AMBON, Siwalimanews – Kasus dugaan tindak pidana koÂrupsi pengadaan aplikasi sistem inÂformasi manajemen desa KabuÂpaten Buru Selatan mulai terlihat titik terang kepastiannya.
Pasalnya, Kejaksaan Tinggi MaÂluku telah agendakan ekspos peÂnetapan tersangka dalam kasus ini.
Hal ini dilakukan sebaÂgai bentuk percepatan dan penyelesaian terhaÂdap sejumlah kasus yang ditangani Lembaga Adhyaksa tertinggi di Maluku itu. Termasuk Simdes Bursel.
Demikian dijelaskan oleh Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada Siwalima di halaman Kantor Kejati Maluku, Selasa (12/9).
Jubir Kejati Maluku itu mengaÂtakan, untuk perkara dugaan koÂrupsi simdes Bursel, penyidik tinÂdak pidana khusus Kejati Maluku tiÂdak lama lagi akan menyeleÂsaikan hasil ini.
âIya, kalau perkara simdes itu tidak lama lagi akan diselesaikan, dalam waktu dekat tim akan gelar perkara dalam menuntaskan kaÂsus ini,â ungkap Kareba
Menurutnya, penyidik saat ini intens melakukan pemeriksaan saksi-saksi atas perkara ini. MeÂngingat bukti-bukti yang dikantongi sudah mencapai 75 persen.
âJadi kasus itu tidak lama lagi sudah akan di ekspos. Soal siapa tersangkanya kita minta menunggu saja,â pungkasnya.
Untuk diketahui, proyek aplikasi simdes.id Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2019 ditangani CVÂ Zivia Pazia disinyalir itu diduga tidak sesuai dengan kondisi lapaÂngan dan ada dugaan penyeleÂwengan dana. Dimana ada nota dari pihak perusahaan yang meÂnghendaki agar setiap desa meÂnyerahkan harga aplikasi sebesar Rp30 juta dan mematok harga aplikasi Rp17,5 juta serta penyeÂdiaan beberapa unit komputer atau laptop seharga Rp10 juta ditambah kegiatan bimtek Rp2,5 juta.
Kemudian dari penyetoran Rp. 30 juta per desa yang mengguÂnakan sumber anggaran DD-ADD ini juga dikenakan PPN 10 persen yakni sebesar Rp2,727 juta dan PPH Rp409.090, namun setoran tersebut diduga disembunyikan oleh Umar Mahulette selaku kadis.
Sebelumnya, Asisten Tindak pidana khusus Kejati Maluku mengatakan, terhadap dugaan tersebut pihak kejaksaan tinggi maluku telah memeriksa beberapa saksi secara Online karena terkendala saksi di beberapa pulau yang tak bisa dijangkau.
âSaat ini kita sementara memeriksa beberapa saksi dalam kaitannya dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Aplikasi Simdes Buru selatan.
Memang kita terkendala secara wilaya sebab banyak saksi yang ingin dipanggil untuk dimintai keterangan berada di pulau pulau. Untuk itu langkah preventif yang kita ambil adalah memeriksa mereka (Saksi – Saksi) secara onlineâ ungkap Aspidsus Kejati Maluku, Triyono Rahyudi saat temui di Pengadilan Tipikor ambon usai sidang kasus dugaan Korupsi Medical Check Up (MCU) pada beberapa waktu lalu. (S-26)