AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Tinggi akan memanggil Sekretaris Daerah Maluku, Sadli Ie, untuk dimintai keterangan terkait, pengelolaan anggaran Covid-19 tahun 2020-2021.
Sejumlah pimpinan organisasi peÂrangkat daerah di lingkup PemerinÂtah Provinsi Maluku telah dimintai keÂterangan.
Kepastian pemeriksaan Sadli, diungÂkapkan langsung Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi KaÂreba kepada wartawan di Kantor Kejati Maluku, Rabu (13/9) siang.
Kareba mengungkapkan, pemanggiÂlan Pelaksana Tugas Kadis Kehutanan Provinsi Maluku itu hanya masih sebatas klarifikasi.
âIa betul. Kasus ini kan masih bentuk klarifikasi, jadi masih sebatas klariÂfikasi,â ujarnya.
Kata Kasi Penkum, pihaknya bergerak membidik pengelolaan anggaran dana Covid tahun 2022-2021 Pemerintah Maluku, karena adanya laporan masyarakat.
âJadi apapun bentuknya namanya laporan masyarakat semuanya kita proses. Nah, kasus ini masih klarifiÂkasi. Semua sementara berjalan,â tandasnya.
Ditanya siapa saja kepala dinas atau pimpinan OPD di lingkup Pemprov Maluku yang telah diminÂtai keterangan, Kareba menolak berkomentar dengan alasan masih dalam bentuk klarifikasi. âJadi masih sebatas klarifikasi,â ujarnya.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa beberapa kepala dinas telah diminta klasifikasinya, salah satuÂnya kepala Dinas Infokom Provinsi Maluku.
Dirinya mengakui ada pemangÂgilan terhadap sejumlah pihak yang terlibat namun enggan sebut siapa oknum pejabat yang dipanggil tersebut.
âKita tidak bicara jabatan atau apapun itu. Siapapun dia jika ada keterkaitannya dengan kasus ini, maka kita akan panggil dan minta klarifikasi mereka, sebab kasus ini masih dalam tahap pendalaman,â cetus Kasi Penkum.
Untuk diketahui, kasus ini dilaÂporkan oleh masyarakat. Dari inforÂmasi yang diperoleh pada tahun 2020 anggaran Covid Pemprov Maluku sekitar Rp100 miliar. Sementara untuk tahun 2021 diduga berkisar Rp70 miliar.
Ratusan miliar tersebut diperunÂtukkan untuk penanganan Covid-19 yang melanda dunia sejak 2019 lalu, diduga anggaran itu diselewengkan dan berpotensi kuat merugikan keÂuangan negara.
Anggaran itu diperoleh dari refocusing anggaran di setiap organiÂsasi perangkat daerah (OPD) eselon II lingkup Pemprov Maluku yang berjumlah 38 OPD.
Diduga, anggaran tersebut dipaÂngkas 10 persen dari dokumen pelakÂsanaan anggaran (DPA). Hanya ada dua dinas yang anggarannya tidak dipotong yaitu, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
Untuk memproses kasus tersebut, sejumlah Kepala Dinas sudah diÂperiksa. Para anak buah dari Gubernur Maluku, Murad Ismail itu diperiksa maraton oleh tim pemeÂriksa Intelijen Kejati Maluku.
Proses klarifikasi terhadap seÂjumlah pihak akan terus berjalan termasuk Sekda Maluku, Sadli Ie. Sadli Ie dimintai keterangan nantinya dalam kapasitas sebagai Kadis Kehutanan Maluku. Dimana Dinas Kehutanan merupakan salah satu OPD dari 38 OPD yang dipangkas angÂgaran 10 persen untuk penangaÂnan Covid-19 saat itu. (S-26)