AMBON, Siwalimanews – Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku, menahan dua pengusaha yang terlibat dalam kasus tindak pidana perpajakan dan merugikan negara Rp1,1 Miliar.
Dua pengusaha yang ditahan yaitu, AB selaku Wakil Direktur CV Titian Hijrah dan HS selaku DiÂrektur Utama PT Tanjung Alam Sentosa.
Penahanan dilakukan setelah JPU menerima peÂlimpahan berkas tersangÂka dari Penyidik PPNS Kementerian Keuangan RI DJP Papua, Papua Barat dan Maluku terkait tindak pidana di bidang perpajakan.
âPenuntut Umum KeÂjaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Ambon, dalam pelaksaÂnaan surat perintah PeÂnunjukan Jaksa Penuntut Umum dalam penyeleÂsaian Perkara Tindak PiÂdana Perpajakan, telah menerima pelimpahan berkas perkara tahap II dari Penyidik PPNS pada Kementerian Keuangan RI DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, terkait tindak pidana di bidang perpajakan, pada Kamis (8/5) di Kantor Kejaksaan Negeri Ambon,â ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy daÂlam rilisnya yang diterima Siwalima, Kamis (8/5) malam.
Ardy menjelaskan, para tersangka AB selaku Wakil Direktur CV Titian Hijrah dan HS selaku Direktur Utama PT Tanjung Alam Sentosa, diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa dengan sengaja tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut, sebagaiÂmana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i jo pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tenÂtang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah bebeÂrapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tenÂtang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.
Ardi menyebutkan, kedua terÂsangka dijerat lantaran pada tahun 2016 lalu, tersangka AB mendirikan CV Titian Hijrah dan memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
Namun tersangka AB kembali melakukan perjanjian kerja sama Operasional Pengusahaan Hutan dengan PT Tanjung Alam Sentosa milik terdakwa HS dengan ketentuan seluruh penjualan kayu milik CV Titian Hijrah dikuasai sepenuhnya oleh PT Tanjung Alam Sentosa termasuk rekening penampungan penjualan kayu milik CV Titian Hijrah.
âSehingga berdasarkan perjanjian KSO tersebut, maka penyetoran pajak yang timbul dari penjualan kayu milik CV Titian Hijrah, dibeÂbankan sepenuhnya kepada PT Tanjung Alam Sentosa,â terang Kasi Penkum
Akan tetapi tersangka HS selaku Direktur Utama PT Tanjung Alam Sentosa tidak melakukan penyetoÂran PPN yang dipungut atas penÂjualan kayu milik CV Titian Hijrah, melainkan hanya memberikan fee kepada tersangka AB.
Sementara itu, lanjut Ardy, perÂjanjian Kerja sama Operasional Pengusahaan Hutan antara CV Titian Hijrah dan PT Tanjung Alam Sentosa tidak di daftarkan ke kantor Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga peÂmenuhan kewajiban perpajakan yang tidak dilakukan oleh CV TanÂjung Alam Sentosa juga merupakan tanggung jawab dari CV Titian Hijrah.
âAkibat dari perbuatan para terÂsangka tersebut, nilai kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulÂkan sebesar Rp. 1.188.786.733 atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut, âterangnya.
Atas pertimbangan Tim Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Ambon, yang mengkhawatirkan para terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Ardy menambahkan, kedua pengÂusaha ini telah ditahan di Rutan Klas IIA Ambon selama 20 hari terhitung sejak 8 Mei hingga 27 Mei 2025.
âSehingga berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala KejakÂsaan Negeri Ambon, kini para terÂsangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Ambon selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025,â ujarnya.
Selanjutnya, JPU akan menyusun berkas dakwaan kedua tersangka untuk dilimpahkan ke pengadilan. (S-29)