AMBON, Siwalimanews – Kapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease, AKBP Yoga Putra Prima Setya meminta masyarakat untuk menahan diri dan teÂtap menjaga situasi keÂamanan dan keterÂtiÂban agar tetap konÂdusif.
Pasalnya, kasus beÂnÂtrok Tial dan Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten MaÂluku Tengah maÂsih terus telusuri.
âMasih dalam penanganan kami, ada proses yang harus dijalani sehingga membutuhÂkan waktu,â ujar KapolÂresta dalam rilisnya yang diterima SiwaÂlima, Senin (28/4).
Dirinya mengajak masyarakat Tulehu dan Tial, Kecamatan SalaÂhutu, Kabupaten Maluku Tengah unÂtuk mempercayakan penangaÂnan kasus kepada pihak kepoliÂsian.
âMari kita sama-sama jaga siÂtuasi keamanan dan ketertiban, sambil menunggu proses peneÂgakan hukum yang sementara berlangsung, â ajaknya
Berdasarkan rilis dari Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease, terdapat dua laporan Polisi yang sementara di tangani. Dua laporan tersebut masing masing bernomor 175 dan 169.
Sementara penetapan dua terÂsangka dilakukan berdasarkan hasil gelar dari laporan dengan nomor 175 atau pengusutan peÂnganiayaan yang menewaskan Zulfikar Ohorella dan melukai Alan Riansyah Semarang dan Zakir Malabar yang merupakan warga Negeri Tulehu.
Sementara laporan Polisi deÂngan nomor 169 yang merupakan laporan penganiayaan warga Tial masih dalam proses pengusutan.
Nilai Kejanggalan
Tim Advokasi Negeri Tial meÂnyoroti kejanggalan dalam proses hukum terhadap insiden yang terjadi di Negeri Tial.
Mereka menilai penanganan kasus oleh pihak kepolisian dinilai tidak adil dan tidak proporsional.
Hal ini disampaikan Raja TatuÂhey, selaku tim advokasi masyaÂrakat Tial kepada Siwalima di Ambon, Senin (28/4).
Dalam pernyataannya, Tatuhey menegaskan bahwa reaksi publik di Negeri Tial muncul akibat rasa ketidakadilan yang sangat nyata.
Mereka menyayangkan penaÂngaÂnan kasus yang dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan. Menurut mereka, posisi korban dan pelaku dalam kasus pembaÂcokan justru tertukar.
âKorban dari Tial justru ditetapÂkan sebagai tersangka, sementara pelaku pembacokan dari Tulehu tidak ditetapkan sebagai tersangÂka, meskipun laporan dari pihak korban (warga Tial-red) telah lebih dahulu masuk ke polisi,â ujar Tatuhey.
ia juga mengungkapkan, bahwa laporan polisi dari pihak korban yang berasal dari Negeri Tial telah diajukan lebih awal dibanding laporan dari pihak lain. Namun yang diproses lebih dulu, justru laporan dari pihak pelaku.
Ia juga menyampaikan bahwa hal ini telah disampaikan secara langsung dalam pertemuan deÂngan Kapolres Ambon dan Kasat Reskrim. Namun jawaban yang diberikan tidak memuaskan.
âKapolres menyatakan bahwa semua penetapan tersangka berÂdasarkan instruksi atasan, dalam hal ini Kapolda. Jawaban ini saÂngat mengecewakan,â tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa hal ini mencerminkan adanya intervensi dalam proses hukum.
âIni model intervensi. Kami pikir Kapolda tidak bijak menyikapi persoalan konflik, dan dengan pola penanganan seperti ini, premanisme tidak akan pernah hilang,â katanya.
Situasi ini, menurutnya, memicu aksi protes berupa pemalangan jalan oleh warga yang kecewa deÂngan keputusan kepolisian. MereÂka menyatakan bahwa Kapolda telah gagal dan lalai dalam menÂjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat.
âKapolda harus bertanggung jawab. Bila tidak mampu, maka harus dicopot dan diganti saja. Kami akan menyampaikan laporan ini ke Kompolnas dan Kami juga akan menempuh jalur hukum meÂlalui praperadilan terhadap peneÂtapan tersangka terhadap warga Tialâ tegasnya.
Ia mengaku, bahwa sejak awal warga Tial telah kooperatif dengan menghadirkan saksi-saksi dan memenuhi permintaan dari pihak kepolisian. Namun, sikap terbuka tersebut tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang adil.
âKami berharap pihak kepolisian bijak, adil, dan profesional. Jika ketidakadilan ini terus dibiarkan, maka masyarakat akan terus kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum,â pungÂkasnya.
Benhur Minta Penyelesaian
Terpisah, Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun meminta Pemprov serta aparat penegak hukum agar tak ikut cara penyeÂlesaian konflik ala warga Tulehu dan Tial, Kecamatan Salahutu, KaÂbupaten Maluku Tengah.
Penegasan itu disampaikan Benhur kepada wartawan di Balai rakyat Karpan Ambon usai paripurÂna penyampaian rekomendasi LKPJ Gubernur Maluku, Senin (28/4).
âKami sudah tegaskan urusan keÂamanan merupakan urusan bersama. Tapi sebagai stakeholder, penjaga keamanan dan ketertiban seluruh masyarakat, pemimpin kita kan gubernur. Kami mengharapkan Gubernur mengÂambil langkah yang tepat, termaÂsuk kami desak Polda untuk harus mengungkap kasus ini.
Jangan ikut selera Tulehu, jaÂngan Tulehu palang jalan baru kita bergerak, atau Tial bikin kacau lagi baru kita bergerak. Tetapi ikut seÂlera negara. Artinya negara menÂjamin hak hak masyarakat sipil,â Tegas Benhur
Ditambahkan, kalau sudah terÂjadi seperti begitu, cepat diungkap, di publish supaya masyarakat meÂngetahui, Jangan membuat masÂyaÂrakat bertanya-tanya bahwa ada kepentingan subjektif dan strategis untuk menjaga stabilitas, sehingga jangan terjadi seperti begini.
âTetapi penting bagi kita adalah rakyat butuh kepastian untuk pengungkapan para pelaku. Kalau dua belah pihak, kedua semua. Jadi semua harus ada sama. Kan ada sebab baru ada akibat. MakaÂnya kami sudah tegaskan ikut seÂlera negara, yaitu negara menjamin hak-hak setiap masyarakat,â tanÂdas Watubun
Blokir Jalan
Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan warga Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, ngamuk dan memblokade ruas jalan Suli Atas.
Aksi warga ini dilakukan, Minggu (27/4) sekitar pukul 12.15 WIT, membuat arus jalan menjadi macet. Massa tumpah ruah di jalan dengan membawa senjata tajam berupa parang dan tumbak.
Sekitar pukul 14.30 WIT, massa berhasil dibubar oleh aparat gabungan dari TNI, Shabara Polda, Brimob Polda Maluku dan Polesrta Ambon dengan menggunakan gas air mata.
Informasi yang dihimpun di keÂpoÂÂlisian menyebutkan, aksi bloÂkade jalan oleh warga Tial dilakuÂkan sebagai bentuk protes, atas penetapan dua warganya sebagai tersangka oleh Satreskrim PolresÂta pulau Ambon dan Pulau lease.
Mereka menyayangkan penetaÂpan tersangka hanya dilakukan kepada warga Tial sementara ada rangkaian kejadian dimana warga Tial pun menjadi korban dalam peristiwa tersebut.
Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKBP Yoga Putra Prima Setya yang dikonfirÂmasi Siwalima, Minggu (27/4) membenarkan adanya aksi warga Tial turun ke jalan.
Menurutnya saat ini anggota sudah di tempat kejadian perkara untuk melakukan pengamanan serta melakukan mediasi. âSudah ada pergeseran pasukan,â jelas Kapolresta.
Ditanya terkait proses penguÂsutan penganiayaan terhadap warga Tial, Kapolresta mengaku sementara dalam penanganan.
âMasih dalam penanganan Polresta,â tandasnya.
Untuk diketahui, Setelah melalui sejumlah rangkaian pemeriksaan, Penyidik Satuan Reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease resmi menetapkan dua terÂsangka dalam peristiwa pengaÂniayaan yang merengut 1 nyawa di Desa Tial kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah beberapa waktu lalu.
Kedua tersangka yang diteÂtapkan masing masing NL dan SL.
âTerkait peristiwa ini kita sudah lakukan sejumlah rangkaian pemeriksaan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka,â jelas Kasat Reskrim Polresta Ambon AKP Ryando Ervandes Lubis keÂpada wartawan, Sabtu (26/4) malam.
Dijelaskan, kedua tersangka ini ditetapkan dari laporan polisi nomor 175 dengan korban Zulfikar Ohorella, Alan Riansyah Semarang dan Zakir Malabar.
âAda dua laporan polisi yang masuk ke kami LP 175 dan LP 169. Untuk dua tersangka ini dari LP 175 yang korbannya adalah saudara Zulfikar Ohorella, Alan Riansyah Semarang dan Zakir Malabar,âungkapnya.
Kedua tersangka ini dijerat dengan pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 tentang kekerasan bersama.
Kasat menambahkan setelah ditetapkan tersangka, keduanya akan dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Sementara itu, Kasi Humas Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Ipda Jane Luhukay mengÂungkapkan, situasi saat ini sudah kondusif, masa sudah dibabarkan dan jalan sudah kembali normal.
âSituasi sekarang sudah konÂdusif, masa sudah bubar dan aktifitas jalan sudah bisa dilalui kembali. Polisi juga masih berjaga di lokasi,â katanya. (S-10/S-25/S-26)