AMBON, Siwalimanews – Kapolda Maluku menyerahkan DIPA dan rincian kertas kerja tahun anggaran 2023 serta penandataÂngaÂnan pakta integritas pada Satuan Kerja (Satker) jajaran.
Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat utama Mapolda MaÂluku, Kota Ambon, Rabu (28/12), ini dipimpin Kapolda Maluku, Irjen Lotharia Latif.
Kapolda meminta untuk kepala satker (Kasatker) dalam menghadapi kegiatan penyelenggaraan tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024, para Kasatker yang mendaÂpatkan alokasi anggaran pemilu agar mengoptimalkan anggarannya dengan baik.
Katanya, pelaksanaan penyeraÂhan DIPA dan rincian kertas kerja tahun 2023 serta penandatanganan pakta integritas satker jajaran Polda Maluku ini diharapkan dapat mendukung rencana kerja satker jajaran Polda Maluku melalui pemanfaatan anggaran yang baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
Kata Kapolda, Presiden RI Joko widodo pada Kamis (1/12) lalu telah menyerahkan DIPA 2023 kepada kementerian/lembaga di Istana Negara.
Presiden, kata Irjen Latif, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 adalah, instrumen yang digunakan pemeÂrintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan.
APBN juga dirancang untuk mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi structural, sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan.
Sejalan dengan amanat Presiden tersebut, Kapolda mengaku Polri yang merupakan bagian dari peÂnyelenggara pemerintahan di bidang keamanan dengan tugas pokok memelihara kamtibmas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyaÂrakat serta penegakan hukum, tenÂtunya harus mendukung rencana kerja pemerintah.
Dukungan dilakukan melalui program dan kegiatan yang telah disusun dalam grand strategi Polri, rencana strategis (renstra), maupun rencana kerja (renja).
“Saat ini kita tengah berada pada tahap keempat renstra Polri yang memiliki sasaran yaitu, mempertaÂhankan status sebagai organisasi yang unggul (excellence).
Tahapan ini mengamanatkan kepada kita semua untuk memÂbangun kemamÂpuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan good governance dan clean goverment, profesionalisme SDM, implementasi teknologi informasi, dan infrastruktur matfas, guna membangun kapasitas Polri yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional, dan internasioÂnal,” jelasnya.
Dikatakan, untuk mendukung program kerja kepolisian, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk Polri sesuai dengan rencana kebutuhan anggaran yang telah diusulkan. Hal ini tentu disesuaikan pada kemampuan keuangan negara.
Kapolda menekankan kepada para Kasatker agar, menyusun rencana penyerapan anggaran dari awal tahun secara sistematis, berdasarÂkan rencana pengadaan barang dan jasa dan kalender kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan dan peÂngawasan realisasi penyerapan anggaran guna menghindari penumÂpukan.
Selanjutnya meningkatkan efisienÂsi dan efektivitas pengelolaan anggaran, agar satker melaksanakan konsolidasi pengadaan sejak dari perencanaan penganggaran, deÂngan memusatkan alokasi anggaran  pada unit kerja yang ditetapkan/ditunjuk oleh pimpinan.
Kemudian, alokasi anggaran Polri tahun anggaran 2023 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasioÂnal serta dapat menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.
“Dimohon kepada para pejabat fungsi perencanaan dapat merenÂcanakan anggaran belanja secara efisien, efektif dan produktif,” pintanya.
“Pelaksanaan penyerahan DIPA dan rincian kertas kerja tahun 2023 serta penandatanganan pakta inteÂgritas satker jajaran Polda Maluku ini diharapkan dapat mendukung rencana kerja satker jajaran Polda Maluku melalui pemanfaatan angÂgaran yang baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan,” harapnya.(S-10)