AMBON, Siwalimanews – Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku diminta untuk mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada PT Bipolo Gidin, Kabupaten Buru Selatan
Akademisi Hukum Unpatti, Patrick Corputty meÂngaÂtakan, seÂtiap perÂbuatan yang berÂujung pada keÂruÂgian keÂuaÂngan negara termasuk di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Bipolo Gidin maka harus diproses hingga tuntas.
Dalam kedudukannya sebagai penegak hukum, penyidik kejaksaan kata Corputty sudah seharusnya memeriksa semua pihak termaÂsuk jajaran pemerintah daerah KaÂbupaten Buru Selatan, guna memÂbuat terang perkara yang ditangani.
âTidak ada orang yang kebal hukum di negara ini, maka siapaÂpun termasuk jajaran Pemda Buru Selatan harus juga ikut diperiksa dan dimintai keterangan,â tegas Corputty kepada Siwalima melalui telepon selulernya, kemarin, meresÂpon pemeriksaan sejumlah saksi oleh penyidik kejaksaan.
Menurutnya dalam perkara tindak pidananya korupsi termasuk di PT Bipolo Gidin sudah pasti pelakunya lebihnya dari satu dan tidak menuÂtup kemungkinan ada keterlibatan jajaran Pemda.
Untuk membuktikan adanya keterlibatan jajaran Pemda Buru Selatan, Corputty menegaskan penyidik harus berani memeriksa semua pihak, agar tidak terkesan penyidik tebang pilih dalam pengungkapan kasus.
âPrinsip equality before the law harus dijunjung tinggi, artinya siaÂpapun yang terlibat, apapun jabaÂtannya, harus diproses sesuai keÂtentuan hukum yang berlaku,â jelas Corputty.
Disisi lain, Kejaksaan harus berani dan konsisten mengusut kasus ini secara tuntas dan transÂparan sehingga tidak menimÂbulkan kecurigaan dari publik atas tindakan yang dilakukan kejaksaan
Bahkan jika dari hasil penyeÂlidikan dan penyidikan ditemukan adanya indikasi keterlibatan jaÂjaran direksi, maka tidak ada alaÂsan untuk tidak menjerat mereka secara hukum.
âKejaksaan harus berani menÂjerat siapapun yang terlibat harus dijerat,â tandasnya.
Ekspos
Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Maluku menggelar ekspses dengan Badan Pemeriksa KeuaÂngan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuaÂngan pada PT. Bipolo Gidin.
Ekspos itu digelar untuk mengÂhitung kerugian negara dari kasus dugaan korupsi PT Bipolo Gidin Kabupaten Buru Selatan.
âUntuk kasus Bipolo Gidin sudah dilakukan ekspos dengan pihak BPK RI pada Jumat (18/7) sore, unÂtuk berkoordinas terkait perhiÂtuÂngan kerugian negara, âungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati MaÂluku, Ardy kepada Siwalima melalui pesan whatsappnya, Sabtu (19/7).
Ardy menegaskan, ekspsos Kejati Maluku dan BPK RI adalah unÂtuk kepentingan perhitungan keÂruÂgian negara yang akan dilakukan oleh BPK.
Ardy bilang, tim penyidik Kejati Maluku akan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh tim auditor untuk menghitung kerugian negara. Setelah itu penyidik akan menunggu hingga proses perÂhitungan selesai dilakukan oleh BPK RI.
âSelanjutnya tinggal koordinasi lalu kemudian menunggu hasil perÂhitungan dari BPK. Tentu proÂsesnya akan memakan waktu dan kita juga tidak tahu kapan perhiÂtungan akan selesai,â tuturnya.
Disinggung apakah masih ada saksi yang akan diperiksa oleh penyidik, Juru bicara Kejati Maluku itu belum dapat memastikannya. Karena itu merupakan keputusan penyidik terkait bukti-bukti yang dibutuhkan.
âApakah masih ada saksi yang akan diperiksa lagi, itu nanti pidsus yang tentukan. Yang pasti perÂkemÂbangan terbaru sudah gelar eksÂpos. Nanti kalau ada perkemÂbangan lainnya akan saya inforÂmasikan,â tandasnya.
Tak Pandang Bulu
Kejaksaan Tinggi Maluku meÂmastikan tidak akan pandang bulu dalam mengusut kasus dugaan korupsi PT Bipolo Gidin.
Kendati belum menjerat dalang dalam kasus dugaan korupsi di peÂrusahaan daerah milik KabuÂpaten Buru Selatan itu, namun Kejati Maluku memastikan akan serius dan tidak akan main-main dalam mengusut kasus tersebut.
Hal itu telah dibuktikan dengan adanya pemeriksaan terhadap sejumlah direksi termasuk mantan Direktur Utama PT Bipolo Gidin, Zainuddin Boy, dan mantan DiÂrektur Keuangan, Wils Ayu Lestari, Maneger Keuangan PT Bipolo tahun anggaran 2014-2017 berÂinisial CHW maupun pejabat Pemkab Bursel.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy menjelaskan, saat ini tim penyidik sedang mendalami fakta-fakta adanya penyimpangan terhadap anggaran puluhan miliar di PT Bipolo. Kemudian nantinya dari fakta itu akan dianalisa oleh tim penyidik yang kemudian diÂhubungkan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada siapa saja para pihak yang terlibat.
âSaat ini sementara dianalisa hasil pemeriksaan yang telah diÂlakukan oleh tim penyidik. SeÂlanjutnya baru dihubungkan dengan pembebanan pertanggung jawaban pidananya kepada siapa saja atau para pihak baik jajaran Direksi maupun menejemen lain yang memenuhi unsur barang siapa dan setiap orang terkait perbuatan dan penyimpangan yang terjadi, âungkap Ardy kepada Siwalima, Senin (14/7)
Sejauh ini, lanjut Ardy, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sebagian besar saksi termasuk para jajaran direksi. Nantinya, hasil pemeriksaan yang dianalisasi akan menentukan langkah apa yang akan dilakukan oleh penyidik selanjutnya.
âSemua masih dlm proses, untuk tahap pertama kita sudah periksa sebagian besar saksi termasuk diantaranya para direksi dan hasil pemeriksaan akan kita analisa untuk menentukan langÂkah-langkah penyidikan selanjutnya,â terangnya.
Selain itu, tim penyidik juga nantinya akan meminta keterangan atau pendapat dari ahli yang tepat terkait kasus tersebut. Namun juru bicara Kejati Maluku ini belum dapat memastikan siapa ahli yang akan dimintai pendapatnya twrkait kasus yang terjadi di PT Bipolo Gidin.
âTentunya semua hasil pemeÂriksaan selama ini harus dianalisa kemudian kita juga nanti akan mendapat keterangan dan penÂdapat dari ahli. Tapi untuk ahli nanti penyidik yang akan tentukan. Jadi kita tunggu saja langkah apa yang dilakukan penyidik selanjutnya, âterangnya.
Disinggung mengenai agenda pemeriksaan saksi, Ardy mengakui bahwa pada Senin (14/7) tidak ada agenda pemeriksaan saksi. Kemungkinan besar penyidik sementra mengevaluasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
âUntuk hari ini tidak ada pemeriksaan saksi. Kemungkinan besar yang seperti saya sampai diatas bahwa penyidik melakukan analisa terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya, âtandas Ardy.
kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus pengelolaan anggaran Perusahan Daerah PT Bipolo Gidin, senilai Rp41 miliar.
Dalam kasus ini, tim penyidik telah memeriksa puluhan saksi dan memintai keterangan berbaÂgai pihak, seperti pejabat perusaÂhaan, pemerintah daerah, hingga pejabat di lingkup pemerintah ProÂvinsi Maluku.
Dari hasil permintaan keteraÂngan, penyelidik menemukan adaÂnya perbuatan penyimpangan pengelola anggaran, seperti penyimpangan penggunaan hasil penjualan tiket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan moÂdal dan atau uang pinjaman modal kerja tidak sesuai peruntukan, serta pembiayaan untuk kepenÂtingan pribadi pejabat di PT Bipolo Gidin.
Perusahaan daerah itu didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusahan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Grace Margareth Goenawan, tanggal 15 Mei 2013, untuk jenis usaha Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan kapal yang dioperasionalkan yakni KMP Tanjung Kabat (2013) dan KMP Lory Amar (2019).
Kapal KMP Tanjung Kabat melaÂyari rute AmbonâAmbalauâWamÂsisiâNamroleâLeksula dan Kepala Madan, sedangkan Kapal KMP. Lorry Amar melayari rute TualâTeorâKesuiâGoromâGeserâAir Nanang dan Ambalau pulang pergi. (S-29)