AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Tinggi Maluku diminta jangan tutupi peÂnyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Covid -19 Provinsi Maluku tahun 2020-2021.
Anggaran bernilai ratusan miliar yang digunakan untuk menangani Covid-19 yang melanda dunia kala itu diÂduga disalahgunakan, sehingga proses penyelidikannya haÂrus juga transparan dan jangan tutupi.
Sikap tertutup kejaksaan justru akan menimbulkan opiÂni publik bahwa kinerja keÂjaksaan ini patut dipertanyaÂkan.
Demikian diungkapkan akademisi Hukum, Rauf Pelu saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (21/9).
Pellu berharap, Kejati haÂrus ada keberanian dari Kejati MaÂluku dalam mengungkapÂkan kasus ini, termasuk meÂmanggil Sekda untuk dimintai keterangan.
âKejati Maluku harus punya keÂberanian untuk memanggil Sekda. Karena ini persoalan hukum maka jangan lambat dan juga jangan ditutup-tutupi,â ujarnya.
Kejati harus transparan dalam penerapan sistem aturan hukum. BaÂgaimana masyarakat bisa memÂpercayai Kejati kalau inforÂmasi ditutup-tutupi, hukum itu harus transparan.
Hal ini karena, masyarakat memÂbutuhkan informasi soal sejauh mana perkembangan duÂgaan penyalahgunaan keuangan negara untuk penanganan Covid-19 yang saat itu melanda dunia.
âDengan demikian jangan ada tebang pilih, mau dia Sekda atau siapapun jika ada keterlibatan maka segera dipanggil untuk diÂmintai klarifikasi atau keteranganÂnya.â Tandas Pellu sembari meÂnambahÂkan, anggaran untuk peÂnanganan kasus ini sangat besar sehingga harus ditangani secara serius.
Harus Transparan
Terpisah Praktisi Hukum, Rico Ricardo Noija kepada Siwalima melalui sambungan telepon, Kamis (21/9) memberikan apreÂsiasi bagi Kejati Maluku yang telah mengusut kasus ini tetapi dihaÂrapkan bertindak transparan.
âTerhadap langkah langkah hukum yang telah diambil oleh pihak Kejati Maluku dalam penaÂnganan kasus ini kami sangat apresiasi. Nah terhadap langkah hukum itu kami selaku warga masyarakat sangat mengharapkan Kejati Maluku transparan dalam melakukan penyelidikan dan peÂnyidikan terhadap perkara tersebut, supaya masyarakat juga mengeÂtahui sampai sejauh mana pengÂgunaan dana Covid-19 oleh dinas-dinas dan Pemprov Maluku,â ungÂkap Noija.
Kata Noija, Kejati Maluku harus terus membuka ruang lewat keÂterbukaan informasi publik jangan sampai Kasus ini hilang begitu saja.
âKami berharap kasus ini jangan sampai tiba-tiba hilang dari perÂedaran. Kami juga berharap Kejati melalui humasnya bisa secara berÂkala semacam klarifikasi perÂkemÂbangan kasus ini kepada masyarakat, terkait langkah hukum yang telah diambil Kejati.â cetusnya.
Sementara itu, Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba yang dikonfirmasi Siwalima hanya mengungkapkan, siapapun pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dana Covid akan diminta keterangan.
âSiapapun pihak akan dimintai klarifikasi,â ujarnya singkat.
Ketika ditanyakan apakah Sekda Maluku, Sadli Ie sudah dimintai keÂterangan apakah belum, Wahyudi tak menjelaskannya, dirinya hanya mengungkapkan, ketika kasus ini sudah terang benderang maka akan di publish ke publik.
âKalau kasusnya sudah terang benderang maka kita akan publish. Kita tidak punya kepentingan apapun. Kasus ini masih ditelaah,â tegasnya.
Belum Diperiksa
Hingga kini penyidik Kejaksaan TiÂnggi Maluku belum memeriksa SekÂda Maluku, Sadli Ie, terkait dugaan penyalahgunaan dana Covid-19.
Padahal, Kasi Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, Rabu (13/9) lalu berjanji akan meminta keterangan Sekda Maluku, terkait hal dimaksud.
Kareba mengungkapkan, pemaÂnggilan Pelaksana Tugas Kadis Kehutanan Provinsi Maluku itu hanya sebatas klarifikasi. âIa betul. Kasus ini kan masih bentuk klaÂrifikasi, jadi masih sebatas klaÂrifikasi,â ujarnya.
Seperti diberitakan, dugaan dana Covid-19 Provinsi Maluku tahun 2020-2021, akan digarap jaksa.
Pemanggilan terhadap Sekda tersebut dalam kapasitasnya saat memimpin Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
Dikatakan, pihaknya bergerak membidik pengelolaan anggaran dana Covid tahun 2022-2021 Pemerintah Maluku, karena adanya laporan masyarakat.
Walau Sadli belum juga dimintai keterangan, namun sejumlah OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku telah digarap jaksa.
Kepada Siwalima, Rabu (20/9) Kareba mengaku, semua pihak yang terkait dengan pengelolaan dana Covid-19 Provinsi Maluku akan dimintai keterangan.
âSeperti yang saya sampaikan kemarin, info dari tim terkait dengan semua laporan pengaduan, kita dalami, kita lakukan klarifikasi dengan pihak yang dianggap mengetahui. Jika terdapat adanya indikasi penyimpangan, kita juga akan tingkatkan tahapan penangaÂnannya,â ujar Kareba kepada SiÂwaÂlima melalui pesan whatsappnya.
Sekda akan Diperiksa
Untuk diketahui, kasus ini dilaÂporkan oleh masyarakat. Dari inforÂmasi yang diperoleh pada tahun 2020 anggaran Covid Pemprov Maluku sekitar Rp100 miliar. Sementara untuk tahun 2021 diduga berkisar Rp70 miliar.
Ratusan miliar tersebut diperÂuntukkan untuk penanganan Covid-19 yang melanda dunia sejak 2019 lalu, diduga anggaran itu diseleÂwengkan dan berpotensi kuat merugikan keuangan negara.
Anggaran itu diperoleh dari refocusing anggaran di setiap orgaÂnisasi perangkat daerah (OPD) eselon II lingkup Pemprov Maluku yang berjumlah 38 OPD.
Diduga, anggaran tersebut dipaÂngkas 10 persen dari dokumen peÂlaksanaan anggaran (DPA). Hanya ada dua dinas yang anggarannya tidak dipotong yaitu, Dinas KeÂsehatan dan Dinas Pendidikan.
Untuk memproses kasus terÂsebut, sejumlah Kepala Dinas sudah diperiksa. Para anak buah dari Gubernur Maluku, Murad Ismail itu diperiksa maraton oleh tim pemeriksa Intelijen Kejati Maluku.
Proses klarifikasi terhadap seÂjumlah pihak akan terus berjalan termasuk Sekda Maluku, Sadli Ie.(S-26)