AMBON, Siwalimanews – Tokoh pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat, Nata­niel Elake menge­cam keras kebija­kan Bupati Asri Ar­man yang menye­babkan PT Spice Island Maluku (SIM) angkat kaki dari SBB.

Elake mengungkapkan, invetasi dari PT SIM yang bergerak di bi­dang budidaya pisang abaka sa­ngat menguntungkan masyarakat SBB, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun peredaran uang.

“Kehadiran PT SIM selain meng­akomodir tenaga kerja yang banyak tapi juga kehadirannya bisa me­numbuhkan ekonomi dengan per­edaran uang melalui gaji karyawan maupun belanja lain,” ungkap Elake.

Sebaliknya, lanjut Elake, jika PT SIM tidak lagi beroperasi dan angkat kaki dari SBB, maka se­muanya terjadi akibat dari tindakan bupati yang tidak pro rakyat dan pro  terhadap investasi dan ini sangat merugikan Kabupaten SBB.

Elake bilang, tidak ada alasan baik normatif hukum maupun sosial yang mengharuskan bupati mengeluarkan surat penangguhan operasional PT SIM, sebab jika alasannya konflik agraria maka hal itu menimbulkan pertanyaan baru.

“Pertanyaannya siapa mas­yarakat menolak itu, apakah mas­yarakat Kawa, masyarakat Eti atau keluarga pemilik hak diwilayah itu, sama sekali tidak. Orang yang bikin masalah itu apakah punya tanah disitu, kalau tidak kenapa bupati menghentikan jalanan perusa­haan itu. Jangan-jangan bupati sengaja membuat masyarakat SBB menderita,” kecam Elake saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (12/8).

Dikatakan, jika kebijakan bupati seperti ini maka bupati merupakan pemimpin yang akan menyeng­sarakan rakyat, sebab mestinya bupati bisa menjembatani invetasi dengan baik.

Kebijakan bupati seperti ini kata Elake, akan memberikan kesan ke­pada investor siapapun yang ingin berinvestasi seakan-akan Kabupaten SBB tidak ramah untuk berinvestasi dan jika ini terjadi maka yang rugi adalah orang SBB.

“Tidak ada penelitian yang me­ngatakan tanpa investasi daerah bisa berkembang pesat sebab investasi harus masuk. Masa kita biarkan SBB hidup dari transfer pusat tanpa ada PAD. Mau bangun SBB dengan apa,” kesalnya.

Sebagai salah satu pejuang pemekaran, Elake mengaku sa­ngat menyesal karena kebijakan bupati yang mengelola Kabupaten SBB seperti ini.

Elake pun meminta DPRD SBB agar segera menggunakan hak konstitusionalnya untuk mema­nggil bupati, dan menanyakan kebijakan itu demi kepentingan rakyat.

Selain itu, Elake juga meminta Gubernur Maluku agar segera memanggil Bupati SBB dan tegur, sehingga kebijakan kedepan tidak lagi menghambat investasi.

Biarkan Rakyat Menderita

PT SIM cabut diri dari Kabupaten Seram Bagian Barat memicu gelombang kritik tajam terhadap Bupati SBB, Asri Arman.

Salah satunya datang dari pe­ngurus DPD KNPI Maluku, Jovandri Aditya Kalaimena, yang menilai, kebijakan bupati telah membuat rakyat kehilangan sumber peng­hidupan.

Perusahaan yang bergerak di bidang budidaya pisang abaka, selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi SBB.

Dengan mempekerjakan sekitar 424 karyawan yang mayoritas ada­lah anak asli Seram, perusahaan ini bukan hanya menyediakan lapa­ngan kerja, tetapi juga men­dorong peredaran uang di daerah melalui gaji karyawan dan belanja kebutuhan operasional.

Namun, semua itu berakhir ketika PT SIM memutuskan meng­hentikan operasi dan menarik in­vestasinya. Tentunya hal ini ber­dampak langsung bagi masya­rakat.

Jovandri mengungkapkan, pe­nutupan perusahaan menyebab­kan ratusan kepala keluarga kehilangan pendapatan tetap. Banyak pekerja kini kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, membayar cicilan pinjaman bank, dan membiayai pendidikan anak.

“Bupati seharusnya menjadi penghubung yang memperkuat ker­ja sama antara investor dan mas­­yarakat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, kebijakan beliau membuat iklim usaha tidak kondusif dan investor memilih ang­kat kaki,” tegasnya kepada Siwa­lima melalui telepon selulernya, Selasa (12/8).

Selain meningkatnya pengang­gu­ran, perputaran uang di pasar menurun drastis. Usaha kecil yang sebelumnya bergantung pada daya beli karyawan PT SIM juga ikut ter­dampak. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), seperti beasiswa pendidikan dan bantuan sosial lainnya, terpaksa dihentikan.

Jovandri menilai, langkah bupati menghentikan kegiatan PT SIM adalah bentuk nyata ketidakberpi­hakan pada rakyat.

Dikatakan, alasan yang digunakan bupati tidak berdasar kuat dan justru menimbulkan kesan buruk di mata investor lain.

“Kalau bupati berpihak kepada rakyat, beliau akan berjuang agar investasi ini tetap berjalan demi kesejahteraan masyarakat. Ja­ngan sampai kebijakan yang diambil justru membuat rakyat menderita,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa tanpa investasi yang sehat, daerah seperti SBB akan sulit berkem­bang dan hanya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini, menurutnya, akan membuat pertumbuhan ekonomi stagnan dan peluang kemajuan semakin sempit.

KNPI Maluku mendesak peme­rintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memitigasi dampak dari penutupan perusa­haan ini.

Jovandri juga meminta pihak PT SIM untuk memberikan kompen­sasi yang memadai kepada seluruh karyawan yang terdampak, agar mereka memiliki modal untuk memulai usaha atau bertahan hidup sementara waktu.

“Pemerintah harus proaktif mencari solusi, entah itu dengan mendatangkan investor pengganti, memberikan pelatihan keteram­pilan, atau memastikan kompen­sasi karyawan dibayar penuh. Kalau dibiarkan, ini bisa memicu masalah sosial yang lebih besar,” tandasnya.

Hengkangnya PT SIM dari SBB kini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah tentang pen­tingnya menjaga iklim investasi. Tanpa pembenahan sikap dan kebijakan, SBB berisiko kehila­ngan lebih banyak peluang ekonomi di masa depan. (S-20/S-26)