AMBON, Siwalimanews – Hingga kini tim penyidik KejakÂsaan Tinggi Maluku masih menuÂnggu hasil audit perhitungan keruÂgian negara oleh Badan PengaÂwasan Keuangan dan PembaÂngunan (BPKP) PerÂwakilan Maluku, kasus dugaan korupsi BRI Ambon dan Namlea.
Tim penyidik akan menetapkan tersangÂka, setelah audit perÂhituÂngan kerugian neÂgara telah dikanÂtongi atau telah diperoleh dari BPKP.
Demikian diungkapÂkan, Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima melalui sambungan selulernya, Rabu (16/10).
Ardy menjelaskan, tim akan segera menetapkan tersangka jika hasil audit itu sudah diperoleh.
âKita masih tunggu audit dari BPKP, jadi belum ditetapkan,â ujarnya singkat.
Sebelumnya Ardy juga menjeÂlaskan, kasus dugaan korupsi BRI Ambon dan BRI Namlea sudah ditingkat penyidikan.
Pasalnya, tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk menentukan adanya dugaan korupsi kasus BRI Ambon.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy ketika dikonfirmasi Siwalima, Kamis (12/9) mengataÂkan, perkara BRI Ambon sampai saat ini masih mengumpulkan alat bukti.
âUntuk perkara ini kita masih mengumpulkan alat buktui,â terangnya.
Ditanya soal agenda pemerikÂsaan saksi, Ardy mengatakan bahwa saat ini penyidik sementara fokus dengan penyusunan berkas perkara kasus lain, sehingga peÂmeriksaan saksi belum dijadÂwalkan.
âApabila ada perkembangan akan kami sampaikan,â terangnya.
Sama halnya juga ketika dikonÂfirmasi mengenai perkara BRI Ambon, maskipun sudah memeriksa kurang lebih 25 saksi, akan tetapi penyidik belum mengarah pada penetapan tersangka.
Diminta Bertindak Cepat
Menyikapi hal itu, aktivis Anti Korupsi Christian Sea menegaskan, agar Kejati Maluku bertindak cepat dalam mengusut kasus yang terjadi di BRI. Karena diperkirakan sudah dua bulan kasus tersebut naik tahap penyidikan, namun belum juga ada penetapan tersangka.
âKejati harus bertindak cepat dan tegas. jangan beralasan sedang fokus dengan kasus lain kemudian kasus BRI tidak dilakukan pemeriksaan,â ujar Ketua Aktivis Anti Korupsi Walang Aspirasi Rakyat Maluku ini.
Kejati tambah Sea, mesti memastikan bahwa seluruh kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani harus diprioritaskan. sehingga dengan begitu perkembangan dalam tindak lanjut kasus dugaan korupsi BRI baik yang terjadi di Ambon dan Namlea, bisa berjalan bersama dengan kasus lain.
Untuk diketahui, penyeleweÂngan keuangan BUMN tersebut diduga dilakukan oleh oknum pegawai BRI Unit Ambon Kota pada tahun 2023 melalui kredit fiktif dengan modus nasaÂbah topengan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri
Akibat penyelewengan keuangan BUMN ini, diduga menimbulkan kerugian keuangan negara pada BRI sebesar Rp1,9 miliar.
Untuk membuktikan dugaan korupsi kasus tersebut, tim penyidik Kejati Maluku telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku untuk mengaudit kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini. (S-26)