AMBON, Siwalimanews – Walau kinerjanya tiÂdak menggembirakan, direkÂsi dan komisaris Bank Maluku-Malut ngotot meÂneÂrima penghargaan akhir tahun yang bernilai fatastis. Di tengah situasi yang tidak menentu menyangÂkut Kelompok Usaha Bank yang belum jelas, jajaran direksi dan koÂmisaris masih mengeÂluarkan Rp10 miliar lebih untuk dinikmati bersama di awal tahun ini.
Seluruh penghargaan tersebut, malah sudah ditransfer masuk ke reÂkening masing-masing pejabat, Selasa (14/1), dengan rincian, direktur utama memperoleh Rp1.Â200.000.000, sedangkan tiga direktur lain, masing-masing direktur pemaÂsaran, direktur kepatuhan dan direktur umum mendapat Rp1. 080.000.000.
Di jajaran pengawas, komisaris utama memperoleh Rp972.000.000 sedangkan dua komisaris lainnya masing-masing mendapat 874. 800.000.
Berdasarkan sejumlah fakta, reaÂlisasi pemberian remunerasi variabel yang dilakukan, sama sekali tidak sepadan dengan kinerja mereka dan bertentangan dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan, serta meÂlanggar prinsip tata kelola peruÂsahaan yang baik.
Rekomendasi OJK secara tegas menyatakan bahwa pemberian reÂmunerasi variabel harus dilakukan setelah penetapan laporan keuaÂngan setelah diaudit oleh kantor akunÂtan publik, baik laporan keuaÂngan semester maupun tahunan.
Selain itu, remunerasi variabel tersebut, semestinya mendapat perÂsetujuan dalam rapat umum pemeÂgang saham, sesuai dengan ketenÂtuan undang-undang. Hal ini dikaÂrenakan nilai remunerasi variabel yang dicadangkan setiap tahun berbeda, tergantung pada kinerja perusahaan yang dilaporkan dalam RUPS, bahwa pemberian pengharÂgaan tahun 2024 harus mendapat persetujuan RUPS Tahunan tahun 2025.
Sesuai Undang Undang PerseÂroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Pasal 96 menyebutkan, gaji, tunjaÂngan, dan remunerasi lain bagi diÂreksi harus ditentukan berdasarkan keputusan RUPS. Hal ini juga berlaku untuk komisaris sebagaiÂmana diatur dalam Pasal 113, dimana besaran dan bentuk remunerasi haÂrus mendapat persetujuan pemeÂgang saham melalui RUPS.
Pemberian penghargaan juga tidak dilakukan seenak perut, namun didasarkan pada perhitungan key performance indicator yang diteÂrapkan untuk menilai kinerja. SaÂyangnya, mekanisme tersebut tidak diberlakukan terhadap direksi dan komisaris.
Pemberian remunerasi variabel ini telah memicu ketidak puasan dan protes dari internal Bank Maluku-Malut sendiri. Pasalnya telah terjadi ketimpangan dalam besaran pembaÂyaran pegawai hanya menerima 50% dari remunerasi variabel, sementara besaran penghargaan untuk direksi dan komisaris dinilai terlalu besar dan tidak memiliki standar perhiÂtungan yang jelas berdasarkan kinerja.
Tidak adanya standar perhituÂngan kinerja untuk penghargaan ini memicu ketidakpuasan di kalangan pegawai.
Salah satu pegawai Bank Maluku-Malut, kepada Siwalima, Kamis (16/1) mengaku sangat kaget dengan remunerasi variabel yang diterima direksi dan komisaris.
Pegawai yang minta namanya tidak ditulis ini mengaku, sebagian besar karyawan protes atas kebijaÂkam direksi dan komisaris yang hanya mengutamakan pendapatan mereka.
Dia bilang, semestinya yang menÂjadi tolak ukur dalam perhitungan kinerja direksi dan komisaris adalah kehadiran mereka, dimana sorotan utama adalah tingkat kehadiran direksi yang dinilai sangat rendah.
Dia lalu mencontohkan, kehadiran Direktur Pemasaran Yeti Likur, di kantor hanya selama 52 hari dalam dalam tahun 2024, atau rata-rata 1 hingga 2 hari per minggu.
âSisa hari lainnya digunakan untuk perjalanan dinas yang diseÂbut tidak memberikan dampak posiÂtif signifikan terhadap perkemÂbangan bank. Hal yang sama terjadi pada direksi dan komisaris yang lain dimana kehadiran mereka sangat minim di kantor sehingga berdampak pada pola manajemen bank,â rinÂcinya.
Selain itu tambah dia, kegagalan direksi dalam proses KUB dimana Selama tahun 2024, direksi dan koÂmisaris Bank Maluku-Malut diangÂgap gagal.
âKegagalan mereka memicu ketiÂdakpastian terkait arah pengembaÂngan dan keberlanjutan bisnis bank, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan pemegang saham dan pegawai,â imbuhnya.
Keberhasilan kinerja Bank MaÂluku-Malut sepanjang tahun 2024, tambah sumber ini dinilai bukanlah hasil kerja direksi dan komisaris, melainkan buah dari kerja keras para pegawai yang tersebar di seluruh wilayah Maluku dan Maluku Utara.
Masih menurut sumber ini, berÂdasarkan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Pasal 12 mengatur bahÂwa pemberian remunerasi variabel harus berdasarkan capaian kinerja yang terukur dan dapat dipertangÂgungjawabkan, dengan mempertimÂbangkan risiko yang diambil selama periode kinerja, kondisi keuangan perusahaan, dan keberlanjutan jangka panjang serta mendapatkan persetujuan dari RUPS.
Mengapa persetujuan RUPS sangat penting?
âRUPS adalah forum pengambilan keputusan tertinggi bagi pemegang saham untuk memberikan persetuÂjuan terhadap kebijakan strategis perusahaan, termasuk kebijakan remunerasi direksi dan komisaris. Artinya persetujuan RUPS memastiÂkan bahwa pemberian remunerasi tidak merugikan kepentingan pemeÂgang saham, terutama dalam hal alokasi keuntungan perusahaan,â tandas sumber itu.
Ngaku Bank Sehat
Terpisah, Direktur Utama Bank Maluku-Malut, Syahrizal Imbrar yang kepada Siwalima mengaku, pemberian penghargaan tersebut itu disepakati RUPS dan sesuai dengan Peraturan OJK maupun Undang Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan.
Itu benar pemberian penghargaan dan ini sesuai RUPS maupun POJK serta UU tentang Ketenagakerjaan,â jelas dia melalui telepon selulernya, Kamis (17/1).
Ditanya soal pemberiaan pengÂhargaan yang mencapai nilai 1 miliar lebih kepada direksi maupun komisaris, kata Syarizal, pemberian penghargaan tersebut sudah sesuai POJK, dan jika tidak diberikan itu melanggar hak asasi.
âNilainya bisa mencapai itu karena dihitung satu kali gaji dikali 12 bulan, dan itu berlaku semua untuk perbankan. Ini juga sesuai dengan PJOK, karena kita diawasi oleh OJK, karena jika tidak diberikan itu tentu melanggar hak asasi manusia,â ujarnya.
Ditanya soal KUB yang tidak jelas, sehingga Gubernur Maluku terpilih Hendrik Lewerissa juga harus turun tangan langsung menaÂnggani masalah ini, Syarizal membeÂnarkannya. âBenar pak gubernur terpilih turun membantu memberiÂkan perhatian serta semangat dan memÂbantu proses tersebut,â tuturnya.
Dikatakan, KUB telah disepakati dengan Bank DKI, dan oleh Bank DKI juga sudah melakukan perÂtemuan langsung dengan Bank Maluku Malut.
âUntuk KUB dan Bank DKI, kita sudah selesai tanggal 30 Desember 2024 lalu, dan tanggal 15 Januari kemarin tim dari Bank DKI sudah turun ke Ambon bertemu bersama dengan kita,â katanya.
Menurut dia, kinerja Bank Maluku-Malut saat ini tumbuh sehat, hal ini dibuktikan dengan laba sebelum pajak tahun 2023 sebesar Rp174,5 miliar, laba sebelum pajak (un audited) Tahun 2024 Rp223,2 miliar dimana mengalami peningÂkatan 28%. CAR 31,80%, ROA 2,50%, meningkat dibanding Tahun 2023 sebesar 1,85%.
âTingkat kesehatan bank kami oleh OJK dinyatakan PK 2 atau sehat,â sebutnya sembari menamÂbahkan kinerja tumbuh sehat ini sudah sejak awal tahun 2022 lalu.
Akademisi Kecam
Terpisah akademisi hukum Unidar, Rauf Pellu menyayangkan pembeÂrian penghargaan bagi direksi dan komisaris faktanya kurang sesuai dengan kinerja di lapangan.
Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (17/1), Pellu biÂlang, jika pemberian penghargaan mencapai Rp10 miliar lebih kepada direksi maupun komisaris sementara kinerja mereka diduga tidak sesuai dan bertentangan dengan rekomenÂdasi OJK, serta melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Menurutnya, sesuai dengan tata kelola perusahaan maka pemberian gaji, tunjangan dan sebagainya haÂrusnya sesuai rapat umum pemeÂgang saham dan sesuai dengan Peraturan OJK, jika itu melanggar maka ini sangat disayangkan.
Karena itu, Rauf meminta agar OJK meninjau kembali pemberian pengharaan tersebut, bila perlu jika itu bertentangan maka anggaran yang sudah mengalir pada direksi dan jajarannya haruslah dikembalikan.
Dia juga mengecam, disaat angÂgaran dibutuhkan untuk menumbuhÂkan Bank Maluku Malut sebagai aset daerah ini tumbuh sehat dengan baik, dengan melakukan KUB dengan bank lainnya. âKan KUB kemarin dengan Bank Jabar Banten gagal, ini dengan Bank DKI, nah ini harus serius jangan gagal lagi. KUB harus jelas dan diupayakan jangan kemudian gagal lagi,â kesalnya. (S-05/S-26)