagi, BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku seperti Panca Karya tidak mampu untuk memastikan persoalan konektivitas antar pulau di Maluku berjalan dengan baik.
âKalo hari ini BUMD mampu menghendel transportasi tanpa kendala tidak menjadi masalah tapi faktanya sampai dengan saat ini BUMD kita masih banyak kekuraÂngan dan belum mampu,â ujarnya.
Pemprov kata Tasaney semestiÂnya dapat menyadari kekurangan BUMD dan membuka ruang bagi investasi dibidang transportasi demi mewujudkan konektivitas antar pulau-pulau yang ada di Maluku.
Selain itu, untuk mempercepat akselerasi di bidang transportasi, Pemerintah Provinsi mestinya meleÂpaskan ego sektoral tetapi sebalikÂnya mendukung adanya investasi swasta, sebab tanpa swasta daerah belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
âPemprov semestinya tidak boleh tunjukkan ego sektoral seperti ini karena masyarakat yang akan menÂjadi korban apalagi masyarakat Buru dan Buru Selatan,â pungkasnya.
Pemprov Usir
Pemerintah Provinsi Maluku melaÂlui Perusahaan Daerah PD. Panca Karya dan BUMN yakni PT. ASDP berkoalisi mengusir KMP Ferry Garda Maritim 5 milik swasta yang selama ini melayani penumpang Ambon-Namlea.
Padahal tiga tahun masyarakat di Kabupaten Buru dan Buru Selatan merasa senang kapal ferry dengan fasilitas terlengkap itu sudah meÂlayani penumpang rute Ambin-Namlea dengan baik.
Kecewa dengan ulah Pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Kapal Ferry Garda Maritim 5 tersebut bakal hengkang dari Maluku.
Jika ini terjadi, maka sangat disayangkan transportasi laut yang menjadi primadona masyarakat Buru dan sekitarnya itu otomatis tidak lagi melayani penumpang.
Kepala Cabang PT. Mukti Guna Maritim untuk Indonesia Timur, Muhammad Fauzan, kepada Wartawan di Ambon, Minggu (3/12) mengaku, pihaknya merugi dalam beberapa bulan terakhir ini.
Lantaran kapal ferry milik PemeÂrintah Provinsi Maluku melalui PD. Panca Karya, mendatangkan satu armada yakni KM. Tatihu untuk melayani rute yang sama. Sementara rute Ambon-Namlea, sudah ada dua kapal ferry yang beroperasi.
Alhasil, Garda Maritim selaku kapal ferry yang memenuhi segala bentuk standar pengoperasian itu, harus mengalami kerugian.
Belum lagi, pengoperasian KM. Tatihu milik Pemprov itu, tidak pernah dibicarakan bersama dengan pihakÂnya selaku salah satu investor di bidang transportasi laut di Maluku.
Dia mengatakan, pihak Dishub Maluku selalu beralasan untuk tidak menerbitkan SPM Garda Maritimi 5.
Dengan begitu , pihaknya merasa dipermainkan. Padahal waktu itu, bersamaan dengan kedatangan Dirut PT. Mukti Guna Maritim ke Ambon dengan niat akan memÂberikan hadiah bagi Maluku, yaitu menambah lagi satu unit kapal ferry untuk rute lain di perairan laut MaÂluku. Karena sudah menjadi komitÂmen, PT. Multi Guna Maritim akan turut bersama-sama memajukan Indonesia Timur dibidang transÂportasi laut, termasuk Maluku.
Diakui, pihaknya sudah membicaÂraÂkan masalah yang dialaminya dengan Dishub, namun tidak ada titik temu. Olehnya itu, pihaknya benar-benar merasa tidak diharapÂkan berada di Maluku.
Fauzan berharap, dengan hengÂkangnya kapal Ferry Garda Maritim 5, sistem pelayanan transportasi laut di Maluku akan semakin baik ke depan. Mengingat kapal ferry yang didaÂtangkan Pemprov Maluku itu, menuÂrutnya, justru jauh dari SPM. (S-20)