SIWALIMA.id > Berita
Kejati Didesak Tuntaskan, Kasus Korupsi yang Mandek
Headline , Hukum | Jumat, 20 Juni 2025 pukul 00:07 WIT

SEJUMLAH pihak mem­­pertanyakan si­kap Kejaksaan Tinggi Ma­luku dalam menun­tas­kan kasus korupsi yang hingga kini ter­tahan, bahkan tak dilan­jutkan sama sekali.

Kasus dugaan korup­si di BRI Ambon dan Nam­lea, Kasus Covid-19 di Pemerin­tah Pro­vinsi Maluku,

kasus Kwarda Pramu­ka dan Dana Reboisasi di Dinas Kehutanan Ma­­luku, disinyalir hi­lang tanpa jejak.

Praktisi Hukum Henry Lusikooy, memper­ta­nyakan sejauh mana sikap Kejati Maluku da­lam menuntaskan ka­sus kasus korupsi ter­sebut. Ia juga menyentil soal dugaan masuk angin pihak Kejati Maluku.

“Kasus-kasus begitu banyak, tapi tak ada perkembangan. Sebut saja kasus BRI Ambo dan Namlea, serta kasus Covid 19 Pemerintah Provinsi Maluku. Kasus-kasus ini harus dituntaskan atau jangan-ja­ngan pihak kejati juga masuk angin,” ujar Lusikooy kepada Siwalima di PN Ambon, Rabu (18/6).

Padahal menurut dia, mestinya sebagai aparat penegak hukum yang punya kepercayaan tinggi dari masyarakat pihak Kejati mestinya secara terbuka mengungkapkan sejauh mana penanganan kasus kasus ini yang tengah jadi perha­tian publik.

“Simpel saja, sudah sampai tahap mana? Mengapa sudah be­gitu lama tak ada perkembangan dalam kasus kasus ini? Apakah kemudian nanti sama lagi dengan sejumlah kasus yang telah dihen­tikan seperti Kwarda Pramuka dan Reboisasi? Harus ada penjelasan, sebab publik tengah menyoroti integritas APH,” ucap Lusikooy.

Desakan yang sama juga disam­paikan praktisi hukum lainnya Jack Weno, yang berharap sejumlah ka­sus yang mandek ini terutama ka­sus dugaan korupsi Covid 19 di Pem­prov Maluku harus diselesai­kan.

Namun, jika dalam pengusu­tannya mengalami kebuntuan, maka Kejati Maluku menghentikan saja penyelidikan kasus-kasus tersebut. Baginya kepastian hukum tetap berjalan, namun jika kendala serius, maka dihentikan saja.

“Kami tak meragukan sikap Kejati Maluku untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ditangani. Namun jika tak ada perkembangan lebih baik ditutup dan diumumkan ke publik kalau telah dihentikan, sebab publik terus mengawal semua perkara yang ditangani APH baik kepolisian maupun kejaksaan itu sendiri,” tandas Wenno.

Terpisah, Kejaksaan Tinggi Maluku melalui Kasi Penkum dan Humas Ardy mengaku, untuk kasus BRI Ambon dan Namlea hingga kini masih menunggu hasil audit kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP.

“Kasus BRI Ambon dan Namlea masih menunggu perhitungan kerugian negara oleh BPKP Maluku. Olehnya itu, kasus ini tetap berjalan,” yakinnya.

Sementara untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran penanganan Covid 19 di Pemprov Maluku kata Ardy, masih berada di tingkat penyelidikan.

Soal kasus Covid tetap berjalan. Saat ini masih dalam tingkat penyelidikan. Olehnya itu berikan kesempatan untuk teman-teman penyidik bekerja menuntaskan kasus-kasus ini,” pinta Ardy. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps