SIWALIMA.id > Berita
Kadinkes Nyaris Batalkan Tiga Proyek DAK
Daerah , Headline | Kamis, 12 Juni 2025 pukul 23:39 WIT

AMBON, Siwalimanews – Proyek Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan yang mencapai miliaran rupiah di RS Haulussy nyaris batal di­realisasikan.

Kondisi ini terjadi ditengah upaya Gubernur Maluku memperbaiki kualitas layanan kesehatan khususnya pada rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

Ketiga proyek DAK Kesehatan di RSUD Haulussy tersebut yakni pembangunan ruangan Magnetic Resonance Imaging (MRI) dengan nilai proyek 3.3 miliar rupiah.

Sedangkan dua proyek lainnya merupakan pengadaan alat kesehatan yakni, pengadaan alat hemodialisa dengan nilai proyek 1.8 miliar dan pengadaan alat kesehatan jantung dengan nilai 650 juta.

Bagiamana tidak, proyek yang disetujui oleh Kementerian Kese­hatan dan telah memasuki proses tender tersebut nyaris batal dengan atas permintaan Kepala Dinas Ke­sehatan Provinsi Maluku, Yan Aslian Nur.

Dalam surat pembatalan yang diterima Siwalima, Rabu (11/6) Yan secara tegas meminta kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa agar dapat membatalkan tender tiga proyek DAK di RSUD Haulussy.

Yan berdalil pembatalan harus dilakukan dengan alasan terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan yang diusulkan Pemprov Maluku melalui RS Haulussy kepada Kemen­terian Kesehatan dengan anggaran yang dibelanjakan melalui tender.

Bahkan menurut Yan, anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku tersebut dikhusus­kan pada pekerjaan sarana dan prasarana gedung (fisik) MRI bukan untuk fasilitas yang lain.

“Tanggal 5 Juni memang kami mene­rima surat dari Kadis Kese­hatan yang meminta pembatalan tender proyek DAK Kesehatan di RS Haulussy,” ujar Sumber Siwalima di Kantor Gubernur Maluku yang memintanya namanya tidak dipublis, Rabu (11/6).

Surat tersebut kata sumber, tidak sesuai sebab ketiga proyek tersebut memang telah disetujui oleh Ke­menterian Kesehatan dan masuk dalam rencana kegiatan DAK Fisik tahun anggaran 2025.

Apalagi rencana kegiatan tersebut telah ditandangani langsung Kepala Dinas Kesehatan dan ketua tim kerja DAK fisik kesehatan pada tanggal 2 Desember 2024. “Kalau Kadis mengatakan bahwa tidak sesuai perencanaan, maka ini salah sebab kadis yang tanda ta­ngan dokumen itu dan sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan,” kesal Sumber.

Lagipula lanjut sumber, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa tidak mung­kin melakukan tender jika tidak sesuai dengan dokumen yang ada, baik di Kementerian Kesehatan maupun Bappeda Maluku.

Sumber ini pun menyayangkan sikap Kadis yang nyaris membuat Maluku kehilangan sejumlah proyek DAK Kesehatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. “Kalau Kadis seperti ini maka jangan harap ada perbaikan tata kelola kesehatan di Maluku sesuai komitmen Gubernur Maluku,” tegas Sumber.

Sementara itu Kadinkes Maluku Yan Aslian Nur yang dikonfirmasi Siwalima melalui sambungan tele­pon belum dapat memberikan ko­mentar, lantaran masih rapat. “Beta masih rapat,” ucap singkat kadis.(S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps