AMBON, Siwalimanews – Proyek Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan yang mencapai miliaran rupiah di RS Haulussy nyaris batal diÂrealisasikan.
Kondisi ini terjadi ditengah upaya Gubernur Maluku memperbaiki kualitas layanan kesehatan khususnya pada rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Ketiga proyek DAK Kesehatan di RSUD Haulussy tersebut yakni pembangunan ruangan Magnetic Resonance Imaging (MRI) dengan nilai proyek 3.3 miliar rupiah.
Sedangkan dua proyek lainnya merupakan pengadaan alat kesehatan yakni, pengadaan alat hemodialisa dengan nilai proyek 1.8 miliar dan pengadaan alat kesehatan jantung dengan nilai 650 juta.
Bagiamana tidak, proyek yang disetujui oleh Kementerian KeseÂhatan dan telah memasuki proses tender tersebut nyaris batal dengan atas permintaan Kepala Dinas KeÂsehatan Provinsi Maluku, Yan Aslian Nur.
Dalam surat pembatalan yang diterima Siwalima, Rabu (11/6) Yan secara tegas meminta kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa agar dapat membatalkan tender tiga proyek DAK di RSUD Haulussy.
Yan berdalil pembatalan harus dilakukan dengan alasan terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan yang diusulkan Pemprov Maluku melalui RS Haulussy kepada KemenÂterian Kesehatan dengan anggaran yang dibelanjakan melalui tender.
Bahkan menurut Yan, anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku tersebut dikhususÂkan pada pekerjaan sarana dan prasarana gedung (fisik) MRI bukan untuk fasilitas yang lain.
âTanggal 5 Juni memang kami meneÂrima surat dari Kadis KeseÂhatan yang meminta pembatalan tender proyek DAK Kesehatan di RS Haulussy,â ujar Sumber Siwalima di Kantor Gubernur Maluku yang memintanya namanya tidak dipublis, Rabu (11/6).
Surat tersebut kata sumber, tidak sesuai sebab ketiga proyek tersebut memang telah disetujui oleh KeÂmenterian Kesehatan dan masuk dalam rencana kegiatan DAK Fisik tahun anggaran 2025.
Apalagi rencana kegiatan tersebut telah ditandangani langsung Kepala Dinas Kesehatan dan ketua tim kerja DAK fisik kesehatan pada tanggal 2 Desember 2024. âKalau Kadis mengatakan bahwa tidak sesuai perencanaan, maka ini salah sebab kadis yang tanda taÂngan dokumen itu dan sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan,â kesal Sumber.
Lagipula lanjut sumber, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa tidak mungÂkin melakukan tender jika tidak sesuai dengan dokumen yang ada, baik di Kementerian Kesehatan maupun Bappeda Maluku.
Sumber ini pun menyayangkan sikap Kadis yang nyaris membuat Maluku kehilangan sejumlah proyek DAK Kesehatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. âKalau Kadis seperti ini maka jangan harap ada perbaikan tata kelola kesehatan di Maluku sesuai komitmen Gubernur Maluku,â tegas Sumber.
Sementara itu Kadinkes Maluku Yan Aslian Nur yang dikonfirmasi Siwalima melalui sambungan teleÂpon belum dapat memberikan koÂmentar, lantaran masih rapat. âBeta masih rapat,â ucap singkat kadis.(S-20)