AMBON, Siwalimanews – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diminta untuk mem­prioritaskan Maluku dalam program penataan kawasan kumuh

Permintaan itu disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dalam pertemuan bersama secara daring de­ngan Direktorat Jenderal Ka­wasan Pemukiman Kemen­terian Perumahan Rakyat beberapa waktu lalu.

“Kami tentu mengapresiasi Menteri PKP dan Dirjen yang telah merespon cepat keingi­nannya, untuk menata kawa­san kumuh yang ada di Ma­luku,” ujar Gubernur kepada wartawan di Ambon, Sabtu (28/6).

Gubernur menegaskan ko­mitmennya untuk terus memperjuangkan penataan kawasan kumuh di Maluku.

Mantan anggota DPR ini menjelaskan, dari 11 kabu­paten dan kota di Maluku terdapat beberapa titik yang merupakan spot kawasan kumuh seperti di Kota Ambon dan sudah terdata oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Walaupun kawasan kumuh status tanahnya bukan atas nama warga setempat, namun ada juga sudah memiliki status hukum yang jelas, sehingga secara teknis akan dibahas lebih lanjut diinternal Pemerintah Provinsi Maluku dan kabupaten/kota terkait.

“Dalam waktu dekat kita akan menyatukan persepsi agar program ini bisa dilaksanakan agar kawasan kumuh di Maluku dapat di tata dengan baik,” jelasnya.

Gubernur memastikan telah me­minta dijadwalkan waktu agar Peme­rintah Provinsi Maluku dapat lan­g­sung mempresentasikan kesiapan Pemda dalam menyambut program penataan kawasan kumuh tersebut.

“Kami sudah meminta pihak kementerian bisa menerima tim dari Provinsi Maluku untuk membahas program dimaksud. Yang pasti kami serius untuk merealisasikan program penataan kawasan kumuh ini,” tegas Gubernur. (S-20)