AMBON, Siwalimanews –Â Borok korupsi pembangunan perumahan khusus Balai PeÂlaksana Penyedia PerumaÂhan (BP2P) tak lama lagi akan dilakukan penetapan terÂsangka.
Penetapan tersangka itu setelah tim penyidik Kejati Maluku menerima hasil perhiÂtungan kerugian Negara duÂgaan perkara korupsi milik BP2P Maluku di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah.
Demikian diungkapkan Plt Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Aizit P Latuconsina Kepada Siwalima di ruang kerjanya, Selasa (5/3).
Menurutnya Pekerjaan terÂsebut diduga tidak selesai dikerÂjakan oleh PT. Karya UtaÂma sesuai kontrak, sehingga menimbulkan kerugian keuangÂan negara dimana berdasarkan hasil on the spot pihak penyidik tinggal menghitung kerugian fisiknya kemudian menetapkan tersangka.
âKasus ini tetap berjalan, bebeÂrapa waktu lalu pihak penyidik telah on the spot dan menemukan sejumÂlah bukti sehingga untuk meneÂtapkan tersangka tinggal menunggu hasil perhitungan mereka,â Ungkap Latuconsina
Libatkan Ahli Konstruksi
Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku akan melibatkan ahli untuk menghitung kerugian negara dalam dugaan perkara korupsi proyek pembangunan rumah khusus tahun 2016 pada Balai Pelaksana PenyeÂdiaan Perumahan (BP2P) Maluku di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabupaten Maluku Tengah.
âNantinya dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam proyek ini, maka tentu saja tim penyidik akan melibatkan ahli, âungkap Plt Kasi Penkum Kejati Maluku, Aizit Latuconsina kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (13/4)
Ia menjelaskan, karena kasus ini merupakan pekerjaan konstruksi, maka pastinya tim penyidik akan melibatkan ahli konstruksi untuk menghitung kerugian negara yang diakibatkan dari proyek tersebut.
âYa karena itu pekerjaan konsÂtruksi maka tim akan melibatkan tenaga ahli konstruksi, âjelasnya.
Kendati begitu, Aizit belum bisa memastikan ahli konstruksi dari mana yang nantinya akan dipakai oleh tim penyidik. Namun tentu penyidik akan menggunakan ahli yang profesional untuk melakukan perhitungan kerugian negara.
âBelum tahu tim akan melibatkan ahli konstruksi dari pihak mana, tapi yang pasti ahli yang nanti dipakai tentunya profesional. Nanti perÂkembangannya akan diinfokan lebih lanjut, âterangnya.
Ditanya kapan tim penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk menetapkan tersangka, Aizit juga belum dapat memastikannya.
âNanti tim penyidik yang tentukan kapan pemeriksaan dilakukan. Dan nantinya semua bukti sudah pas atau sudah kuat, maka akan dilaÂkukan ekspos gelar perkara untuk menetapÂkan siapa tersangkanya, âkatanya.
Untuk diketahui, kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
Proyek mangkrak yang dikerjakan tahun 2016 ini dikhususnya di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp6,3 miliar.
Setelah memeriksa secara intens sejumlah saksi-saksi proyek mengÂkrak selama 7 tahun milik BP2P akhirnya memiliki cukup bukti kuat untuk meningkatkan ke penyidikan.
Plt Kasi Penkum Kejati Maluku, Aizit Latuconsina menyebutkan, peningkatan kasus ini dari penyeÂlidikan ke penyidikan, setelah tim penyelidik menggali berbagai keterangan dari sejumlah pihak.
âKasusnya sudah selesai penyeÂlidikan kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang mana hal itu dilakukan sejak Minggu lalu, âungkap Latuconsina kepada SiwaÂlima di ruang kerjanya, pekan lalu.
Ia mengatakan, setelah ditahap penyidikan, nantinya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Mangkrak
Kejaksaan Tinggi Maluku memÂbidik proyek pembangunan rumah khusus bagi aparat TNI dan Polri di daerah rawan konflik, yang tak tuntas dikerjakan sejak tahun 2016.
Padahal, proyek milik BP2P Maluku di Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat tersebut, sudah menghabiskan anggaran Rp6,1 miliar.
Meski menelan biaya yang sangat fantastis, ternyata pembangunan rumah khusus TNI dan Polri tersebut hingga kini tak mampu diselesaikan alias terbengkalai.
Kejati dalam penyelidikan kasus ini menemukan adanya bukti-bukti sehingga telah dilimpahkan penaÂnganannya dari intelijen ke pidana khusus.
Proyek pembangunan rumah khusus di Kabupaten SBB berada di Desa Iha, Luhu, Siaputih, Tanah Goyang, Desa Lisabata kolo, Elpaputih, Samasuru, dan Desa Loki.
Sementara di Kabupaten Maluku Tengah, proyek pembangunan rumah khusus bagi TNI dan Polri itu berada di Desa Mamala dan Morela.
Proyek pembangunan rumah khusus ini pada beberapa desa di Kabupaten SBB maupun Malteng diduga hanya dibangun pondasi saja dan ada juga yang tidak sama sekali, padahal anggarannya telah cair 100 persen. (S-26)