BULA, Siwalimanews – Jaksa Penuntut Umum Kejari SBT, Junita Sahetapy melimpahkan PerÂkara Tindak Pidana Korupsi penyaÂlahgunaan dana PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Pembantu WeriÂnama 97554, dengan tersangka Akil Lahmady ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Senin (25/11).
Kepala Seksi Intelijen Kejari SBT, Vector Mailoa menjelaskan, pelimÂpahan perkara dilakukan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon.
âSelanjutnya berdasarkan peneÂtapan Hakim tentang hari Sidang, maka perkara tersebut akan disidangkan Kamis tanggal 28 November 2024 dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum,â ujar Mailoa dalam rilis yang diterima Siwalima.
Dikatakan, berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Maluku, perÂbuatan AL mengakibatkan keruÂgian keuangan negara sebesar Rp398.467.680,00.
Perbuatan tersangka bertentaÂngan dengan ketentuan perunÂdang-undangan dan didakwakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 8 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebaÂgaiÂmana diubah dengan UU NoÂmor 20 Tahun 2001 tentang PeÂrubahan atas UU. R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberanÂtasan Tindak Pidana Korupsi
Dibekuk Polisi
Kepala Cabang PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Werinama, Kabupaten SBT beriniÂsial AL, dibekuk Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku, karena diduga menilep uang kantor.
Lelaki berusia 33 tahun itu diÂduga menggelapkan uang PT Pos KCP Werinama sebesar Rp398. 467.680.
Direktur Reskrimsus, Kombes HujÂra Soumena yang didampingi Kabid Humas Polda Maluku, KomÂbes Areis Aminnulla dalam keteraÂngan pers-nya di Mako DitresÂkrimsus Kamis (8/8) menjelaskan, aksi pelaku ini dilakukan pada Juli hingga Agustus 2023, dan baru diusut pada Januari 2024 setelah penyidik menerima laporan.
Usai mendapat laporan, penyidik kemudian melakukan penguatan dengan memeriksa 10 saksi yang terkait dalam perkara tersebut.
âMotif dari kasus ini, tersangka menyalahgunakan wewenang dan jabatan, menguntungkan diri sendiri, orang lain serta merugikan keuangan negara,â ujar Soumena.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, kasus ini berawal saat pelaku seÂlaku Kepala KCP Werinama melaÂporkan transaksi harian setiap hari. Jumlah uang hasil transaksi tercatat pada daftar N2, yang mana nilai uang dari hari ke hari terus bertambah. Namun, ketika perintah pengosongan kas oleh Manager PPOC Kantor Pos Utama Ambon sebanyak 4 kali, terungkap fisik uang sudah tidak ada.
âFisik uang tidak ada karena telah digunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadinya,â ujarnya.
Perbuatan pelaku telah menyeÂbabÂkan kerugian keuangan negara sebesar Rp398.467.680. Ini berÂdaÂsarkan Laporan Hasil Analisa (LHA) Perumusan Kebijakan KekaÂyaÂan Negara (PKKN) Nomor: PE.03. 03/SR/SP-708.1/PW25/5/2024, taÂnggal 6 Mei 2024 dan pasal yang diÂperÂsangkakan adalah pasal 2 dan atau pasal 3 dan atau pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemÂbeÂranÂtasan Tindak Pidana Korupsi. (S-27)