AMBON, Siwalimanews – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Eddy Sumitro Tambunan mengaku bertindak netral dalam penanganan konflik antara warga desa bertetangga, Tial dan Tulehu.
Karena itu, dia mengaÂjak masyarakat untuk saling membantu tugas polisi dalam menyeÂleÂsaiÂkan seluruh persoalan yang terÂjadi.
âPolri tidak bisa apa-apa tanpa masyaraÂkat yang membantu tuÂgas kami. Saya mengajak maÂsyarakat mari sama-sama saling membantu dalam persoalan yang terjadi, Saya berdiri diantara maÂsyarakat, saya tidak berÂpihak kepada siapapun,â tegas Kapolda saat meÂnerima kunjungan auÂdiens masyarakat Negeri Tulehu, Senin (28/4).
Jenderal bintang dua itu mengajak masyarakat agar dapat menyeselesaiÂkan setiap permasalahan yang terjadi dengan menggunakan âkepala dinginâ, artinya menyelesaikan persoalan dengan tenang dan sabar.
âSaya sering berkunjung ke NeÂgeri Tulehu karena kulinernya yang enak-enak, makanya saya dengar warga marah-marah saya tidak percaya. Menyelesaikan persoalan harus dengan kepala dingin,â ujar Kapolda.
Tak lupa dia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Tulehu yang sudah memberikan masukan dan saling terbuka.
Saat pertemuan beberapa waktu lalu, lanjut Kapolda, dirinya juga menerima masukan penambahan personel di kawasan tersebut. NaÂmun semuanya akan tidak berarti tanpa adanya bantuan dari masyaÂrakat itu sendiri.
âSudah ada aturannya personel Polsek itu tidak bisa menangani perkara, Polsek itu harus bersenÂtuhan langsung dengan masyarakat, Polres yang harus menangani perkara,â katanya.
Kapolda juga berjanji akan memÂbentuk tim gabungan yang dipimpin oleh Direktur Reskrimum Polda Maluku, dan Kasat Reskrim Polresta Ambon.
âSaya akan buat tim gabungan dalam penanganan kasus konflik Tulehu dan Tial. Mari kita sama-sama saling membantu, jangan muÂdah terprovokasi. Saya akan selalu dekat dengan masyarakat,â katanya.
Diketahui, kedatangan masyarakat Tulehu sendiri secara umum untuk menyampaikan beberapa tuntutan. Diantaranya penegakkan hukum yakni tangkap semua pelaku benÂtrok.
Warga meminta penegakkan hukum harus dilakukan dengan seadil-adilnya. Mereka juga berjanji akan menyerahkan pelaku yang kedapatan melakukan tindak pidana. Mereka juga tidak menginginkan adanya konflik.
Masyarakat juga meminta aparat kepolisian dapat melakukan penceÂgahan terhadap konflik yang sewakÂtu-waktu dapat kembali terjadi, deÂngan membuatkan pos pengamanan diantara Desa Suli, Tulehu, Tial dan Tengah Tengah.
Pertemuan yang dilakÂsaÂnakan di ruang Posko Presisi Markas Polda MaÂluku itu, turut didampingi Karo Ops, Direktur IntelÂkam, Direktur Reskrimum, Direktur Lantas, Dansat Brimob, Kabid Propam, dan KapolÂresta P Ambon dan Pp Lease, beserta pejabat lainnya.
Masih Ditangani
Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease, AKBP Yoga Putra Prima Setya meminta masyarakat untuk menahan diri, serta tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif.
Pasalnya, kasus bentrok Tial dan Tulehu, Kecamatan Salahutu, KabuÂpaten Maluku Tengah, masih terus ditangani dengan serius.
“Masih dalam penanganan kami, ada proses yang harus dijalani seÂhingga membutuhkan waktu,â ujar Kapolresta dalam rilisnya kepada Siwalima, Senin (28/4).
Dirinya mengajak masyarakat Tial dan Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah untuk mempercayakan penanganan kasus kepada pihak kepolisian.
âMari kita sama-sama jaga situasi keamanan dan ketertiban, sambil menunggu proses penegakan huÂkum yang sementara berlangsung,â ajaknya
Berdasarkan rilis dari Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease, terdapat dua laporan Polisi yang sementara di tangani. Dua laporan tersebut masing maÂsing bernomor 175 dan 169.
Penetapan dua tersangka dilakuÂkan berdasarkan hasil gelar dari laporan dengan nomor 175 atau pengusutan penganiayaan yang menewaskan Zulfikar Ohorella dan melukai Alan Riansyah Semarang dan Zakir Malabar yang merupakan warga Negeri Tulehu.
Sementara laporan Polisi dengan nomor 169 yang merupakan laporan penganiayaan warga Tial masih dalam proses pengusutan.
Nilai Kejanggalan
Tim Advokasi Negeri Tial menyoÂroti kejanggalan dalam proses hukum terhadap insiden yang terjadi di Negeri Tial.
Mereka menilai penanganan kaÂsus oleh pihak kepolisian dinilai tidak adil dan tidak proporsional.
Hal ini disampaikan Raja Tatuhey, selaku tim advokasi masyarakat Tial kepada Siwalima di Ambon, Senin (28/4).
Dalam pernyataannya, Tatuhey menegaskan bahwa reaksi publik di Negeri Tial muncul akibat rasa ketidakadilan yang sangat nyata.
Mereka menyayangkan penangaÂnan kasus yang dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan. Menurut mereka, posisi korban dan pelaku dalam kasus pembacokan justru tertukar.
âKorban dari Tial justru ditetapÂkan sebagai tersangka, sementara pelaku pembacokan dari Tulehu tidak ditetapkan sebagai tersangka, meskipun laporan dari pihak korban telah lebih dahulu masuk ke polisi,â ujar Tatuhey.
Ia mengungkapkan, bahwa lapoÂran polisi dari pihak korban yang berasal dari Negeri Tial telah diajuÂkan lebih awal dibanding laporan dari pihak lain. Namun yang diproÂses lebih dulu, justru laporan dari pihak pelaku.
Katanya, hal ini telah disampaikan secara langsung dalam pertemuan dengan Kapolres Ambon dan Kasat Reskrim. Namun jawaban yang diberikan tidak memuaskan.
âKapolres menyatakan bahwa semua penetapan tersangka berdaÂsarÂkan instruksi atasan, dalam hal ini Kapolda. Jawaban ini sangat mengecewakan,â tegasnya.
Dia menduga adanya intervensi dalam proses hukum, âIni model intervensi. Kami pikir Kapolda tidak bijak menyikapi persoalan konflik, dan dengan pola penanganan seÂperti ini, premanisme tidak akan pernah hilang,â katanya.
Situasi ini, menurutnya, memicu aksi protes berupa pemalangan jalan oleh warga yang kecewa dengan keÂputusan kepolisian. Mereka menyaÂtakan bahwa Kapolda telah gagal dan lalai dalam menjalankan tangÂgung jawabnya untuk menjaga keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat.
Menurutnya, sejak awal warga Tial telah kooperatif dengan mengÂhadirkan saksi-saksi dan memenuhi permintaan dari pihak kepolisian. Namun, sikap terbuka tersebut tidak diimbangi dengan penegakan huÂkum yang adil.
âKami berharap pihak kepolisian bijak, adil, dan profesional. Jika ketidakadilan ini terus dibiarkan, maka masyarakat akan terus kehiÂlangan kepercayaan terhadap instiÂtusi penegak hukum,â pungkasnya.
Sikap DPRD
Terpisah, Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun meminta Pemprov serta aparat penegak huÂkum agar tak ikut cara penyelesaian konflik ala warga Tial dan Tulehu.
Penegasan itu disampaikan BenÂhur kepada wartawan di Balai rakyat Karpan Ambon usai paripurna penyampaian rekomendasi LKPJ Gubernur Maluku, Senin (28/4).
âKami sudah tegaskan urusan keamanan merupakan urusan berÂsama. Tapi sebagai stakeholder, penjaga keamanan dan ketertiban seluruh masyarakat, pemimpin kita kan gubernur. Kami mengharapkan Gubernur mengambil langkah yang tepat, termasuk kami desak Polda untuk harus mengungkap kasus ini.
Jangan ikut selera Tulehu, jangan Tulehu palang jalan baru kita bergerak, atau Tial bikin kacau lagi baru kita bergerak. Tetapi ikut selera negara. Artinya negara menjamin hak hak masyarakat sipil,â Tegas Benhur
Ditambahkan, kalau sudah terjadi seperti begitu, cepat diungkap, di publish supaya masyarakat mengeÂtahui, Jangan membuat masyarakat bertanya-tanya bahwa ada kepenÂtingan subjektif dan strategis untuk menjaga stabilitas, sehingga jangan terjadi seperti begini.
âTetapi penting bagi kita adalah rakyat butuh kepastian untuk pengungkapan para pelaku. Kalau dua belah pihak, kedua semua. Jadi semua harus ada sama. Kan ada sebab baru ada akibat. Makanya kami sudah tegaskan ikut selera negara, yaitu negara menjamin hak-hak setiap masyarakat,â tandas Watubun
Blokir Jalan
Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan warga Tial, ngamuk dan memblokade ruas jalan Suli Atas. Aksi warga ini dilakukan, Minggu (27/4) sekitar pukul 12.15 WIT, membuat arus jalan menjadi macet. Massa tumpah ruah di jalan dengan membawa senjata tajam berupa parang dan tumbak.
Sekitar pukul 14.30 WIT, massa berhasil dibubar oleh aparat gabuÂngan dari TNI, Shabara Polda, Brimob Polda Maluku dan Polesrta Ambon dengan menggunakan gas air mata.
Informasi yang dihimpun di kepoÂlisian menyebutkan, aksi blokade jalan oleh warga Tial dilakukan seÂbagai bentuk protes, atas penetapan dua warganya sebagai tersangka oleh Satreskrim Polresta pulau Ambon dan Pulau lease.
Mereka menyayangkan penetaÂpan tersangka hanya dilakukan kepada warga Tial sementara ada rangkaian kejadian dimana warga Tial pun menjadi korban dalam peristiwa tersebut.
Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKBP Yoga Putra Prima Setya yang dikonfirmasi Siwalima, Minggu (27/4) membeÂnarkan adanya aksi warga Tial turun ke jalan.
Menurutnya saat ini anggota sudah di tempat kejadian perkara untuk melakukan pengamanan serta melakukan mediasi. “Sudah ada perÂgeseran pasukan,” jelas Kapolresta.
Ditanya terkait proses pengusuÂtan penganiayaan terhadap warga Tial, Kapolresta mengaku sementara dalam penanganan.
âMasih dalam penanganan Polresta,â tandasnya.
Untuk diketahui, Setelah melalui sejumlah rangkaian pemeriksaan, Penyidik Satuan Reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease resmi menetapkan dua tersangka dalam peristiwa penganiayaan yang merengut 1 nyawa di Desa Tial kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah beberapa waktu lalu.
Kedua tersangka yang ditetapkan masing masing NL dan SL.
âTerkait peristiwa ini kita sudah lakukan sejumlah rangkaian pemeÂriksaan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka,â jelas Kasat Reskrim Polresta Ambon AKP Ryando Ervandes Lubis kepada wartawan, Sabtu (26/4) malam.
Dijelaskan, kedua tersangka ini ditetapkan dari laporan polisi nomor 175 dengan korban Zulfikar OhoÂrella, Alan Riansyah Semarang dan Zakir Malabar.
âAda dua laporan polisi yang masuk ke kami LP 175 dan LP 169. Untuk dua tersangka ini dari LP 175 yang korbannya adalah saudara Zulfikar Ohorella, Alan Riansyah Semarang dan Zakir Malabar,â ungkapnya.
Kedua tersangka ini dijerat deÂngan pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 tentang kekerasan bersama. Kasat menambahkan setelah ditetapkan tersangka, keduanya akan dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. (S-10)