SEJUMLAH pihak memÂÂpertanyakan siÂkap Kejaksaan Tinggi MaÂluku dalam menunÂtasÂkan kasus korupsi yang hingga kini terÂtahan, bahkan tak dilanÂjutkan sama sekali.
Kasus dugaan korupÂsi di BRI Ambon dan NamÂlea, Kasus Covid-19 di PemerinÂtah ProÂvinsi Maluku,
kasus Kwarda PramuÂka dan Dana Reboisasi di Dinas Kehutanan MaÂÂluku, disinyalir hiÂlang tanpa jejak.
Praktisi Hukum Henry Lusikooy, memperÂtaÂnyakan sejauh mana sikap Kejati Maluku daÂlam menuntaskan kaÂsus kasus korupsi terÂsebut. Ia juga menyentil soal dugaan masuk angin pihak Kejati Maluku.
âKasus-kasus begitu banyak, tapi tak ada perkembangan. Sebut saja kasus BRI Ambo dan Namlea, serta kasus Covid 19 Pemerintah Provinsi Maluku. Kasus-kasus ini harus dituntaskan atau jangan-jaÂngan pihak kejati juga masuk angin,â ujar Lusikooy kepada Siwalima di PN Ambon, Rabu (18/6).
Padahal menurut dia, mestinya sebagai aparat penegak hukum yang punya kepercayaan tinggi dari masyarakat pihak Kejati mestinya secara terbuka mengungkapkan sejauh mana penanganan kasus kasus ini yang tengah jadi perhaÂtian publik.
âSimpel saja, sudah sampai tahap mana? Mengapa sudah beÂgitu lama tak ada perkembangan dalam kasus kasus ini? Apakah kemudian nanti sama lagi dengan sejumlah kasus yang telah dihenÂtikan seperti Kwarda Pramuka dan Reboisasi? Harus ada penjelasan, sebab publik tengah menyoroti integritas APH,â ucap Lusikooy.
Desakan yang sama juga disamÂpaikan praktisi hukum lainnya Jack Weno, yang berharap sejumlah kaÂsus yang mandek ini terutama kaÂsus dugaan korupsi Covid 19 di PemÂprov Maluku harus diselesaiÂkan.
Namun, jika dalam pengusuÂtannya mengalami kebuntuan, maka Kejati Maluku menghentikan saja penyelidikan kasus-kasus tersebut. Baginya kepastian hukum tetap berjalan, namun jika kendala serius, maka dihentikan saja.
âKami tak meragukan sikap Kejati Maluku untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ditangani. Namun jika tak ada perkembangan lebih baik ditutup dan diumumkan ke publik kalau telah dihentikan, sebab publik terus mengawal semua perkara yang ditangani APH baik kepolisian maupun kejaksaan itu sendiri,â tandas Wenno.
Terpisah, Kejaksaan Tinggi Maluku melalui Kasi Penkum dan Humas Ardy mengaku, untuk kasus BRI Ambon dan Namlea hingga kini masih menunggu hasil audit kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP.
âKasus BRI Ambon dan Namlea masih menunggu perhitungan kerugian negara oleh BPKP Maluku. Olehnya itu, kasus ini tetap berjalan,â yakinnya.
Sementara untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran penanganan Covid 19 di Pemprov Maluku kata Ardy, masih berada di tingkat penyelidikan.
Soal kasus Covid tetap berjalan. Saat ini masih dalam tingkat penyelidikan. Olehnya itu berikan kesempatan untuk teman-teman penyidik bekerja menuntaskan kasus-kasus ini,â pinta Ardy. (S-26)