SIWALIMA.id > Berita
Kejati Diminta Tuntaskan Kasus Bipolo Gidin
Headline , Hukum | Kamis, 24 Juli 2025 pukul 23:57 WIT

AMBON, Siwalimanews – Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku diminta untuk mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada PT Bipolo Gidin, Kabupaten Buru Selatan

Akademisi Hukum Unpatti, Patrick Corputty me­nga­takan, se­tiap per­buatan yang ber­ujung pada ke­ru­gian ke­ua­ngan negara termasuk di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Bipolo Gidin maka harus diproses hingga tuntas.

Dalam kedudukannya sebagai penegak hukum, penyidik kejaksaan kata Corputty sudah seharusnya memeriksa semua pihak terma­suk jajaran pemerintah daerah Ka­bupaten Buru Selatan, guna mem­buat terang perkara yang ditangani.

“Tidak ada orang yang kebal hukum di negara ini, maka siapa­pun termasuk jajaran Pemda Buru Selatan harus juga ikut diperiksa dan dimintai keterangan,” tegas Corputty kepada Siwalima melalui telepon selulernya, kemarin, meres­pon pemeriksaan sejumlah saksi oleh penyidik kejaksaan.

Menurutnya dalam perkara tindak pidananya korupsi termasuk di PT Bipolo Gidin sudah pasti pelakunya lebihnya dari satu dan tidak menu­tup kemungkinan ada keterlibatan jajaran Pemda.

Untuk membuktikan adanya keterlibatan jajaran Pemda Buru Selatan, Corputty menegaskan penyidik harus berani memeriksa semua pihak, agar tidak terkesan penyidik tebang pilih dalam pengungkapan kasus.

“Prinsip equality before the law harus dijunjung tinggi, artinya sia­papun yang terlibat, apapun jaba­tannya, harus diproses sesuai ke­tentuan hukum yang berlaku,” jelas Corputty.

Disisi lain, Kejaksaan harus berani dan konsisten mengusut kasus ini secara tuntas dan trans­paran sehingga tidak menim­bulkan kecurigaan dari publik atas tindakan yang dilakukan kejaksaan

Bahkan jika dari hasil penye­lidikan dan penyidikan ditemukan adanya indikasi keterlibatan ja­jaran direksi, maka tidak ada ala­san untuk tidak menjerat mereka secara hukum.

“Kejaksaan harus berani men­jerat siapapun yang terlibat harus dijerat,” tandasnya.

Ekspos

Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Maluku menggelar ekspses dengan Badan Pemeriksa Keua­ngan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keua­ngan pada PT. Bipolo Gidin.

Ekspos itu digelar untuk meng­hitung kerugian negara dari kasus dugaan korupsi PT Bipolo Gidin Kabupaten Buru Selatan.

“Untuk kasus Bipolo Gidin sudah dilakukan ekspos dengan pihak BPK RI pada Jumat (18/7) sore, un­tuk berkoordinas terkait perhi­tu­ngan kerugian negara, “ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Ma­luku, Ardy kepada Siwalima melalui pesan whatsappnya, Sabtu (19/7).

Ardy menegaskan, ekspsos Kejati Maluku dan BPK RI adalah un­tuk kepentingan perhitungan ke­ru­gian negara yang akan dilakukan oleh BPK.

Ardy bilang, tim penyidik Kejati Maluku akan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh tim auditor untuk menghitung kerugian negara. Setelah itu penyidik akan menunggu hingga proses per­hitungan selesai dilakukan oleh BPK RI.

“Selanjutnya tinggal koordinasi lalu kemudian menunggu hasil per­hitungan dari BPK. Tentu pro­sesnya akan memakan waktu dan kita juga tidak tahu kapan perhi­tungan akan selesai,“ tuturnya.

Disinggung apakah masih ada saksi yang akan diperiksa oleh penyidik, Juru bicara Kejati Maluku itu belum dapat memastikannya. Karena itu merupakan keputusan penyidik terkait bukti-bukti yang dibutuhkan.

“Apakah masih ada saksi yang akan diperiksa lagi, itu nanti pidsus yang tentukan. Yang pasti per­kem­bangan terbaru sudah gelar eks­pos. Nanti kalau ada perkem­bangan lainnya akan saya infor­masikan,“ tandasnya.

Tak Pandang Bulu

Kejaksaan Tinggi Maluku me­mastikan tidak akan pandang bulu dalam mengusut kasus dugaan korupsi PT Bipolo Gidin.

Kendati belum menjerat dalang dalam kasus dugaan korupsi di pe­rusahaan daerah milik Kabu­paten Buru Selatan itu, namun Kejati Maluku memastikan akan serius dan tidak akan main-main dalam mengusut kasus tersebut.

Hal itu telah dibuktikan dengan adanya pemeriksaan terhadap sejumlah direksi termasuk mantan Direktur Utama PT Bipolo Gidin, Zainuddin Boy, dan mantan Di­rektur Keuangan, Wils Ayu Lestari, Maneger Keuangan PT Bipolo  tahun anggaran 2014-2017 ber­inisial CHW maupun pejabat Pemkab Bursel.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy menjelaskan, saat ini tim penyidik sedang mendalami fakta-fakta adanya penyimpangan terhadap anggaran puluhan miliar di PT Bipolo. Kemudian nantinya dari fakta itu akan dianalisa oleh tim penyidik yang kemudian di­hubungkan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada siapa saja para pihak yang terlibat.

“Saat ini sementara dianalisa hasil pemeriksaan yang telah di­lakukan oleh tim penyidik. Se­lanjutnya baru dihubungkan dengan pembebanan pertanggung jawaban pidananya kepada siapa saja atau para pihak baik jajaran Direksi maupun menejemen lain yang memenuhi unsur barang siapa dan setiap orang terkait perbuatan dan penyimpangan yang terjadi, “ungkap Ardy kepada Siwalima, Senin (14/7)

Sejauh ini, lanjut Ardy, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sebagian besar saksi termasuk para jajaran direksi. Nantinya, hasil pemeriksaan yang dianalisasi akan menentukan langkah apa yang akan dilakukan oleh penyidik selanjutnya.

“Semua masih dlm proses, untuk tahap pertama kita sudah periksa sebagian besar saksi termasuk diantaranya para direksi dan hasil pemeriksaan akan kita analisa untuk menentukan lang­kah-langkah penyidikan selanjutnya,“ terangnya.

Selain itu, tim penyidik juga nantinya akan meminta keterangan atau pendapat dari ahli yang tepat terkait kasus tersebut. Namun juru bicara Kejati Maluku ini belum dapat memastikan siapa ahli yang akan dimintai pendapatnya twrkait kasus yang terjadi di PT Bipolo Gidin.

“Tentunya semua hasil peme­riksaan selama ini harus dianalisa kemudian kita juga nanti akan mendapat keterangan dan pen­dapat dari ahli. Tapi untuk ahli nanti penyidik yang akan tentukan. Jadi kita tunggu saja langkah apa yang dilakukan penyidik selanjutnya, “terangnya.

Disinggung mengenai agenda pemeriksaan saksi, Ardy mengakui bahwa pada Senin (14/7) tidak ada agenda pemeriksaan saksi. Kemungkinan besar penyidik sementra mengevaluasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

“Untuk hari ini tidak ada pemeriksaan saksi. Kemungkinan besar yang seperti saya sampai diatas bahwa penyidik melakukan analisa terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya, “tandas Ardy.

kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus pengelolaan anggaran Perusahan Daerah PT Bipolo Gidin, senilai Rp41 miliar.

Dalam kasus ini, tim penyidik telah memeriksa puluhan saksi dan memintai keterangan berba­gai pihak, seperti pejabat perusa­haan, pemerintah daerah, hingga pejabat di lingkup pemerintah Pro­vinsi Maluku.

Dari hasil permintaan ketera­ngan, penyelidik menemukan ada­nya perbuatan penyimpangan pengelola anggaran, seperti penyimpangan penggunaan hasil penjualan tiket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan mo­dal dan atau uang pinjaman modal kerja tidak sesuai peruntukan, serta pembiayaan untuk kepen­tingan pribadi pejabat di PT Bipolo Gidin.

Perusahaan daerah itu didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusahan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Grace Margareth Goenawan, tanggal 15 Mei 2013, untuk jenis usaha Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan kapal yang dioperasionalkan yakni KMP Tanjung Kabat (2013) dan KMP Lory Amar (2019).

Kapal KMP Tanjung Kabat mela­yari rute Ambon–Ambalau–Wam­sisi–Namrole–Leksula dan Kepala Madan, sedangkan Kapal KMP. Lorry Amar melayari rute Tual–Teor–Kesui–Gorom–Geser–Air Nanang dan Ambalau pulang pergi. (S-29)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps