AMBON, Siwalimanews – Tiga tahun lebih kasus dugaan korupsi Cadangan Beras PemerinÂtah (CBP) Kota Tual yang ditangani Ditreskrimsus Polda Maluku manÂdek.
Kasus yang merugikan keuangan Negara Rp1,8 miliar hingga kini taka da kejelasan proses penguÂsuÂtanÂnya.
Lambatnya penanganan kasus ini terkait gelar perÂkara yang harusnya dilaÂkukan Ditreskrimsus Polda Maluku bersama Bareskrim Polri guna menetapkan siaÂpa yang bertaÂnggung jawab atas penyimpangan anggaran tersebut.
Agar ada kejelasan kelanjutan kasus ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku kembali menyurati Bareskrim terkait jadwal gelar perkara. âKita sudah bersurat Bareskrim tetapi mungkin mereka juga sibuk,âujar Dirkrimsus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena kepada wartawan di Ambon, Selasa (23/1).
Tak hanya menyurat, Soumena pastikan akan menjemput bola deÂngan mengujungi langsung BaresÂkrim untuk mendapat kejelasan.
Dirinya memastikan tidak akan menutupi proses tersebut, hingga ada kepastian hukum yang jelas. âSatu dua hari ini saya akan langÂsung ke sana jemput bola, melaÂkukan koordinasi untuk penangaÂnan perkara ini, kalau ada instruksi tetapkan tersangka, ya sudah kita tetapkan, prinsipnya tidak ada yang ditutupi,â ungkapnya.
Tetapkan Tersangka
Sebelumnya penyidik DitreskrimÂsus Polda Maluku telah meneÂtapkan tersangka Abas Apollo Rahawarin (AAR).
Bahkan berkas tersangka tahap I telah dilimpahkan Kejaksaan TiÂnggi Maluku, namun sampai deÂngan saat ini kasus ini juga tidak jelas.
âUntuk kasus CBP Tual, terÂsangka AAR berkasnya sudah dilimpahkan untuk diteliti jaksa beÂberapa waktu lalu,â ungkap Dirkrimsus Polda Maluku, Kombes Harold Huwae kepada wartawan di Ambon, Rabu (4/1) tahun lalu.
Dikatakan, Kejati Maluku semenÂtara meneliti berkas tersangka AAR atau tahap I, dimana pihaknya meÂnunggu apakah berkas tersebut sudah lengkap untuk selanjutnya dilakukan tahap II, ataukah belum.
Ditanya soal dugaan keterlibatan Walikota Ambon, Adam Rahayaan dalam kasus ini, Mantan Kapolres PuÂlau Ambon ini mengatakan, masih menunggu petunjuk jaksa dari berkas tersangka AAR yang saat ini sementara di teliti atau Tahap I.
âProsesnya kan sudah tahap I, Kita tunggu petunjuk jaksa. Kan ada P-18 ada juga P-19,ujarnya singkat.
Rugikan Negara 1,8 M
Seperti diberitakan sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Maluku bersama Bareskrim Polri dan KPK telah selesai menggelar perkara kasus dugaan korupsi Cadang Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual, Rabu (24/8).
Gelar perkara yang berlangsung di Kantor Ditreskrimsus Polda MaÂluÂku itu menemukan kasus CBP meÂrugikan negara sebesar Rp1,8 miliar.
Kasus yang diduga melibatkan kepala daerah Kota Tual itu menurut Bareskrim, KPK dan Ditreskrimsus Polda Maluku memenuhi unsur pidana.
âBerkas semua sudah cukup, semua sudah memenuhi unsur,â ungkap Direskrimsus Polda MaÂluku, Kombes Harold Huwae keÂpada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (24/8).
Huwae mengatakan, untuk peÂnetapan tersangka tetap menuÂnggu dari Bareskrim Polri, mengÂingat kasus ini melibatkan kepala daerah. âUntuk penetapan tersaÂngÂka tetap dari Bareskrim karena menyangkut kepala daerah aktif. Kita tunggu saja, KPK sudah supervisi sudah ada juga dari Bareskrim, sehingga tidak terlalu terkatung-katung,â tegas Huwae.
Menurut Huwas, sudah ada kepastian hukum dalam penaÂnganan kasus CBP Tual, dengan kerugian negara mencapai Rp1,8 miliar.
Ditegaskan, kasus ini murni kaÂsus pidana dan tidak ada kaitannya dengan unsur politik, sehingga penetapan tersangkanya harus melalui mekanisme.
Mantan Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease ini menambahkan, jika ada hambatan dalam penyidikan kasus ini, maka kasus tersebut akan diambil alih KPK.
âJika nanti ada hambatan dalam penyidikannya seperti intervensi atau sebagainya maka kasusnya bisa diambil alih KPK. Untuk itu semua harus sesuai mekanisme, kita tidak mau terburu-buru. Jangan sampai nanti dikaitkan dengan politik. Itu tidak boleh karena ini murni pidana,â tegasnya.
Sesuai Informasi yang diperÂoleh Siwalima kerugian diperoleh dari jumlah beras yang didistriÂbusikan dengan total sebanyak 199.920 Kg, dengan estimasi perkilo dihargai dengan nilai Rp.8.000. Oleh BPKP kerugian di kasus ini dikategorikan sebagai total loss atau mengalami kerugian total. (S-10)